Tunjangan Kinerja PNS: Perbedaan Tukin, TPP, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Keluarga

Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menyamakan tunjangan kinerja (tukin), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga. Padahal, keempat komponen tersebut memiliki dasar hukum, tujuan pemberian, mekanisme perhitungan, serta ketentuan penerima yang berbeda.

Perbedaan ini penting dipahami karena besaran penghasilan tambahan yang diterima PNS tidak hanya ditentukan oleh golongan dan masa kerja. Instansi tempat bekerja, kelas jabatan, tanggung jawab pekerjaan, capaian kinerja, kemampuan keuangan daerah, hingga status keluarga juga dapat memengaruhi komponen penghasilan yang diterima setiap bulan.

Sebagai contoh, PNS yang bekerja di kementerian atau lembaga pemerintah pusat pada umumnya mengenal tunjangan kinerja. Sementara itu, PNS yang bekerja di pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota lebih sering mengenal istilah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Lantas, apakah tukin dan TPP merupakan tunjangan yang sama? Apakah PNS bisa menerima tunjangan jabatan sekaligus tunjangan kinerja? Bagaimana ketentuan tunjangan suami, istri, dan anak?

Berikut penjelasan lengkap mengenai perbedaan tunjangan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mengenal Komponen Penghasilan dan Tunjangan PNS

Sebelum membahas masing-masing jenis tunjangan, perlu dipahami bahwa penghasilan PNS tidak hanya terdiri atas gaji pokok.

Dalam sistem penggajian PNS, terdapat sejumlah komponen yang memiliki fungsi berbeda. Sebagian diberikan berdasarkan kedudukan dan jabatan, sebagian berdasarkan kinerja, sedangkan sebagian lainnya berkaitan dengan kondisi keluarga pegawai.

Secara umum, komponen tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

Dengan demikian, tidak semua tunjangan memiliki mekanisme pemberian yang sama. Ada tunjangan yang melekat pada jabatan, ada yang bergantung pada hasil penilaian kinerja, dan ada pula yang diberikan karena pegawai memiliki anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

2. Apa Itu Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS?

Tunjangan kinerja atau tukin merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah.

Pemberian tukin berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan produktivitas aparatur, pencapaian target organisasi, serta penilaian kinerja individu.

Berbeda dengan gaji pokok yang ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, besaran tukin umumnya ditetapkan berdasarkan kelas jabatan.

Artinya, PNS dengan golongan yang sama belum tentu menerima tunjangan kinerja dalam jumlah yang sama apabila menduduki kelas jabatan berbeda.

Dasar hukum tunjangan kinerja

Pemberian tukin di lingkungan kementerian dan lembaga tidak ditentukan oleh satu peraturan presiden yang berlaku seragam untuk seluruh instansi.

Setiap kementerian atau lembaga memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur pemberian tunjangan kinerja.

Sebagai contoh:

• Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

• Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

• Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan tukin dapat berbeda antara satu kementerian atau lembaga dengan instansi lainnya.

Baca juga: Hak PPPK Penuh Waktu 2027: Gaji, Tunjangan, Cuti, Jaminan Pensiun, dan Masa Kerja

Bagaimana cara menentukan besaran tukin?

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemberian tunjangan kinerja, antara lain:

1. Kelas jabatan: Menentukan besaran dasar tunjangan berdasarkan posisi atau jabatan pegawai.

2. Capaian kinerja individu: Berkaitan dengan hasil pekerjaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Capaian kinerja organisasi: Berkaitan dengan keberhasilan unit kerja atau instansi dalam mencapai sasaran organisasi.

4. Kehadiran dan disiplin: Dapat menjadi dasar pengurangan atau penyesuaian pembayaran berdasarkan ketentuan internal instansi.

5. Ketentuan khusus instansi: Setiap kementerian atau lembaga dapat mengatur mekanisme pembayaran, pemotongan, dan persyaratan penerima melalui peraturan pelaksana.

Dengan demikian, tukin bukan sekadar tambahan penghasilan yang otomatis diterima dalam jumlah penuh oleh setiap pegawai. Pembayaran tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing.

3. Apa Itu TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai?

TPP merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah.

Berbeda dengan tukin yang dikenal dalam sistem remunerasi kementerian dan lembaga pemerintah pusat, TPP berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian TPP mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berbagai faktor yang berkaitan dengan pekerjaan serta tanggung jawab pegawai.

Dasar hukum pemberian TPP

Salah satu dasar hukum utama pemberian TPP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 58.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Beban kerja.

2. Tempat bertugas.

3. Kondisi kerja.

4. Kelangkaan profesi.

5. Prestasi kerja.

6. Pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian TPP kepada ASN daerah selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis TPP berdasarkan pertimbangannya

a. TPP berdasarkan beban kerja

Diberikan kepada pegawai yang memiliki beban pekerjaan melebihi beban kerja normal atau mendapatkan tanggung jawab tambahan sesuai ketentuan.

b. TPP berdasarkan tempat bertugas

Diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi atau wilayah terpencil.

c. TPP berdasarkan kondisi kerja

Diberikan kepada pegawai yang bekerja dalam lingkungan dengan risiko atau kondisi pekerjaan tertentu.

d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi

Diberikan kepada pegawai yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang tergolong langka dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. TPP berdasarkan prestasi kerja

Diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi dan/atau menghasilkan inovasi sesuai ketentuan.

f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

Diberikan sepanjang terdapat dasar dan pertimbangan objektif yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengapa besaran TPP setiap daerah berbeda?

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan PNS adalah mengapa TPP di suatu kabupaten atau kota bisa jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Jawabannya berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan pemerintah daerah, kebutuhan organisasi, serta hasil evaluasi dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, tidak terdapat satu nominal TPP nasional yang otomatis berlaku sama untuk seluruh PNS daerah.

Besaran dan mekanisme pembayaran TPP perlu dilihat dari Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di masing-masing provinsi, kabupaten, atau kota.

4. Apa Itu Tunjangan Jabatan PNS?

Tunjangan jabatan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS karena menduduki jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian tunjangan ini berkaitan dengan tanggung jawab, kedudukan, dan karakteristik jabatan yang diemban pegawai.

Secara umum, tunjangan jabatan PNS dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama.

A. Tunjangan jabatan struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan pimpinan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur birokrasi, jabatan tersebut berkaitan dengan fungsi kepemimpinan, koordinasi, pengendalian, dan tanggung jawab pengelolaan organisasi.

Besaran tunjangan jabatan struktural ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur jabatan tersebut.

Namun, perlu dipahami bahwa nomenklatur jabatan dalam birokrasi telah mengalami penataan. Karena itu, tidak semua jabatan administrasi atau jabatan pimpinan otomatis memperoleh tunjangan dengan mekanisme yang sama.

B. Tunjangan jabatan fungsional

Tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contohnya antara lain:

• Guru.

• Pengawas sekolah.

• Widyaiswara.

• Analis kebijakan.

• Pranata komputer.

• Arsiparis.

• Pranata sumber daya manusia aparatur.

• Jabatan fungsional lainnya.

Setiap jabatan fungsional memiliki ketentuan tunjangan tersendiri. Besarannya dapat berbeda berdasarkan jenjang jabatan dan peraturan yang mengaturnya.

Sebagai contoh, tunjangan jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022.

Apakah semua PNS mendapatkan tunjangan jabatan?

Tidak.

Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan dan menduduki jabatan yang memang memiliki hak atas tunjangan tersebut.

PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan dapat memenuhi ketentuan untuk memperoleh tunjangan umum sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.

Dengan demikian, tunjangan jabatan tidak otomatis diterima oleh seluruh PNS hanya karena telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

5. Apa Itu Tunjangan Keluarga PNS?

Berbeda dengan tukin, TPP, dan tunjangan jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan atau kedudukan pegawai, tunjangan keluarga diberikan berdasarkan status keluarga PNS yang memenuhi persyaratan.

Tunjangan keluarga terdiri atas tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak.

Dasar pengaturan tunjangan keluarga antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil beserta perubahan-perubahannya.

A. Tunjangan suami atau istri

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 1977, PNS yang memiliki suami atau istri diberikan tunjangan sebesar 5 persen dari gaji pokok.

Apabila suami dan istri sama-sama berstatus PNS, tunjangan suami atau istri hanya diberikan kepada salah satu pihak, yaitu pihak yang memiliki gaji pokok lebih tinggi.

Artinya, pasangan suami istri yang keduanya berstatus PNS tidak otomatis mendapatkan tunjangan pasangan secara bersamaan.

B. Tunjangan anak

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 1977, tunjangan anak diberikan sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan dasarnya meliputi:

• Berumur kurang dari 18 tahun.

• Belum pernah menikah.

• Tidak memiliki penghasilan sendiri.

• Nyata-nyata menjadi tanggungan PNS.

Tunjangan anak diberikan paling banyak untuk tiga orang anak, termasuk satu orang anak angkat.

Dengan demikian, jumlah anak yang dimiliki tidak selalu menentukan jumlah tunjangan yang diterima. Persyaratan administrasi dan ketentuan batas maksimal tetap harus diperhatikan.

Contoh simulasi tunjangan keluarga

Misalnya seorang PNS memiliki gaji pokok sebesar Rp4.000.000 per bulan, telah menikah, dan memiliki dua anak yang memenuhi persyaratan.

Perhitungannya:

• Tunjangan suami/istri: 5% × Rp4.000.000 = Rp200.000.

• Tunjangan anak pertama: 2% × Rp4.000.000 = Rp80.000.

• Tunjangan anak kedua: 2% × Rp4.000.000 = Rp80.000.

Total tunjangan keluarga:

Rp200.000 + Rp80.000 + Rp80.000 = Rp360.000 per bulan.

Perlu dicatat, angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan persentase gaji pokok dan bukan nominal tunjangan yang berlaku sama untuk semua PNS.

6. Perbedaan Tukin, TPP, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Keluarga

Agar lebih mudah dipahami, berikut perbandingan keempat jenis tunjangan tersebut.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa masing-masing tunjangan memiliki fungsi yang berbeda. Tidak tepat jika seluruh tambahan penghasilan PNS dianggap sebagai komponen yang sama.

7. Apakah PNS Bisa Mendapatkan Tukin dan Tunjangan Jabatan Sekaligus?

Pertanyaan ini cukup sering muncul, terutama di kalangan PNS yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pimpinan.

Pada prinsipnya, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan merupakan dua komponen yang memiliki dasar pemberian berbeda.

Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan ketentuan remunerasi dan kelas jabatan, sedangkan tunjangan jabatan diberikan karena pegawai menduduki jabatan tertentu.

Karena itu, dalam instansi yang mengatur pemberian keduanya, seorang PNS dapat menerima tunjangan kinerja sekaligus tunjangan jabatan sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak terdapat ketentuan yang melarang atau membatasi pembayaran tersebut.

Namun, perlu dibedakan antara hak atas komponen penghasilan bulanan dan perhitungan komponen penghasilan untuk pembayaran tertentu.

Sebagai contoh, ketentuan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas memiliki pengaturan tersendiri mengenai komponen yang diperhitungkan. Dalam kondisi seorang aparatur memiliki lebih dari satu tunjangan jabatan, tidak berarti seluruh tunjangan tersebut otomatis dijumlahkan dalam perhitungan pembayaran THR atau gaji ketiga belas.

Dengan demikian, perlu melihat aturan pembayaran yang berlaku, bukan hanya mengacu pada komponen penghasilan bulanan.

8. Mengapa Penghasilan PNS dengan Golongan Sama Bisa Berbeda?

Golongan ruang memang menjadi salah satu dasar penentuan gaji pokok PNS. Akan tetapi, golongan bukan satu-satunya faktor yang menentukan total penghasilan.

Dua orang PNS dengan golongan dan masa kerja yang sama bisa menerima jumlah penghasilan berbeda karena beberapa hal berikut:

Pertama, perbedaan instansi.

PNS di kementerian atau lembaga yang berbeda dapat menerima tukin dengan besaran berbeda karena masing-masing memiliki peraturan pemberian tunjangan kinerja.

Kedua, perbedaan kelas jabatan.

PNS dengan kelas jabatan lebih tinggi dapat memperoleh tukin yang berbeda dibandingkan pegawai dengan kelas jabatan lebih rendah.

Ketiga, perbedaan kebijakan pemerintah daerah.

PNS di kabupaten atau kota berbeda dapat memperoleh TPP yang berbeda karena kemampuan keuangan dan kebijakan masing-masing daerah tidak sama.

Keempat, perbedaan jabatan.

PNS yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan tertentu dapat memperoleh tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, perbedaan kondisi keluarga.

PNS yang telah menikah dan memiliki anak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tunjangan keluarga, sedangkan PNS yang belum menikah tidak menerima tunjangan pasangan maupun anak.

Oleh sebab itu, membandingkan total penghasilan dua PNS hanya berdasarkan golongan ruang tidak selalu menghasilkan perbandingan yang tepat.

9. Bagaimana Cara Mengetahui Tunjangan yang Berhak Diterima PNS?

PNS yang ingin mengetahui rincian hak penghasilannya dapat melakukan pemeriksaan melalui beberapa dokumen dan unit kerja terkait.

Berikut langkah yang dapat dilakukan:

1. Periksa slip gaji bulanan. Pastikan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan lainnya tercatat sesuai ketentuan.

2. Periksa SK jabatan. Dokumen ini dapat digunakan untuk memastikan kedudukan jabatan yang menjadi dasar pemberian tunjangan jabatan.

3. Periksa kelas jabatan. Untuk pegawai yang menerima tukin, pastikan kelas jabatan sesuai dengan penetapan jabatan di instansi.

4. Periksa peraturan instansi. Cari peraturan presiden atau peraturan internal yang mengatur tunjangan kinerja.

5. Periksa Perkada. Bagi ASN pemerintah daerah, periksa peraturan kepala daerah mengenai TPP, termasuk persyaratan, besaran, dan mekanisme pemotongannya.

6. Konfirmasi kepada pengelola kepegawaian dan keuangan. Jika terdapat komponen yang tidak sesuai, mintalah penjelasan kepada bagian kepegawaian atau pengelola gaji.

Penting untuk tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau tabel nominal tunjangan yang beredar tanpa mencocokkannya dengan peraturan resmi.

Kesimpulan

Tunjangan kinerja, TPP, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga merupakan komponen penghasilan PNS yang memiliki tujuan serta dasar hukum berbeda.

Tukin berkaitan dengan kebijakan remunerasi dan capaian kinerja pegawai di kementerian atau lembaga. TPP merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan pertimbangan tertentu.

Sementara itu, tunjangan jabatan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan tertentu sesuai peraturan, sedangkan tunjangan keluarga diberikan berdasarkan status pasangan dan anak yang memenuhi persyaratan.

Memahami perbedaan tersebut penting agar PNS tidak keliru dalam menghitung penghasilan, membandingkan tunjangan antarinstansi, maupun menafsirkan hak kepegawaiannya.

Pada akhirnya, besaran penghasilan yang diterima setiap PNS perlu dilihat berdasarkan golongan, masa kerja, jabatan, kelas jabatan, instansi, kebijakan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Rujukan Resmi: