Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai
non-ASN paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka
perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai ASN, kami harapkan Saudara dapat
menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
usul formasi kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut:
- Pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari:
a. PPPK khusus bagi pelamar non-ASN; dan
b. CPNS bagi pelamar umum. - Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional
dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Instansi Pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib
memprioritaskan penataan pegawai non-ASN; - Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan Saudara
untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2024 dengan melampirkan
surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format
terlampir pada aplikasi eformasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024. - Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam
penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. - Memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan
Dasar (SD)/jabatan pelaksanauntuk PPPK dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah Sekolah
sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a;
Dengan adanya surat ini, diharapkan instansi dapat merumuskan usul formasi kebutuhan ASN tahun 2024 dengan cermat, memperhatikan penataan pegawai non-ASN dan persyaratan jabatan pelaksana.
Usulan yang disampaikan memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan penerimaan ASN, termasuk pembukaan peluang bagi lulusan SD untuk terlibat dalam dunia ASN.
Pemerintah juga akan membuka formasi untuk ASN yang memahami pariwisata nasional. Banyak juga kebutuhan ASN 2024 mendatang yang dibuka bagi fresh graduate untuk keperluan pariwisata tersebut. Pelamar yang memenuhi kriteria akan diterima. Dari dunia hukum, kebutuhan formasi calon hakim kemungkinan juga akan dibuka banyak. Sebab, Mahkamah Agung (MA) masih kekurangan calon hakim.
Azwar Anas juga mengatakan bahwa sudah lama tidak ada formasi calon hakim yang dibuka secara besar-besaran. Calon hakim akan mengisi ASN untuk jenis PNS. Pengadaan hakim ini diperoleh melalui seleksi dari Analis Perkara Keadilan, mereka yang sudah diangkat menjadi PNS dari penetapan kebutuhan CPNS, lalu telah memenuhi kualifikasi menjadi calon hakim di lingkungan MA.
Semoga, langkah-langkah ini memberikan kabar baik bagi mereka yang menantikan peluang untuk bergabung sebagai ASN pada tahun 2024
