Pemeriksa Persyaratan & Berkas Administrasi ASN

Checklist interaktif mandiri untuk memeriksa kesiapan berkas kepegawaian Anda. Data tersimpan di peramban Anda secara privat sehingga tidak hilang saat memuat ulang halaman.

Pemberkasan Penetapan NIP CPNS Pemberkasan Penetapan NI PPPK & Perjanjian Kerja Mutasi Kepegawaian Antarinstansi Pemerintah Pengajuan 7 Jenis Hak Cuti ASN Pemberkasan Pensiun BUP & Janda/Duda/APS Administrasi Beban Kerja & Tunjangan Profesi Guru

Pemberkasan Penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK)

Sasaran: Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Akhir PPPK

0 / 6 Berkas Siap (0%)

Daftar Riwayat Hidup (DRH) SSCASN Bermeterai Wajib Format: PDF (maks. 1 MB)

DRH yang dicetak langsung dari sistem SSCASN BKN bermeterai Rp 10.000.

Ijazah & Transkrip Asli Linier Formasi Wajib Format: PDF (maks. 1 MB)

Ijazah dan transkrip asli yang linier dengan kualifikasi formasi PPPK yang dilamar.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Wajib Format: PDF (maks. 500 KB)

SKCK asli yang masih berlaku untuk keperluan "Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja".

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Wajib Format: PDF (maks. 1 MB)

Dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dengan dokter pemeriksa berstatus PNS.

Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA Wajib Format: PDF (maks. 500 KB)

Dari RSUD/RSUP atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang Ditandatangani Pimpinan Wajib Format: PDF (maks. 1 MB)

Surat pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun (atau sesuai formasi) dari instansi/perusahaan tempat mengabdi sebelumnya.

Dasar Ketentuan & Catatan Penting:

• Dasar Hukum: Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 jo Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020

• Portal Regulasi Resmi: https://jdih.bkn.go.id/

• Kontrak kerja PPPK ditandatangani setelah Pertek NI PPPK diterbitkan BKN dan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ditetapkan.

• Masa perjanjian kerja PPPK diatur paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai pencapaian kinerja.

• Persyaratan di atas merujuk pada standar NSPK nasional. Setiap instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah/BKPSDM) berwenang menerbitkan Surat Edaran teknis internal, ketentuan format berkas, atau kanal verifikasi digital mandiri sesuai kebutuhan formasi instansi.