Langsung ke konten utama

Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik PNS secara Digital Melalui SIASN BKN, Ini Syarat dan Alurnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik dalam data kepegawaiannya

Penulis: Junpo Bong
Editor: Junpo Bong
Terbit:
Waktu Baca: ~9 menit
Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik PNS secara Digital Melalui SIASN BKN
Ilustrasi kebijakan dan regulasi Aparatur Sipil Negara.

SeputarASN.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik dalam data kepegawaiannya. Saat ini, proses pengajuan tersebut dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pencantuman gelar bukan sekadar perubahan penulisan nama atau penambahan gelar di belakang nama pegawai. Proses ini merupakan bagian dari pemutakhiran data kepegawaian yang harus didukung dokumen pendidikan yang sah dan diverifikasi sesuai ketentuan.

BKN telah memberikan penjelasan mengenai layanan tersebut melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara. Ketentuan ini melengkapi penjelasan teknis yang sebelumnya disampaikan melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan PNS.

Melalui kebijakan tersebut, ASN yang memiliki ijazah pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar kepada BKN atau Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerja.

1. Apa Itu Pencantuman Gelar Akademik PNS?

Pencantuman gelar akademik merupakan proses pembaruan data kepegawaian setelah seorang PNS memperoleh ijazah pendidikan formal yang memberikan hak penggunaan gelar akademik atau vokasi.

Sebagai contoh, seorang PNS yang sebelumnya memiliki pendidikan Diploma III kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) dapat mengajukan pencantuman gelar sesuai ijazah yang diperoleh.

Begitu juga PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2) atau Doktor (S-3), sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pencantuman gelar dilakukan berdasarkan ijazah yang sah, bukan hanya berdasarkan surat keterangan lulus atau bukti bahwa pegawai telah menyelesaikan perkuliahan.

BKN menegaskan bahwa ijazah yang digunakan harus diperoleh secara resmi dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik ijazah juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen pendidikan yang diajukan.

2. Dasar Hukum Pencantuman Gelar PNS

Dalam proses pengajuan pencantuman gelar, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi acuan, di antaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

  2. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan PNS.

  3. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara.

  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

  5. Ketentuan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku.

Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 menjadi salah satu pembaruan penting karena memberikan penjelasan mengenai layanan pencantuman gelar bagi ASN yang memiliki ijazah pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi.

Sementara itu, SE Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 memberikan penjelasan teknis mengenai persyaratan, dokumen pendukung, proses pengusulan, dan tahapan verifikasi.

3. Siapa yang Dapat Mengajukan Pencantuman Gelar?

Berdasarkan penjelasan BKN, pencantuman gelar dapat diajukan oleh ASN yang telah memiliki ijazah dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi yang diperoleh secara resmi dan sah.

Dalam ketentuan teknis SE Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024, pencantuman gelar pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memperoleh ijazah.

Ketentuan tersebut juga mencakup kondisi tertentu, antara lain:

  • PNS yang telah memiliki ijazah pendidikan lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS.

  • PNS yang memperoleh ijazah ketika berstatus CPNS sampai dengan satu tahun sejak diangkat menjadi PNS.

  • PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki ijazah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk pengajuan yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan selama menjadi PNS, persyaratan administrasi dan ketentuan teknis perlu diperhatikan, termasuk dokumen tugas belajar apabila dipersyaratkan.

4. Persyaratan Dokumen Pencantuman Gelar

BKN mencantumkan sejumlah dokumen utama untuk layanan penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar.

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

  1. Ijazah pendidikan terakhir yang akan dicantumkan.

  2. Transkrip nilai.

  3. Surat Keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang berwenang bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Selain dokumen utama tersebut, SE Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 mengatur dokumen pendukung sesuai kondisi pengajuan.

Dokumen tambahan yang dapat diperlukan antara lain:

  • Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), apabila relevan.

  • Surat keterangan memiliki ijazah bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS.

  • Surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir bagi kondisi tertentu ketika pegawai diangkat sebagai CPNS hingga satu tahun setelah diangkat menjadi PNS.

  • Surat Keputusan pengangkatan CPNS.

  • Surat Keputusan pengangkatan PNS.

  • Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir.

  • Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.

  • Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional, apabila dipersyaratkan.

  • Surat Keputusan mutasi bagi PNS yang dipindahtugaskan ketika menempuh pendidikan, jika relevan.

  • Sertifikat akreditasi program studi apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan teknis.

Perlu diperhatikan, tidak seluruh dokumen tambahan tersebut otomatis diwajibkan untuk setiap pengajuan. Kelengkapan berkas harus disesuaikan dengan kondisi pegawai, jenis pengajuan, serta ketentuan yang berlaku.

Karena itu, PNS sebaiknya melakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu melalui pengelola kepegawaian instansi masing-masing sebelum berkas diusulkan ke BKN.

5. Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Melalui SIASN

Proses pencantuman gelar dilakukan secara digital melalui SIASN. Pengajuan ke BKN dilakukan oleh instansi melalui pejabat yang berwenang menangani kepegawaian.

Secara umum, alurnya sebagai berikut.

Tahap 1 – Menyiapkan dokumen pendidikan

PNS menyiapkan ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung sesuai kondisi pengajuan.

Pastikan nama, nomor ijazah, program studi, perguruan tinggi, serta data pendidikan sesuai dengan dokumen resmi.

Tahap 2 – Menyampaikan berkas kepada unit kepegawaian instansi

PNS menyampaikan dokumen kepada bagian kepegawaian atau pengelola sumber daya manusia di instansi masing-masing.

Pegawai tidak mengajukan penetapan secara mandiri langsung ke BKN. Usulan pencantuman gelar disampaikan melalui pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian.

Tahap 3 – Instansi menginput usulan melalui SIASN

Unit kepegawaian instansi melakukan pengusulan melalui layanan peremajaan data ASN pada SIASN.

Petugas yang memiliki kewenangan melakukan proses input usulan dengan memilih data pegawai dan jenis layanan pencantuman gelar yang sesuai.

Tahap 4 – Pemeriksaan dan pengunggahan dokumen

Petugas memasukkan data pendidikan dan mengunggah dokumen pendukung sesuai persyaratan.

Data yang dimasukkan harus sesuai dengan dokumen asli agar tidak menimbulkan perbedaan informasi ketika dilakukan verifikasi.

Tahap 5 – Verifikasi dan persetujuan usulan oleh instansi

Sebelum dikirimkan, data dan dokumen diperiksa kembali oleh petugas yang berwenang.

Setelah proses pemeriksaan dan persetujuan internal selesai, berkas usulan diteruskan melalui SIASN kepada BKN.

Tahap 6 – Verifikasi dan validasi oleh BKN

BKN melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang telah diusulkan instansi.

Apabila dokumen memenuhi persyaratan, proses dapat dilanjutkan hingga penerbitan surat pencantuman gelar.

Apabila masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, usulan dapat dikembalikan kepada instansi untuk diperbaiki.

Tahap 7 – Penerbitan surat pencantuman gelar

Usulan yang memenuhi persyaratan akan menghasilkan surat pencantuman gelar yang ditandatangani secara digital oleh BKN.

Setelah penetapan selesai, data kepegawaian ASN dapat diperbarui sesuai hasil layanan tersebut.

6. Bagaimana Cara Mengetahui Status Pengajuan?

Pemantauan pengajuan dilakukan melalui unit kepegawaian instansi yang mengusulkan berkas.

Dalam buku petunjuk pengusulan pencantuman gelar BKN, terdapat mekanisme monitoring melalui menu Layanan Peremajaan, kemudian memilih submenu Inbox Usul.

Petugas dapat mencari usulan berdasarkan NIP dan jenis riwayat pencantuman gelar akademik.

Beberapa status yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi antara lain:

Berkas Disimpan (Terverifikasi)

Status ini digunakan dalam proses monitoring berkas yang telah tersimpan dan terverifikasi pada tahapan pengusulan di SIASN. Status tersebut perlu dibaca sesuai tahapan prosesnya dan tidak otomatis berarti penetapan akhir oleh BKN telah selesai.

Berkas Tidak Sesuai (BTS)

Status BTS menunjukkan bahwa dokumen atau data masih memerlukan perbaikan atau kelengkapan. Instansi perlu menindaklanjuti catatan pemeriksaan sebelum mengajukan kembali.

Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Status TMS menunjukkan bahwa dokumen atau usulan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dikembalikan kepada instansi.

PNS yang mengajukan pencantuman gelar sebaiknya secara berkala berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian untuk mengetahui perkembangan usulannya.

7. Kapan Pengajuan Pencantuman Gelar Dilakukan?

Dalam SE Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024, pengusulan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan dijadwalkan di luar periode kenaikan pangkat, yaitu pada bulan:

  • Januari

  • Maret

  • Mei

  • Juli

  • September

  • November

Jadwal tersebut merupakan ketentuan linimasa yang tercantum dalam SE BKN Nomor 15 Tahun 2024.

Pegawai perlu memperhatikan informasi terbaru dari pengelola kepegawaian instansi dan BKN apabila terdapat penyesuaian jadwal atau mekanisme layanan.

Karena pengusulan dilakukan oleh instansi, pegawai sebaiknya tidak hanya menunggu periode pengajuan. Dokumen dapat dipersiapkan lebih awal agar ketika jadwal pengusulan dibuka, berkas sudah siap diperiksa.

8. Apakah Pencantuman Gelar Otomatis Membuat Pangkat atau Jabatan Naik?

Hal ini perlu dipahami oleh setiap PNS.

Pencantuman gelar akademik tidak secara otomatis menyebabkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, atau perubahan kelas jabatan.

Pencantuman gelar merupakan proses pembaruan data pendidikan dan gelar dalam administrasi kepegawaian. Sementara itu, kenaikan pangkat dan pengembangan karier tetap mengikuti persyaratan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan kepegawaian.

Bagi pejabat fungsional, pencantuman gelar dapat berkaitan dengan perolehan angka kredit dalam kondisi tertentu.

SE Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pejabat fungsional yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dan memenuhi ketentuan pangkat serta angka kredit dapat mengajukan pencantuman gelar melalui SIASN sebagai dasar perolehan angka kredit.

Dalam ketentuan tersebut, perolehan angka kredit yang dimaksud sebesar 25 persen dari kebutuhan kenaikan pangkat karena memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi, berdasarkan surat pencantuman gelar yang telah ditetapkan BKN.

Namun, ketentuan ini tidak berarti setiap PNS yang mencantumkan gelar otomatis memperoleh tambahan angka kredit. Penerapannya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi jabatan fungsional yang bersangkutan.

9. Perbedaan Gelar Akademik dan Gelar Profesi

PNS juga perlu memahami perbedaan antara gelar akademik atau vokasi dengan gelar profesi.

Gelar akademik dan vokasi diperoleh melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi sesuai ketentuan pendidikan tinggi.

Sementara itu, gelar profesi diperoleh melalui pendidikan profesi atau mekanisme yang diatur oleh lembaga berwenang.

Keduanya tidak dapat diperlakukan sama dalam proses administrasi kepegawaian. Penjelasan BKN mengenai layanan pencantuman gelar secara khusus membahas gelar akademik dan vokasi yang berasal dari ijazah pendidikan tinggi.

Karena itu, pegawai yang memiliki sertifikat profesi atau sertifikasi kompetensi perlu memeriksa ketentuan tersendiri sebelum mengajukan pembaruan data kepegawaian.

10. Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan

Agar proses pencantuman gelar tidak mengalami kendala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PNS.

Pertama, pastikan perguruan tinggi dan program studi merupakan penyelenggara pendidikan yang sah sesuai ketentuan.

Kedua, pastikan ijazah dan transkrip nilai merupakan dokumen resmi yang dapat diverifikasi.

Ketiga, periksa kesesuaian identitas pada ijazah dengan data kepegawaian.

Keempat, bagi lulusan luar negeri, siapkan dokumen penyetaraan ijazah dari kementerian yang berwenang.

Kelima, koordinasikan pengajuan melalui unit kepegawaian instansi karena proses pengusulan ke BKN dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Keenam, jangan menganggap pencantuman gelar sebagai proses otomatis untuk memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan.

Kesimpulan

Pencantuman gelar akademik PNS kini dilakukan secara digital melalui SIASN BKN. Pegawai yang telah memperoleh ijazah pendidikan akademik atau vokasi dapat menyampaikan dokumen kepada unit kepegawaian instansi untuk diusulkan melalui layanan peremajaan data ASN.

BKN selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi terhadap data serta dokumen yang diajukan. Apabila memenuhi persyaratan, surat pencantuman gelar diterbitkan secara digital.

Dengan memahami persyaratan dan alur tersebut, PNS dapat mempersiapkan dokumen lebih awal dan menghindari kesalahan administrasi dalam proses pembaruan data kepegawaian.


Sumber Regulasi dan Referensi Resmi

  1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) – BKN Beri Kemudahan Pencantuman Gelar ASN Lewat Ketentuan Baru
    https://www.bkn.go.id/bkn-beri-kemudahan-pencantuman-gelar-asn-lewat-ketentuan-baru/

  2. JDIH Badan Kepegawaian Negara – Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara
    https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/2610

  3. JDIH Badan Kepegawaian Negara – Surat Edaran Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan PNS
    https://jdih.bkn.go.id/P_presiden_d1/breaking/2599

  4. Badan Kepegawaian Negara – Syarat Administrasi Manajemen ASN, bagian Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar
    https://www.bkn.go.id/layanan/syarat-administrasi-manajemen-asn/

  5. BKN – KMS Manajemen ASN – Pengembangan Kompetensi PNS melalui Jalur Pendidikan dan Ketentuan Pencantuman Gelar
    https://apps-denpasar.bkn.go.id/kms/ensiklopedia:peningkatan_pendidikan

  6. BKN – KMS Manajemen ASN – Buku Petunjuk Pengusulan Pencantuman Gelar
    https://apps-denpasar.bkn.go.id/kms/law:buku_petunjuk_pencantuman_gelar_v1_0

Artikel ini disusun berdasarkan sumber resmi BKN dan JDIH yang ditelusuri hingga November 2026. Persyaratan tambahan dan jadwal operasional tetap perlu dikonfirmasi kepada unit kepegawaian instansi masing-masing.

Pusat Alat Bantu (Smart Tools) ASN

Gunakan kalkulator gaji, simulasi usia pensiun BUP BKN, kalkulator masa kerja, dan uji syarat kenaikan pangkat.

Jelajahi Smart Tools
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Catatan Redaksi: Seputar ASN adalah media digital independen informasi kebijakan publik dan kepegawaian yang dikelola oleh tim editorial secara mandiri, serta bukan situs web resmi instansi pemerintah Republik Indonesia. Seluruh laporan mengacu pada dokumen JDIH dan rilis resmi kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Gaji ASN & THP 2026 →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Checklist Lengkap

Pastikan Berkas Layanan SIASN Anda Lengkap

Gunakan panduan checklist interaktif untuk menyiapkan syarat berkas mutasi, pencantuman gelar, kartu pegawai, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya agar bebas berkas TMS.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Buka Checklist Berkas
Layanan SIASN BKN

Cek Syarat & Jadwal Kenaikan Pangkat Anda

Simulasikan periode kenaikan pangkat terdekat dari 6 periode tahun berjalan (Feb, Apr, Jun, Ags, Okt, Des) beserta konversi predikat kinerja dan berkas SIASN yang dibutuhkan.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Periksa Persyaratan KP
Sumber Rujukan: BKN
JB
Pemimpin Redaksi

Junpo Bong

Editor dan penulis kebijakan publik di Seputar ASN dengan fokus liputan pada regulasi manajemen kepegawaian, seleksi CASN (CPNS & PPPK), serta analisis peraturan perundang-undangan dari BKN dan KemenPAN-RB.

Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.