PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi Penuh Waktu 2027, Apakah Gaji Otomatis Naik?

Pemerintah dan DPR menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027 secara bertahap. Kebijakan ini membawa harapan baru bagi jutaan tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, apakah perubahan status tersebut otomatis membuat gaji naik?

Kabar mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027 menjadi perhatian besar bagi tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di instansi pemerintah.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati peningkatan status kepegawaian tersebut dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Jumat, 6 November 2026.

Kesepakatan itu mencakup PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang pekerjaan, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga administrasi, petugas pemadam kebakaran (Damkar), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.

Bagi para pegawai, perubahan status ini tentu menjadi kabar yang dinantikan. Selama ini, PPPK Paruh Waktu memiliki mekanisme penghasilan dan pengaturan jam kerja yang berbeda dengan PPPK Penuh Waktu.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah setelah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, gaji otomatis mengikuti standar gaji PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja?

Jawabannya, perubahan status membuka peluang perubahan skema penghasilan, tetapi kenaikan gaji tidak bisa dianggap otomatis berlaku dengan nominal tertentu sebelum aturan teknis pengangkatan dan penggajian diterbitkan.

Pemerintah Sepakati PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu

Kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 6 November 2026.

Dalam keterangan pemerintah, peningkatan status tersebut tidak hanya ditujukan kepada tenaga pendidik. Kebijakan juga mencakup berbagai profesi yang selama ini bekerja dalam pelayanan pemerintahan.

Beberapa kelompok pekerjaan yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut meliputi:

1. Guru dan tenaga kependidikan.

2. Tenaga kesehatan dan tenaga medis.

3. Tenaga teknis dan tenaga pelaksana.

4. Petugas pemadam kebakaran.

5. Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Dosen dan profesi pelayanan publik lainnya.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menyangkut PPPK Paruh Waktu yang bekerja di sekolah atau lingkungan pendidikan, tetapi juga pegawai dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak dalam satu hari. Pemerintah menyampaikan bahwa peningkatan status akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Artinya, pegawai perlu memperhatikan proses administrasi dan ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah maupun instansi masing-masing.

Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Otomatis Naik Setelah Menjadi Penuh Waktu?

Ini merupakan pertanyaan yang paling banyak diperhatikan oleh para pegawai.

Untuk memahami kemungkinan perubahan penghasilan, perlu melihat perbedaan mekanisme penghasilan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1. Penghasilan PPPK Paruh Waktu

Ketentuan mengenai PPPK Paruh Waktu diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Dalam diktum kesembilan belas keputusan tersebut dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima ketika masih menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu tidak ditetapkan melalui satu nominal gaji nasional yang sama untuk seluruh pegawai.

Besaran upah dapat berbeda bergantung pada kondisi penghasilan sebelumnya, ketentuan instansi, serta kemampuan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga memperoleh upah dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Gaji PPPK Penuh Waktu

Berbeda dengan skema paruh waktu, PPPK Penuh Waktu memiliki struktur gaji berdasarkan golongan dan masa kerja golongan.

Ketentuan gaji dan tunjangan PPPK diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

Dalam skema tersebut, besaran gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan.

Dengan demikian, penghasilan PPPK Penuh Waktu tidak hanya ditentukan oleh lama bekerja sebagai tenaga honorer, tetapi juga memperhatikan penetapan golongan dan masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu karena itu berpotensi membawa perubahan mendasar pada sistem penghasilan pegawai.

Namun, perlu dipahami bahwa penetapan gaji seseorang setelah perubahan status tetap harus mengikuti keputusan pengangkatan dan ketentuan penggajian yang berlaku.

3. Apakah Semua PPPK Paruh Waktu Akan Mendapatkan Gaji Lebih Besar?

Belum bisa dipastikan untuk setiap pegawai.

Pegawai yang saat ini menerima upah relatif rendah mungkin berharap mendapatkan penghasilan lebih baik setelah menjadi PPPK Penuh Waktu.

Akan tetapi, tidak tepat jika seluruh PPPK Paruh Waktu dijanjikan akan memperoleh kenaikan gaji dengan nominal yang sama.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Golongan yang nantinya ditetapkan untuk masing-masing pegawai.

• Masa kerja golongan yang diakui dalam penetapan gaji.

• Jabatan dan kualifikasi pendidikan.

• Ketentuan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

• Aturan teknis penggajian yang diterbitkan pemerintah.

• Ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi.

Karena itu, besaran penghasilan setelah perubahan status baru dapat diketahui secara lebih pasti setelah pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaan dan instansi menyelesaikan proses penetapan pegawai.

DPR Sebut Gaji Pokok PPPK Penuh Waktu Ditanggung APBN

Perkembangan penting lainnya muncul setelah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan keterangan mengenai pembiayaan gaji PPPK yang akan ditingkatkan statusnya.

Dalam pemberitaan resmi DPR RI pada 10 November 2026, Bahtra menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari kesepakatan pemerintah dan DPR adalah pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena selama ini pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu berkaitan dengan pengaturan anggaran dan kemampuan masing-masing instansi.

Jika pengaturan pembiayaan tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan resmi, hal ini diharapkan memberikan kepastian lebih baik terhadap keberlanjutan pembayaran gaji pegawai.

Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi.

Dalam keterangan yang sama, DPR juga menyebutkan bahwa tindak lanjut kesepakatan masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut.

Dengan demikian, pernyataan mengenai gaji pokok yang ditanggung APBN perlu dibaca sebagai poin kesepakatan dan arah kebijakan yang disampaikan DPR, bukan sebagai bukti bahwa seluruh mekanisme pembayaran telah selesai diatur.

Pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mekanisme penyaluran, serta ketentuan teknis lainnya masih perlu menunggu regulasi pelaksana.

Baca juga: Gaji Pokok PPPK Akan Ditanggung APBN, DPR Ungkap Skema Baru Pembiayaan Pegawai Pemerintah

Kapan PPPK Paruh Waktu Mulai Diangkat Menjadi Penuh Waktu?

Pemerintah telah menyampaikan bahwa peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap.

Kementerian PANRB melalui penjelasan mengenai kebijakan penataan PPPK menyampaikan bahwa tahapan pengangkatan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, serta anggaran pada masing-masing instansi.

Dengan demikian, tanggal 1 Januari 2027 merupakan awal pemberlakuan tahapan kebijakan, bukan jaminan bahwa seluruh pegawai langsung menerima keputusan pengangkatan pada tanggal yang sama.

Selama proses penataan berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai juga perlu menunggu informasi resmi dari instansi masing-masing mengenai jadwal, dokumen administrasi, serta mekanisme perubahan status.

Apa Saja yang Berpotensi Berubah Setelah Menjadi PPPK Penuh Waktu?

Perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu bukan sekadar perubahan nama dalam administrasi kepegawaian.

Ada sejumlah aspek yang berpotensi mengalami penyesuaian.

1. Sistem Penggajian

PPPK Penuh Waktu memiliki sistem gaji berdasarkan golongan dan masa kerja golongan sesuai ketentuan penggajian PPPK.

Hal ini berbeda dengan skema upah PPPK Paruh Waktu yang mengacu pada ketentuan dalam KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Karena itu, pengaturan gaji menjadi salah satu aspek paling penting yang perlu ditunggu dalam regulasi pelaksanaan kebijakan 2027.

2. Jam Kerja dan Beban Tugas

PPPK Paruh Waktu memiliki pengaturan jangka waktu bekerja dan jam kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan.

Sementara itu, PPPK Penuh Waktu menjalankan tugas berdasarkan ketentuan jam kerja dan kebutuhan organisasi instansi pemerintah.

Perubahan status dapat membawa penyesuaian terhadap beban kerja, tanggung jawab, serta target kinerja pegawai.

3. Tunjangan

PPPK Penuh Waktu dapat memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen tunjangan dapat meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan sesuai jabatan dan persyaratan yang dipenuhi.

Namun, penerimaan tunjangan tidak berarti seluruh pegawai otomatis mendapatkan semua jenis tunjangan.

Besaran dan kelayakan penerimaannya mengikuti ketentuan yang berlaku, jenis jabatan, serta kebijakan instansi.

Untuk PPPK Paruh Waktu, KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 juga menyebutkan hak atas upah dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Masa Kerja dan Perjanjian Kerja

PPPK Paruh Waktu memiliki masa perjanjian kerja yang ditetapkan setiap satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 juga mengatur bahwa evaluasi kinerja digunakan sebagai salah satu pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK.

Setelah perubahan status, ketentuan perjanjian kerja dan masa kerja pegawai akan mengikuti pengaturan PPPK Penuh Waktu yang berlaku.

Rincian mengenai pengakuan masa kerja sebelumnya dalam penetapan gaji dan administrasi kepegawaian perlu menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

5. Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS 2027

Selain perubahan status, terdapat satu kebijakan lain yang menarik perhatian.

Pemerintah menyampaikan bahwa PPPK Penuh Waktu lintas profesi akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027.

Artinya, pegawai yang telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu tetap memiliki peluang mengikuti seleksi untuk menjadi PNS.

Namun, kesempatan tersebut bukan pengangkatan otomatis menjadi PNS.

Proses perubahan status menjadi PNS tetap harus melalui seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan pengadaan PNS.

Apakah PPPK Paruh Waktu Harus Mengajukan Berkas Ulang?

Hingga informasi ini disusun, belum ada ketentuan teknis lengkap yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu wajib melakukan pendaftaran ulang secara mandiri.

Karena itu, pegawai sebaiknya tidak terburu-buru mengirimkan dokumen melalui tautan atau pihak yang tidak jelas.

Hal yang dapat dilakukan saat ini adalah memastikan data kepegawaian sudah benar dan sesuai dengan dokumen resmi.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

1. Nama dan identitas pada dokumen kepegawaian.

2. Nomor induk PPPK atau identitas kepegawaian yang berlaku.

3. Jabatan dan unit kerja.

4. Riwayat pendidikan dan kualifikasi.

5. Dokumen keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

6. Data kepegawaian pada sistem yang digunakan instansi.

Pegawai juga disarankan mengikuti informasi dari BKPSDM, BKD, biro kepegawaian, atau unit pengelola kepegawaian masing-masing.

Jangan membayar biaya administrasi kepada pihak yang menjanjikan dapat mempercepat pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Apa yang Harus Dilakukan PPPK Paruh Waktu Menjelang 2027?

Menjelang pelaksanaan kebijakan tersebut, ada beberapa langkah yang sebaiknya diperhatikan oleh seluruh PPPK Paruh Waktu.

Pertama, pastikan data kepegawaian sesuai.

Periksa kembali data identitas, jabatan, pendidikan, serta dokumen pengangkatan. Ketidaksesuaian data dapat menyulitkan proses administrasi apabila nantinya dilakukan verifikasi.

Kedua, tetap menjalankan tugas dan menjaga kinerja.

Kinerja pegawai tetap menjadi bagian penting dalam administrasi kepegawaian. Dalam KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, evaluasi kinerja menjadi salah satu pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK.

Ketiga, pantau pengumuman instansi.

Masing-masing instansi dapat memiliki tahapan administrasi yang berbeda sesuai kesiapan data dan anggaran.

Keempat, tunggu regulasi resmi.

Jangan menjadikan informasi dari media sosial atau pesan berantai sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait status maupun penghasilan.

Kesimpulan: Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Akan Naik pada 2027?

Kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027 merupakan perkembangan penting dalam penataan tenaga ASN.

Kebijakan tersebut membuka peluang perubahan sistem penggajian karena PPPK Penuh Waktu memiliki struktur gaji berdasarkan golongan dan masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

DPR juga telah menyampaikan bahwa gaji pokok PPPK akan dibebankan melalui APBN sebagai salah satu poin penting dalam kesepakatan dengan pemerintah.

Namun, sampai aturan teknis pengangkatan dan penggajian diterbitkan, belum tepat menyimpulkan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu otomatis memperoleh kenaikan gaji dengan nominal tertentu sejak 1 Januari 2027.

Pegawai perlu menunggu regulasi pelaksana yang menjelaskan mekanisme perubahan status, penetapan golongan, masa kerja, tunjangan, serta pembiayaan gaji.

Bagi PPPK Paruh Waktu, perkembangan ini patut disambut positif. Akan tetapi, kepastian mengenai berapa penghasilan yang akan diterima setelah menjadi PPPK Penuh Waktu tetap harus merujuk pada aturan resmi yang diterbitkan pemerintah.

Sumber Rujukan Resmi

1. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

Judul: Pemerintah dan DPR Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

URL: https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_dan_dpr_sepakat_tingkatkan_status_pppk_paruh_waktu_menjadi_penuh_waktu_mulai_2027

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Judul: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

URL: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/PPPK-Paruh-Waktu-Jadi-Penuh-Waktu-Gaji-Pokok-Ditanggung-APBN-70504

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Judul: Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

URL: https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-16-tahun-2025-tentang-1990

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Judul: Siaran Pers Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tentang Penataan dan Pengadaan CPNS

URL: https://menpan.go.id/file-media/2026/11/07/final-press-release-penataan-dan-pengadaan-cpns.pdf

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI

Judul: Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK

URL: https://peraturan.bpk.go.id/Details/276756/perpres-no-11-tahun-2024

SeputarASN.com akan terus mengikuti perkembangan regulasi dan pengumuman resmi terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027.