Panduan Cuti ASN Terbaru: Hak Cuti PNS dan PPPK, Jenis, Syarat, Lama Cuti, serta Aturan Terbaru

SEPUTARASN.COM – Hak cuti merupakan salah satu hak kepegawaian yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski sama-sama berstatus ASN, ketentuan mengenai jenis cuti, persyaratan, lama waktu, hingga mekanisme pengajuan cuti bagi PNS dan PPPK tidak sepenuhnya sama.

PNS memiliki tujuh jenis cuti, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

Sementara itu, PPPK memiliki empat jenis cuti berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2022, yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama.

Perbedaan tersebut penting dipahami karena masih banyak ASN yang belum mengetahui berapa lama hak cuti yang dapat digunakan, apakah cuti bisa diakumulasi, bagaimana ketentuan cuti bagi guru, serta apakah selama menjalankan cuti pegawai tetap menerima penghasilan.

Lantas, bagaimana ketentuan lengkap cuti PNS dan PPPK yang berlaku pada 2026?

Berikut panduan lengkap berdasarkan regulasi kepegawaian dan sumber resmi pemerintah.

1. Dasar Hukum Cuti ASN Terbaru

Pengaturan hak cuti ASN tidak hanya mengacu pada satu peraturan. Ketentuan operasionalnya dibedakan berdasarkan status kepegawaian PNS dan PPPK.

Berikut regulasi utama yang menjadi rujukan:

Perlu dipahami bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 merupakan landasan umum manajemen ASN. Untuk ketentuan teknis mengenai jenis dan tata cara pemberian cuti, PNS dan PPPK masih mengacu pada peraturan pelaksanaan masing-masing sepanjang belum diganti atau dicabut.

Dengan demikian, PNS tidak dapat begitu saja menggunakan ketentuan cuti PPPK, begitu pula sebaliknya.

Baca juga: Cara Mengurus Kenaikan Pangkat PNS Terbaru 2026: Syarat, Dokumen, Tahapan Pengajuan, dan Periode Kenaikan

2. Perbedaan Jenis Cuti PNS dan PPPK

Perbedaan paling mendasar terdapat pada jumlah jenis cuti yang diatur.

Perbedaan tersebut bukan berarti PPPK tidak memiliki hak perlindungan ketika menghadapi keadaan keluarga atau kepentingan pribadi.

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 secara khusus memberikan ketentuan cuti tahunan tertentu bagi PPPK yang menghadapi kondisi keluarga sakit keras, kematian anggota keluarga, dan perkawinan pertama.

3. Ketentuan Cuti Tahunan PNS dan PPPK

Cuti tahunan merupakan jenis cuti yang paling sering digunakan ASN untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun keperluan lainnya.

A. Cuti tahunan PNS

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, PNS dan CPNS yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus-menerus berhak mendapatkan cuti tahunan.

Lama hak cuti tahunan adalah 12 hari kerja dalam satu tahun.

Beberapa ketentuan pentingnya:

1. PNS harus memiliki masa kerja paling sedikit satu tahun secara terus-menerus.

2. Hak cuti tahunan diberikan sebanyak 12 hari kerja.

3. Pengajuan cuti dilakukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

4. Cuti dapat digunakan paling sedikit satu hari kerja.

5. Penggunaan cuti harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dinas.

Bagaimana jika cuti tahunan tidak digunakan?

Hak cuti tahunan PNS yang tidak digunakan dapat dibawa ke tahun berikutnya dengan ketentuan:

Dalam kondisi kepentingan dinas mendesak, penggunaan cuti tahunan juga dapat ditangguhkan oleh pejabat berwenang paling lama satu tahun. Hak yang ditangguhkan dapat digunakan pada tahun berikutnya dengan batas paling banyak 24 hari kerja termasuk hak tahun berjalan.

Selain itu, PNS yang akan menggunakan cuti tahunan di tempat yang sulit perhubungannya dapat memperoleh tambahan waktu paling lama 12 hari kalender.

Ketentuan tersebut mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 dan tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 beserta perubahannya.

B. Cuti tahunan PPPK

PPPK juga memiliki hak cuti tahunan setelah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus-menerus.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022, hak cuti tahunan PPPK diberikan paling lama 12 hari kerja.

Namun, terdapat ketentuan akumulasi yang perlu diperhatikan.

Akumulasi maksimal 18 hari kerja berlaku bagi PPPK dengan masa perjanjian kerja di atas dua tahun. Sementara batas maksimal 24 hari kerja berlaku bagi PPPK dengan masa perjanjian kerja di atas tiga tahun.

Artinya, ketentuan akumulasi cuti PPPK juga berkaitan dengan masa perjanjian kerja yang dimiliki.

C. PPPK dapat mengambil cuti tahunan sebelum satu tahun dalam kondisi tertentu

Ini menjadi salah satu ketentuan penting yang perlu diketahui PPPK.

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 memberikan pengecualian terhadap persyaratan masa kerja satu tahun untuk kondisi berikut:

1. Ibu, bapak, istri atau suami, anak, dan/atau mertua mengalami sakit keras atau meninggal dunia.

2. PPPK harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal dunia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PPPK melangsungkan perkawinan pertama.

Dalam kondisi tersebut, PPPK dapat diberikan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja.

Untuk kondisi keluarga sakit keras, harus dilampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

Apabila PPPK telah bekerja satu tahun dan sudah menggunakan cuti tahunan karena alasan tersebut, jumlah hari yang digunakan akan mengurangi hak cuti tahunannya.

Dengan demikian, pengecualian ini bukan tambahan enam hari di luar hak cuti tahunan.

4. Ketentuan Cuti Besar PNS

Cuti besar merupakan hak yang hanya diatur dalam ketentuan cuti PNS.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017, PNS yang telah bekerja paling singkat lima tahun secara terus-menerus berhak mengajukan cuti besar paling lama tiga bulan.

Cuti besar dapat digunakan untuk kepentingan pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

• Masa kerja paling sedikit lima tahun secara terus-menerus.

• Lama cuti paling lama tiga bulan.

• Pengajuan dilakukan secara tertulis.

• PNS yang menggunakan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan.

• Hak cuti besar berikutnya pada prinsipnya dapat diajukan setelah lima tahun sejak cuti besar sebelumnya digunakan.

Ada pengecualian khusus untuk PNS yang menunaikan ibadah haji pertama kali. PNS yang belum memiliki masa kerja lima tahun tetap dapat mengajukan cuti besar untuk kepentingan tersebut dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang dari instansi penyelenggara haji.

Perlu diperhatikan pula bahwa jika PNS menggunakan cuti besar kurang dari tiga bulan, sisa hak cuti besar tersebut tidak dapat disimpan untuk digunakan kemudian.

5. Ketentuan Cuti Sakit PNS dan PPPK

Cuti sakit diberikan kepada ASN yang mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan.

Namun, terdapat perbedaan cukup besar antara ketentuan cuti sakit PNS dan PPPK.

A. Cuti sakit PNS

PNS yang mengalami sakit berhak mendapatkan cuti sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

Surat keterangan dokter harus menjelaskan perlunya pemberian cuti, lama cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Apabila setelah menjalani perpanjangan cuti sakit PNS belum sembuh, yang bersangkutan dapat menjalani pemeriksaan kembali oleh tim penguji kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan belum sembuh, dapat diberlakukan ketentuan pemberhentian dengan hormat karena sakit dan pemberian uang tunggu sesuai peraturan perundang-undangan.

PNS yang mengalami gugur kandungan juga berhak mendapatkan cuti sakit paling lama satu setengah bulan.

Sementara itu, PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kedinasan berhak mendapatkan cuti sakit sampai sembuh.

B. Cuti sakit PPPK

PPPK juga mendapatkan hak cuti sakit, tetapi batas waktunya berbeda.

Berikut ketentuannya:

PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perbedaan pentingnya terletak pada batas cuti sakit berkepanjangan. PNS dapat memperoleh cuti sakit sampai satu tahun dan perpanjangan enam bulan, sedangkan ketentuan cuti sakit PPPK lebih terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022.

6. Ketentuan Cuti Melahirkan PNS dan PPPK

Cuti melahirkan merupakan hak bagi ASN perempuan yang melahirkan selama berstatus sebagai PNS atau PPPK.

Meskipun sama-sama diberikan paling lama tiga bulan, terdapat perbedaan ketentuan mengenai urutan kelahiran anak.

A. Cuti melahirkan PNS

PNS perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat berstatus PNS.

Lama cuti melahirkan diberikan paling lama tiga bulan.

Sementara itu, untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS diberikan cuti besar dengan ketentuan khusus.

Ketentuannya:

1. Lama cuti sama dengan cuti melahirkan, yaitu tiga bulan.

2. Tidak harus memenuhi persyaratan masa kerja lima tahun.

3. Pengajuan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan.

4. Selama menjalankan cuti, PNS tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan.

PNS juga dapat mengajukan cuti melahirkan kurang dari tiga bulan dalam keadaan tertentu.

B. Cuti melahirkan PPPK

PPPK perempuan juga memiliki hak cuti melahirkan.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022:

• Cuti melahirkan berlaku untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat berstatus PPPK.

• Lama cuti paling lama tiga bulan.

• Pengajuan dilakukan secara tertulis melalui atasan langsung atau pejabat yang setara.

• Selama menjalankan cuti melahirkan, PPPK tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diperhatikan bahwa kelahiran anak pertama yang dimaksud dalam ketentuan PPPK adalah kelahiran anak pertama ketika yang bersangkutan sudah berstatus PPPK.

7. Cuti Karena Alasan Penting PNS

Jenis cuti ini hanya diatur secara khusus dalam ketentuan cuti PNS.

Cuti karena alasan penting dapat diberikan apabila PNS mengalami kondisi keluarga atau peristiwa tertentu yang membutuhkan kehadiran pegawai.

Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan meliputi:

1. Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu mengalami sakit keras.

2. Anggota keluarga sebagaimana disebutkan meninggal dunia.

3. PNS harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal dunia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melangsungkan perkawinan.

5. Istri PNS laki-laki melahirkan atau menjalani operasi caesar.

6. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.

7. Kondisi tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Untuk keluarga yang sakit keras, diperlukan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

Sementara untuk musibah kebakaran rumah atau bencana alam, diperlukan surat keterangan paling rendah dari ketua RT.

Lama cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, paling lama satu bulan.

Dalam keadaan mendesak, pejabat tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis apabila pegawai tidak dapat menunggu keputusan pejabat pemberi cuti. Pemberian izin sementara tersebut harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan.

8. Ketentuan Cuti Bersama ASN Tahun 2026

Cuti bersama berlaku bagi PNS dan PPPK.

Penetapan cuti bersama dilakukan melalui Keputusan Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN.

Untuk tahun 2026, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026.

Berikut jadwal cuti bersama ASN tahun 2026:

Ada dua ketentuan penting terkait cuti bersama:

Pertama, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS maupun PPPK.

Kedua, ASN yang karena jabatannya tidak mendapatkan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Ketentuan ini penting terutama bagi pegawai yang bertugas pada unit pelayanan publik, fasilitas kesehatan, dan pekerjaan lain yang tetap membutuhkan kehadiran pegawai saat cuti bersama.

Sumber jadwal: Keppres Nomor 42 Tahun 2025 dan publikasi resmi Kementerian Sekretariat Negara.

9. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) bagi PNS

Cuti di luar tanggungan negara atau CLTN merupakan jenis cuti khusus yang hanya diatur dalam manajemen PNS.

CLTN dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat lima tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak.

Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan CLTN antara lain:

• Mengikuti atau mendampingi suami/istri yang menjalankan tugas negara atau tugas belajar di dalam maupun luar negeri.

• Mendampingi suami/istri yang bekerja di dalam atau luar negeri.

• Menjalani program untuk mendapatkan keturunan.

• Mendampingi anak berkebutuhan khusus.

• Mendampingi suami/istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus.

• Mendampingi atau merawat orang tua maupun mertua yang sakit atau sudah lanjut usia.

Lama CLTN dapat diberikan paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun apabila terdapat alasan penting.

Namun, ada konsekuensi yang harus dipahami sebelum mengajukan CLTN.

Selama menjalankan CLTN:

1. PNS tidak menerima penghasilan sebagai PNS.

2. PNS diberhentikan dari jabatannya.

3. Masa CLTN tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

4. Jabatan yang ditinggalkan harus diisi sesuai ketentuan.

Pemberian CLTN harus melalui keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Permohonan juga dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, CLTN berbeda dengan cuti tahunan biasa karena memiliki konsekuensi kepegawaian yang lebih besar.

10. Apakah Guru PNS dan PPPK Mendapatkan Cuti Tahunan?

Pertanyaan ini cukup sering muncul, khususnya di kalangan guru yang bekerja di sekolah dengan kalender akademik.

Peraturan memberikan ketentuan khusus bagi guru dan dosen yang mendapatkan liburan sesuai peraturan perundang-undangan.

Guru PNS yang mendapatkan liburan sekolah disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi PPPK yang menduduki jabatan guru di sekolah.

Dalam Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022, liburan yang dimaksud adalah liburan pada saat akhir semester sesuai kalender akademik.

Artinya, guru yang memperoleh liburan akhir semester tidak dapat serta-merta menganggap masa liburan tersebut sebagai tambahan cuti tahunan di luar hak yang telah diatur.

Ketentuan ini perlu diperhatikan oleh guru ASN ketika mengajukan cuti tahunan di luar masa liburan sekolah.

11. Perbandingan Lengkap Hak Cuti PNS dan PPPK

Untuk memudahkan pemahaman, berikut rangkuman perbedaan hak cuti kedua kelompok ASN.

Tabel ini merupakan ringkasan ketentuan umum. Penggunaan hak cuti tetap harus memperhatikan persyaratan, dokumen pendukung, masa kerja, serta keputusan pejabat yang berwenang.

12. Bagaimana Cara Mengajukan Cuti ASN?

Meskipun terdapat perbedaan jenis cuti, secara umum pengajuan cuti dilakukan melalui mekanisme administrasi kepegawaian instansi masing-masing.

Berikut tahapan yang perlu diperhatikan:

1. Menentukan jenis cuti

Pegawai terlebih dahulu menentukan jenis cuti yang sesuai dengan kepentingannya, apakah cuti tahunan, sakit, melahirkan, atau jenis cuti lainnya.

2. Menyiapkan dokumen persyaratan

Dokumen disesuaikan dengan jenis cuti yang diajukan.

Contohnya:

• Cuti tahunan: surat permohonan cuti.

• Cuti sakit: surat keterangan dokter.

• Cuti melahirkan: dokumen atau keterangan medis yang diperlukan.

• Cuti alasan penting: bukti kejadian seperti surat keterangan rawat inap atau keterangan musibah.

• CLTN: surat permohonan dan dokumen pendukung alasan pribadi dan mendesak.

3. Mengajukan permohonan melalui atasan langsung

Permohonan cuti diajukan secara tertulis melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara sesuai ketentuan instansi.

4. Mendapatkan pertimbangan atasan

Atasan langsung memberikan pertimbangan terhadap permohonan cuti dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketentuan kepegawaian.

5. Mendapatkan keputusan pejabat berwenang

Pejabat yang berwenang memberikan cuti menetapkan persetujuan atau keputusan sesuai kewenangannya.

Perlu diketahui bahwa kewenangan pemberian cuti pada prinsipnya berada pada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang secara sah.

Dengan demikian, persetujuan atasan langsung saja belum tentu menjadi keputusan final pemberian cuti apabila kewenangan tersebut berada pada pejabat lain.

13. Apakah Selama Cuti ASN Tetap Menerima Gaji?

Jawabannya bergantung pada jenis cuti yang digunakan.

Untuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti besar, ketentuan kepegawaian mengatur bahwa pegawai tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk cuti bersama, hak penghasilan mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Sementara itu, CLTN memiliki ketentuan berbeda. PNS yang menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan sebagai PNS selama masa cuti tersebut.

Khusus PPPK, pembayaran penghasilan selama cuti sakit dan cuti melahirkan juga ditegaskan dalam Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022.

Karena itu, ASN sebaiknya memahami konsekuensi setiap jenis cuti sebelum mengajukan permohonan kepada instansi.

Kesimpulan

Hak cuti merupakan bagian penting dari manajemen ASN yang diberikan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS memiliki tujuh jenis cuti, sedangkan PPPK memiliki empat jenis cuti berdasarkan peraturan khususnya.

Keduanya sama-sama memiliki hak cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Namun, PNS memiliki jenis cuti tambahan berupa cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan masa kerja, akumulasi cuti, persyaratan dokumen, serta kewenangan pejabat yang memberikan persetujuan.

Dengan memahami aturan tersebut, ASN diharapkan dapat menggunakan hak cutinya secara tepat tanpa mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab kedinasan.

Sumber Rujukan Resmi:

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK.

3. Kementerian PANRB – Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemberian Cuti bagi PPPK.

4. Pemerintah Republik Indonesia – PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

5. Pemerintah Republik Indonesia – PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

6. Kementerian Sekretariat Negara – Keppres Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama ASN Tahun 2026.

Pembaruan informasi: 9 November 2026. Artikel ini merupakan panduan umum berdasarkan regulasi yang dirujuk. Pelaksanaan teknis dapat mengikuti ketentuan internal dan pendelegasian kewenangan pada masing-masing instansi.