Langsung ke konten utama

TPP PNS DKI Jakarta Tembus Rp127,71 Juta per Bulan, Ini Perbandingan dengan Daerah Lain

TPP PNS di sejumlah pemerintah daerah mencapai puluhan hingga lebih dari Rp100 juta per bulan. DKI Jakarta pernah menetapkan TPP Sekretaris Daerah sebesar Rp127,71 juta, disusul Kalimantan Timur Rp99 juta. Simak perbandingan besaran TPP, daftar instansi, dan faktor yang memengaruhi tambahan penghasilan ASN daerah.

Penulis: Junpo Bong
Editor: Junpo Bong
Terbit:
Waktu Baca: ~6 menit
TPP PNS DKI Jakarta Tembus Rp127,71 Juta per Bulan, Ini Perbandingan dengan Daerah Lain

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi perhatian, terutama ketika nominal yang diterima pejabat tertentu mencapai puluhan hingga lebih dari Rp100 juta per bulan.

Salah satu daerah yang memiliki besaran TPP tertinggi berdasarkan regulasi yang dipublikasikan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam ketentuan yang tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022, TPP untuk jabatan tertentu di lingkungan Sekretariat Daerah tercatat mencapai Rp127,71 juta per bulan.

Selain DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga pernah menetapkan TPP Sekretaris Daerah sebesar Rp99 juta per bulan melalui keputusan gubernur pada 2023.

Perbedaan nominal tersebut memperlihatkan bahwa tambahan penghasilan ASN daerah tidak selalu sama. Besarannya dipengaruhi oleh kelas jabatan, beban kerja, tanggung jawab, prestasi kerja, serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Lantas, daerah mana saja yang memiliki alokasi TPP besar dan berapa nominal yang pernah ditetapkan untuk jabatan pimpinan daerah? Berikut penjelasannya.

DKI Jakarta Pernah Menetapkan TPP hingga Rp127,71 Juta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang sering menjadi sorotan karena besaran tambahan penghasilan pegawainya.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada 7 Desember 2023, TPP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk jabatan tertentu pada Sekretariat Daerah tercatat berada pada kisaran Rp63,9 juta hingga Rp127,71 juta.

Angka tertinggi tersebut merupakan besaran TPP untuk jabatan Sekretaris Daerah.

Selain Sekretariat Daerah, sejumlah perangkat daerah lainnya juga memiliki rentang TPP yang cukup besar.

Berikut beberapa contoh besaran TPP berdasarkan publikasi BPK:

Instansi atau perangkat daerah

Rentang TPP per bulan

Sekretariat Daerah

Rp63,9 juta–Rp127,71 juta

Inspektorat

Rp27 juta–Rp63,9 juta

Bappeda

Rp26,19 juta–Rp63,45 juta

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp26,19 juta–Rp63,45 juta

Badan Kepegawaian Daerah

Rp26,19 juta–Rp60,48 juta

Dinas Pendidikan

Rp25,74 juta–Rp60,48 juta

Dinas Perhubungan

Rp26,19 juta–Rp60,48 juta

Kecamatan

Rp25,74 juta–Rp39,96 juta

Kelurahan

Rp25,74 juta–Rp27 juta

Nominal tersebut merupakan rentang berdasarkan kelompok jabatan yang tercantum dalam publikasi BPK, bukan berarti seluruh pegawai pada satu instansi memperoleh angka tertinggi.

Regulasi yang menjadi rujukan adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Kalimantan Timur Pernah Menetapkan TPP Sekda Rp99 Juta

Selain DKI Jakarta, Kalimantan Timur juga pernah menetapkan besaran TPP yang cukup tinggi untuk pejabat pimpinan daerah.

Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, pemerintah provinsi tersebut menetapkan besaran tambahan penghasilan ASN yang berlaku mulai 2 Oktober 2023.

Dalam keputusan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh TPP sebesar Rp99 juta per bulan.

Berikut beberapa jabatan dan nominal yang tercantum dalam keputusan tersebut:

Jabatan

TPP per bulan

Sekretaris Daerah

Rp99 juta

Inspektur

Rp69,4 juta

Asisten Sekda

Rp69,3 juta

Kepala BPKAD

Rp62,9 juta

Kepala Bappeda

Rp62,9 juta

Sekwan/Kepala Dinas/Kepala Badan

Rp48 juta

Direktur RSUD Kelas A

Rp46,5 juta

Staf Ahli Gubernur

Rp45 juta

Kepala Satpol PP

Rp42 juta

Penetapan tersebut menunjukkan bahwa jabatan dengan tanggung jawab dan beban kerja lebih besar dapat memperoleh tambahan penghasilan yang berbeda dibandingkan jabatan lainnya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa angka tersebut berasal dari keputusan tahun 2023. Nominal tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai besaran yang masih berlaku pada 2026 tanpa memeriksa keputusan atau perubahan regulasi berikutnya.

DKI Jakarta Juga Memiliki Anggaran TPP Daerah Terbesar

Besarnya TPP per jabatan perlu dibedakan dari total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk membayar tambahan penghasilan seluruh pegawainya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Mekanisme Persetujuan TPP ASN Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 pada 30 Oktober 2025, DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran TPP tahun 2025 sekitar Rp15,19 triliun.

Berikut enam pemerintah daerah dengan anggaran TPP terbesar dalam data yang dipublikasikan:

Pemerintah daerah

Anggaran TPP 2025

Provinsi DKI Jakarta

Rp15,19 triliun

Provinsi Jawa Barat

Rp4,85 triliun

Provinsi Jawa Timur

Rp4,70 triliun

Provinsi Jawa Tengah

Rp3,46 triliun

Kota Surabaya

Rp2,27 triliun

Provinsi Kalimantan Utara

Rp1,95 triliun

Data tersebut bersumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagaimana disampaikan dalam publikasi mengenai anggaran TPP pemerintah daerah.

Perlu dipahami bahwa tabel ini menunjukkan total alokasi anggaran, bukan besaran TPP yang diterima setiap pegawai.

Daerah dengan anggaran TPP terbesar belum tentu memberikan tambahan penghasilan tertinggi kepada setiap PNS. Jumlah pegawai, struktur organisasi, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah turut memengaruhi total kebutuhan anggaran.

Mengapa TPP PNS Antar Daerah Bisa Berbeda Jauh?

Tidak ada satu nominal TPP yang otomatis berlaku sama untuk seluruh ASN pemerintah daerah di Indonesia.

Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN daerah memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan masing-masing kepala daerah.

Secara umum, beberapa faktor yang memengaruhi besaran TPP antara lain:

1. Beban kerja

Pegawai dengan tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar dapat memperoleh tambahan penghasilan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.

2. Kelas dan tanggung jawab jabatan

Perbedaan kelas jabatan serta tanggung jawab organisasi menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran tambahan penghasilan.

3. Prestasi kerja

Penilaian kinerja dapat menjadi komponen dalam perhitungan TPP. Pegawai yang tidak memenuhi target atau ketentuan kinerja dapat mengalami pengurangan sesuai aturan daerah.

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus memperhatikan kapasitas fiskal dan ketersediaan anggaran sebelum menetapkan pemberian TPP kepada ASN.

5. Kehadiran dan disiplin

Ketentuan pembayaran TPP di sejumlah daerah juga memperhitungkan tingkat kehadiran, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap kewajiban administrasi pegawai.

Dengan demikian, besaran TPP tidak hanya ditentukan oleh pangkat dan golongan, tetapi juga dipengaruhi jabatan serta kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Apakah TPP yang Besar Otomatis Diterima Setiap Bulan?

Tidak selalu.

Nominal TPP yang tercantum dalam peraturan kepala daerah merupakan besaran yang menjadi acuan sesuai jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dapat dipengaruhi oleh penilaian kinerja, kehadiran, disiplin, pemotongan, serta ketentuan administrasi lainnya.

Selain itu, perubahan kemampuan keuangan daerah juga dapat mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian tambahan penghasilan.

Karena itu, PNS perlu membedakan antara besaran TPP dalam regulasi dengan jumlah bersih yang benar-benar diterima setelah memperhitungkan ketentuan pembayaran dan potongan yang berlaku.

Cara Mengecek Besaran TPP PNS di Daerah Masing-Masing

ASN yang ingin mengetahui besaran TPP di instansinya dapat melakukan pengecekan melalui beberapa sumber resmi.

Pertama, mencari peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota mengenai tambahan penghasilan pegawai.

Kedua, memeriksa dokumen dan lampiran regulasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah daerah.

Ketiga, memastikan apakah regulasi tersebut masih berlaku atau telah mengalami perubahan.

Keempat, menghubungi BKD/BKPSDM atau bagian kepegawaian instansi untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan pembayaran TPP yang berlaku.

Pembaca juga dapat memanfaatkan direktori referensi TPP pemerintah daerah yang disediakan SeputarASN untuk menelusuri regulasi berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota.

Kesimpulan

Besaran TPP ASN di pemerintah daerah dapat berbeda jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. DKI Jakarta pernah mencatat besaran TPP hingga Rp127,71 juta per bulan untuk jabatan tertentu di Sekretariat Daerah berdasarkan regulasi tahun 2022.

Sementara itu, Kalimantan Timur pernah menetapkan TPP Sekretaris Daerah sebesar Rp99 juta per bulan melalui keputusan gubernur tahun 2023.

Di sisi anggaran, DKI Jakarta juga menempati posisi teratas dalam data alokasi TPP pemerintah daerah tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp15,19 triliun.

Meski demikian, angka-angka tersebut harus dibaca sesuai tahun dan dasar regulasinya. Besaran TPP dapat berubah mengikuti kebijakan terbaru, kondisi fiskal, serta evaluasi pemerintah daerah.

ASN yang ingin mengetahui nominal TPP terkini sebaiknya selalu mengacu pada peraturan kepala daerah dan dokumen resmi yang masih berlaku.

SeputarASN.com akan terus menghadirkan informasi mengenai gaji, tunjangan, TPP, serta kebijakan kepegawaian terbaru bagi PNS dan PPPK di seluruh Indonesia.


Sumber Rujukan Resmi dan Pendukung

1. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Gajinya Sering Menjadi Perbincangan, Inilah Besaran TPP PNS Pemprov DKI Jakarta, Nominalnya Mencapai Rp127,71 Juta.

https://jakarta.bpk.go.id/gajinya-sering-menjadi-perbincangan-inilah-besaran-tpp-pns-pemprov-dki-jakarta-nominalnya-mencapai-rp-12771-juta/

2. JDIH Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13379

3. JDIH BPK RI

Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/243004/pergub-prov-dki-jakarta-no-69-tahun-2022

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur – Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.731/2023

Informasi penetapan TPP ASN Pemprov Kalimantan Timur.

https://www.niaga.asia/gubernur-naikkan-tpp-pegawai-sekda-rp99-juta-dan-kadis-rp48-juta-bulan/

5. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Data anggaran TPP pemerintah daerah yang disampaikan dalam rapat koordinasi persetujuan TPP ASN TA 2026.

https://lintasedukasi.com/news/2401820577/kemenkeu-ungkap-10-pemda-dengan-anggaran-tpp-asn-terbesar-dan-terkecil-dki-jakarta-masih-juaranya

6. SeputarASN.com – Direktori TPP Pemerintah Daerah

Referensi untuk menelusuri regulasi dan besaran TPP ASN berdasarkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

https://seputarasn.com/tpp

Kalkulator Gaji ASN & Take-Home Pay (THP) 2026

Gunakan Smart Tools Kalkulator Gaji ASN untuk simulasi instan gaji pokok PP 5/2024, tunjangan kinerja (tukin), dan TPP daerah.

Hitung Gaji & THP ASN
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Catatan Redaksi: Seputar ASN adalah media digital independen informasi kebijakan publik dan kepegawaian yang dikelola oleh tim editorial secara mandiri, serta bukan situs web resmi instansi pemerintah Republik Indonesia. Seluruh laporan mengacu pada dokumen JDIH dan rilis resmi kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Gaji ASN & THP 2026 →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Pusat Data Daerah

Cek Regulasi & Besaran TPP Pemda

Ketahui dasar hukum penetapan, kriteria beban kerja, dan komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Lihat Direktori TPP Daerah
Pusat Referensi Resmi

Cek Besaran Tukin Kementerian & Lembaga

Telusuri tabel nominal tunjangan kinerja resmi per kelas jabatan (1 s.d. 17/27) di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat sesuai perpres yang berlaku.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Lihat Tabel Tukin K/L
JB
Pemimpin Redaksi

Junpo Bong

Editor dan penulis kebijakan publik di Seputar ASN dengan fokus liputan pada regulasi manajemen kepegawaian, seleksi CASN (CPNS & PPPK), serta analisis peraturan perundang-undangan dari BKN dan KemenPAN-RB.

Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.