Pemeriksa Persyaratan & Berkas Administrasi ASN

Checklist interaktif mandiri untuk memeriksa kesiapan berkas kepegawaian Anda. Data tersimpan di peramban Anda secara privat sehingga tidak hilang saat memuat ulang halaman.

Pemberkasan Penetapan NIP CPNS Pemberkasan Penetapan NI PPPK & Perjanjian Kerja Mutasi Kepegawaian Antarinstansi Pemerintah Pengajuan 7 Jenis Hak Cuti ASN Pemberkasan Pensiun BUP & Janda/Duda/APS Administrasi Beban Kerja & Tunjangan Profesi Guru

Checklist Mutasi PNS Antarinstansi (Pusat / Daerah)

Sasaran: PNS yang mengajukan pindah instansi pemerintah

0 / 7 Berkas Siap (0%)

Surat Persetujuan Mutasi / Lolos Butuh Instansi Asal Wajib Format: PDF

Ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) instansi asal (Gubernur/Bupati/Walikota/Menteri).

Surat Persetujuan Menerima dari Instansi Tujuan Wajib Format: PDF

Menyatakan bahwa instansi tujuan bersedia menerima dan menyatakan ketersediaan formasi / ABK (Analis Beban Kerja).

SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir Legalisir Wajib Format: PDF

Salinan resmi seluruh riwayat kepangkatan kepegawaian.

Penilaian Prestasi Kerja / SKP 2 Tahun Terakhir Wajib Format: PDF

Seluruh unsur SKP 2 tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya Baik.

Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin Wajib Format: PDF

Surat keterangan dari BKD/BKPSDM atau Biro SDM bahwa tidak sedang dalam pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin.

Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) / Temuan Inspektorat Wajib Format: PDF

Diterbitkan oleh Inspektorat instansi asal yang menyatakan tidak memiliki tunggakan ganti rugi keuangan negara.

Salinan Ijazah Terakhir Legalisir Wajib Format: PDF

Ijazah pendidikan formal terakhir.

Dasar Ketentuan & Catatan Penting:

• Dasar Hukum: Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

• Portal Regulasi Resmi: https://jdih.bkn.go.id/

• PNS yang diangkat melalui jalur formasi khusus atau ikatan dinas wajib memenuhi masa pengabdian minimal 10 tahun (atau sesuai aturan formasi) sebelum mengajukan mutasi keluar instansi.

• Persetujuan teknis (Pertek) BKN merupakan syarat mutlak sebelum Keputusan Mutasi resmi ditetapkan.

• Persyaratan di atas merujuk pada standar NSPK nasional. Setiap instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah/BKPSDM) berwenang menerbitkan Surat Edaran teknis internal, ketentuan format berkas, atau kanal verifikasi digital mandiri sesuai kebutuhan formasi instansi.