PNS Meninggal Dunia, Apa Saja Hak Ahli Waris? Ini Rincian Uang Duka, Santunan Taspen, dan Pensiun Janda/Duda

PNS meninggal dunia, ahli waris dapat mengurus THT, Askem, JKM, uang duka, biaya pemakaman, dan pensiun janda atau duda.

Meninggalnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menimbulkan sejumlah hak kepegawaian dan manfaat perlindungan yang perlu diketahui oleh ahli waris.

Pemerintah telah mengatur perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk melalui program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kematian (JKM), dan program pensiun yang dikelola PT Taspen (Persero).

Namun, masih banyak keluarga yang belum memahami bahwa manfaat tersebut memiliki jenis, dasar hukum, dan mekanisme pembayaran yang berbeda.

Sebagai contoh, Asuransi Kematian (Askem) merupakan bagian dari program THT, sedangkan Jaminan Kematian (JKM) merupakan program perlindungan tersendiri bagi ASN. Keduanya tidak boleh disamakan karena memiliki ketentuan manfaat yang berbeda.

Selain itu, keluarga PNS yang meninggal dunia juga dapat memperoleh Uang Duka Wafat (UDW), biaya pemakaman, bantuan beasiswa, hingga hak pensiun janda atau duda apabila memenuhi persyaratan.

Lantas, berapa santunan yang diterima keluarga PNS jika peserta meninggal dunia? Apakah istri atau suami tetap mendapatkan uang pensiun setiap bulan? Bagaimana jika PNS meninggal ketika masih aktif bekerja atau karena menjalankan tugas kedinasan?

Berikut pembahasan lengkap mengenai hak ahli waris PNS meninggal dunia, rincian manfaat Taspen, dasar hukum, persyaratan, dan cara mengajukan klaim.

1. PNS Meninggal Dunia, Ahli Waris Berhak Mendapatkan Apa Saja?

Hak yang diterima keluarga PNS bergantung pada status peserta ketika meninggal dunia, apakah masih aktif sebagai PNS atau sudah menjadi pensiunan.

Secara umum, terdapat beberapa manfaat yang perlu diperiksa oleh keluarga.

Tabel tersebut merupakan gambaran kelompok manfaat, bukan daftar pembayaran otomatis yang seluruhnya diterima setiap keluarga.

Penting diketahui bahwa THT, Askem, JKM, dan program pensiun mempunyai dasar hukum masing-masing. Karena itu, keluarga perlu mengidentifikasi program yang menjadi hak peserta sebelum mengajukan klaim.

2. Mengenal Perbedaan THT, Askem, JKM, dan Uang Duka Wafat

Ini merupakan bagian paling penting yang perlu dipahami oleh keluarga PNS.

Meskipun seluruh manfaat tersebut berkaitan dengan perlindungan peserta dan keluarga yang ditinggalkan, sumber program dan perhitungannya berbeda.

A. Tabungan Hari Tua (THT)

Tabungan Hari Tua merupakan program yang memberikan manfaat asuransi dwiguna kepada PNS sesuai persyaratan dan perhitungan yang telah ditentukan.

Manfaat THT berkaitan dengan masa kepesertaan, iuran, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan, dan ketentuan program.

Apabila PNS meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun, manfaat THT dapat diajukan oleh ahli waris yang berhak.

Besaran THT tidak dapat disamaratakan untuk semua PNS karena perhitungannya mengikuti ketentuan program dan riwayat kepesertaan.

Dasar pengaturannya antara lain PMK Nomor 128/PMK.02/2016 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 23 Tahun 2023.

B. Asuransi Kematian (Askem)

Asuransi Kematian merupakan bagian dari program THT yang memberikan santunan apabila peserta atau anggota keluarga yang memenuhi ketentuan meninggal dunia.

Berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2023, besaran manfaat Askem adalah:

Dengan demikian, apabila seorang PNS meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan manfaat Askem sebesar Rp8 juta sesuai persyaratan program.

Perlu diperhatikan bahwa angka tersebut merupakan manfaat Askem, bukan seluruh manfaat yang mungkin diterima keluarga.

C. Jaminan Kematian (JKM)

Berbeda dengan Askem, Jaminan Kematian merupakan program perlindungan atas risiko kematian yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja.

Program ini memberikan santunan kepada ahli waris peserta yang memenuhi persyaratan kepesertaan.

Berdasarkan informasi resmi PT Taspen, manfaat JKM meliputi:

Bantuan beasiswa diberikan maksimal kepada dua orang anak dengan ketentuan kepesertaan sekurang-kurangnya tiga tahun dan persyaratan lainnya.

JKM memiliki dasar hukum PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017.

Artinya, manfaat JKM tidak boleh disamakan dengan manfaat Askem yang diatur melalui ketentuan THT.

Pensiun PNS 2027 Berpotensi Dibayar Langsung dari Kas Negara, Taspen Ungkap Hal Penting Ini

D. Uang Duka Wafat (UDW)

Uang Duka Wafat merupakan manfaat yang perlu dibedakan dari santunan Askem maupun santunan sekaligus JKM.

Untuk peserta pensiunan, Taspen mencantumkan UDW sebesar tiga kali penghasilan kotor terakhir bagi PNS atau pejabat negara yang meninggal dunia.

Sementara itu, untuk ASN aktif, komponen UDW termasuk dalam manfaat JKM sesuai ketentuan program.

Dengan memahami perbedaan tersebut, keluarga dapat mengetahui bahwa UDW bukan nama lain dari Askem.

3. Berapa Total Santunan yang Diterima Jika PNS Aktif Meninggal Dunia?

Pertanyaan mengenai total santunan merupakan salah satu hal yang paling sering muncul ketika keluarga PNS mengurus hak ahli waris.

Untuk menjawabnya, kita perlu memisahkan manfaat berdasarkan program.

Bagi PNS aktif yang meninggal dunia karena sebab umum dan memenuhi persyaratan JKM, terdapat komponen manfaat sebagai berikut:

Di luar komponen JKM tersebut, ahli waris juga dapat memeriksa hak THT dan Askem.

Untuk Askem, PMK Nomor 23 Tahun 2023 menetapkan santunan sebesar Rp8 juta apabila peserta meninggal dunia.

Sementara itu, manfaat THT dihitung berdasarkan ketentuan dan riwayat kepesertaan peserta.

Contoh simulasi komponen JKM:

Misalnya seorang PNS memiliki gaji terakhir sebesar Rp5.000.000.

Perhitungan UDW:

3 × Rp5.000.000 = Rp15.000.000.

Kemudian komponen JKM lainnya:

• Santunan kematian: Rp15.000.000.

• UDW: Rp15.000.000.

• Biaya pemakaman: Rp7.500.000.

Total tiga komponen tersebut:

Rp37.500.000.

Angka tersebut belum memasukkan manfaat THT, Askem, dan beasiswa.

Simulasi ini hanya menggambarkan komponen manfaat JKM berdasarkan angka resmi Taspen. Nominal pembayaran aktual tetap mengikuti verifikasi kepesertaan, dasar penghasilan, serta persyaratan program.

4. Bagaimana Jika PNS Meninggal Dunia karena Tugas Kedinasan?

Ada perbedaan penting antara PNS yang meninggal karena sebab umum dengan PNS yang meninggal ketika menjalankan tugas kedinasan.

Dalam administrasi kepegawaian dikenal istilah PNS meninggal dunia dengan penetapan status tewas.

Penetapan tewas memiliki konsekuensi terhadap manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dapat diterima ahli waris.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020, terdapat sejumlah kriteria yang dapat menjadi dasar penetapan tewas, antara lain:

1. Meninggal dunia ketika menjalankan tugas kewajibannya.

2. Meninggal dunia dalam keadaan yang mempunyai hubungan dengan dinas sehingga kematiannya dapat disamakan dengan meninggal dalam menjalankan tugas.

3. Meninggal dunia akibat perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau akibat tindakan terhadap anasir tersebut ketika menjalankan tugas.

Namun, seseorang tidak otomatis ditetapkan tewas hanya karena meninggal ketika masih berstatus sebagai ASN.

Penetapan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan kriteria dan dokumen yang ditentukan.

Manfaat JKK bagi peserta yang ditetapkan tewas dapat meliputi:

• Santunan kematian kerja.

• Uang duka tewas.

• Biaya pemakaman.

• Bantuan beasiswa bagi anak sesuai persyaratan.

Untuk kasus ini, keluarga perlu berkoordinasi dengan instansi tempat PNS bekerja agar proses penetapan tewas dapat dilakukan sesuai ketentuan.

5. Pensiunan PNS Meninggal Dunia, Apakah Istri atau Suami Mendapatkan Uang Pensiun?

Kabar penting bagi keluarga pensiunan adalah bahwa meninggalnya penerima pensiun tidak serta-merta menghilangkan hak manfaat pensiun keluarga.

Apabila pensiunan PNS meninggal dunia dan masih memiliki pasangan atau anak yang memenuhi persyaratan, keluarga dapat mengajukan sejumlah manfaat melalui PT Taspen.

Berdasarkan informasi resmi Taspen, hak yang dapat diurus meliputi:

Dengan demikian, istri atau suami yang ditinggalkan tidak selalu kehilangan seluruh hak pensiun ketika penerima pensiun meninggal dunia.

Pasangan dapat mengajukan perubahan status penerima pensiun menjadi penerima pensiun janda atau duda apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Namun, nominal yang diterima tidak otomatis sama dengan seluruh penghasilan pensiun sebelumnya. Besarannya mengikuti ketentuan pensiun yang berlaku.

6. Berapa Besaran Pensiun Janda atau Duda PNS?

Besaran pensiun janda atau duda merupakan informasi yang sangat penting bagi keluarga pensiunan.

Hak pensiun tersebut diatur antara lain melalui UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Perhitungan pensiun janda/duda menggunakan dasar pensiun sesuai ketentuan, bukan seluruh penghasilan bersih yang diterima pensiunan setiap bulan.

Besaran pensiun juga dapat berbeda berdasarkan kondisi peserta, status penerima, serta ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui nominal yang benar, keluarga sebaiknya meminta perhitungan resmi melalui Taspen berdasarkan SK pensiun dan data kepegawaian almarhum atau almarhumah.

Selain itu, apabila peserta meninggal dunia dengan penetapan tewas, terdapat ketentuan khusus mengenai hak pensiun keluarga.

Karena itu, jangan menggunakan satu persentase atau simulasi umum untuk semua kondisi tanpa memeriksa dasar hukum dan status penerima.

7. Apa Itu Pensiun Terusan Empat Bulan?

Selain UDW dan Askem, keluarga pensiunan PNS perlu mengetahui manfaat yang disebut pensiun terusan.

Pensiun terusan merupakan pembayaran pensiun yang dilanjutkan selama jangka waktu tertentu setelah penerima pensiun meninggal dunia.

Berdasarkan informasi resmi Taspen, bagi pensiunan PNS atau pejabat negara, pensiun terusan diberikan selama empat bulan.

Perlu dipahami bahwa pensiun terusan berbeda dari pensiun janda/duda.

Berikut perbedaannya:

Artinya, pembayaran pensiun terusan selama empat bulan bukan berarti pasangan hanya memiliki hak pensiun selama empat bulan.

Jika memenuhi persyaratan, pasangan tetap dapat mengajukan pensiun janda atau duda setelah proses administrasi selesai.

8. Siapa yang Berhak Menerima Pensiun Janda, Duda, atau Anak?

Tidak semua anggota keluarga otomatis berhak menerima pensiun setelah PNS meninggal dunia.

UU Nomor 11 Tahun 1969 mengatur ketentuan mengenai pensiun janda/duda dan keluarga yang ditinggalkan.

Secara umum, pihak yang dapat memperoleh hak pensiun adalah:

A. Istri atau suami yang sah

Pasangan yang memenuhi ketentuan perkawinan dan administrasi kepegawaian dapat mengajukan pensiun janda atau duda.

Dokumen perkawinan dan data keluarga perlu disiapkan untuk membuktikan hubungan tersebut.

B. Anak yang memenuhi persyaratan

Apabila tidak terdapat pasangan yang berhak menerima pensiun, anak dapat memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan.

Dalam ketentuan pensiun yatim/piatu, terdapat persyaratan mengenai usia, status perkawinan, pekerjaan, serta kondisi pendidikan.

Untuk kondisi tertentu, hak pensiun dapat berlanjut hingga usia maksimal 25 tahun sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

C. Orang tua dalam kondisi tertentu

Dalam kasus peserta yang ditetapkan tewas, terdapat ketentuan mengenai manfaat bagi orang tua apabila peserta tidak meninggalkan pasangan atau anak yang memenuhi persyaratan.

Pemberian manfaat mengikuti ketentuan JKK dan hasil penetapan yang berlaku.

9. Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Mengurus Santunan Taspen

Agar proses pengajuan tidak berulang kali mengalami kekurangan dokumen, ahli waris sebaiknya mulai menyiapkan berkas sejak awal.

Dokumen dapat berbeda berdasarkan status peserta dan jenis manfaat yang diajukan.

Berikut dokumen yang umumnya perlu disiapkan:

Untuk kasus tertentu, Taspen atau instansi dapat meminta dokumen tambahan seperti surat keterangan janda/duda, surat perwalian, dokumen pendidikan anak, atau dokumen penetapan tewas.

Daftar tersebut merupakan panduan awal, bukan daftar persyaratan universal. Keluarga harus menyesuaikannya dengan jenis klaim dan petunjuk layanan Taspen.

10. Cara Mengurus Uang Duka dan Santunan PNS Meninggal Dunia di Taspen

Keluarga dapat memulai pengurusan melalui instansi tempat PNS bekerja atau melalui layanan Taspen sesuai status kepesertaan.

Berikut tahapan yang dapat dilakukan.

Langkah 1. Melaporkan kejadian meninggal dunia

Keluarga melaporkan kejadian kepada instansi tempat PNS bekerja.

Apabila yang meninggal merupakan pensiunan, keluarga dapat langsung menghubungi kantor Taspen atau menggunakan layanan yang tersedia.

Langkah 2. Menyiapkan dokumen ahli waris

Siapkan surat kematian, KTP, Kartu Keluarga, dokumen perkawinan, dokumen anak, serta dokumen kepegawaian.

Langkah 3. Memastikan jenis manfaat yang akan diklaim

Pastikan keluarga mengetahui manfaat yang akan diajukan, seperti:

• THT.

• Askem.

• JKM.

• Uang Duka Wafat.

• Biaya pemakaman.

• Bantuan beasiswa.

• Pensiun terusan.

• Pensiun janda/duda atau anak.

Langkah 4. Mengajukan klaim kepada Taspen

Keluarga dapat mengakses layanan Taspen melalui:

Website: https://tos.taspen.co.id/

Layanan tersebut dapat digunakan untuk mengakses berbagai fasilitas administrasi dan informasi kepesertaan sesuai fitur yang tersedia.

Keluarga juga dapat mendatangi kantor cabang Taspen untuk mendapatkan petunjuk mengenai dokumen yang harus dilengkapi.

Langkah 5. Menunggu pemeriksaan dokumen

Taspen akan memeriksa kelengkapan dokumen, status peserta, dan kesesuaian penerima manfaat.

Apabila terdapat kekurangan dokumen, keluarga perlu melengkapinya sebelum proses pembayaran dilanjutkan.

Langkah 6. Memastikan seluruh manfaat telah diperiksa

Jangan hanya mengurus satu jenis santunan.

Keluarga sebaiknya memastikan apakah masih terdapat hak lain yang dapat diajukan, seperti Askem, UDW, pensiun terusan, atau pensiun janda/duda.

11. Apakah Uang Duka Wafat Memiliki Batas Waktu Pengajuan?

Keluarga yang belum sempat mengurus santunan setelah anggota keluarga meninggal dunia juga perlu memperhatikan batas waktu pengajuan.

Berdasarkan informasi FAQ resmi Taspen, pengajuan Uang Duka Wafat memiliki batas waktu lima tahun.

Sementara itu, Taspen menjelaskan bahwa pengajuan Asuransi Kematian tidak memiliki batas waktu pengajuan sebagaimana UDW.

Walaupun demikian, keluarga disarankan tidak menunda pengurusan manfaat.

Semakin cepat dokumen dilengkapi, semakin mudah proses administrasi dan verifikasi dilakukan.

Untuk memastikan batas waktu pada jenis manfaat tertentu, ahli waris dapat meminta konfirmasi langsung kepada Taspen.

12. Apakah Anak Angkat Bisa Mendapatkan Santunan Taspen?

Pertanyaan mengenai hak anak angkat atau ahli waris selain pasangan dan anak kandung juga perlu diperhatikan.

Hak atas manfaat THT, Askem, JKM, dan pensiun memiliki ketentuan penerima yang berbeda.

Karena itu, anak angkat tidak otomatis memperoleh seluruh manfaat yang sama dengan anak kandung.

Keluarga yang memiliki kondisi khusus sebaiknya menyiapkan dokumen pengangkatan anak yang sah dan meminta konfirmasi kepada Taspen mengenai kelayakan penerima berdasarkan program yang diajukan.

Hal yang sama berlaku bagi keluarga yang tidak memiliki pasangan atau anak yang memenuhi persyaratan.

Penetapan ahli waris dan penerima manfaat harus mengikuti ketentuan masing-masing program.

13. Dasar Hukum Hak Ahli Waris PNS yang Meninggal Dunia

Pengaturan hak keluarga PNS yang meninggal dunia tidak hanya mengacu pada kebijakan internal Taspen. Terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar perlindungan ASN dan pemberian manfaat kepada keluarga.

Berikut regulasi penting yang perlu diketahui.

Penjelasan masing-masing regulasi

1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

UU ASN menjadi payung hukum umum dalam penyelenggaraan manajemen ASN, termasuk hak dan jaminan sosial bagi PNS maupun PPPK.

2. PMK Nomor 23 Tahun 2023

Peraturan ini mengubah PMK Nomor 128/PMK.02/2016 tentang persyaratan dan besar manfaat Tabungan Hari Tua bagi PNS.

Salah satu ketentuan pentingnya adalah besaran Askem, yaitu Rp8 juta bagi peserta atau pensiunan peserta yang meninggal, Rp6 juta apabila istri atau suami meninggal, dan Rp4 juta apabila anak meninggal.

3. PP Nomor 70 Tahun 2015 jo. PP Nomor 66 Tahun 2017

Kedua peraturan ini menjadi dasar penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.

4. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020

Mengatur kriteria dan prosedur administrasi penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja, serta tewas bagi Pegawai ASN.

5. UU Nomor 11 Tahun 1969

Menjadi landasan pengaturan pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai.

6. PP Nomor 8 Tahun 2024

Mengatur penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya. Peraturan ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2019.

Dengan memahami regulasi tersebut, keluarga dapat membedakan hak yang berasal dari program THT, JKM, JKK, dan program pensiun.

Kesimpulan

Meninggalnya seorang PNS tidak berarti seluruh hak kepegawaiannya langsung berakhir. Keluarga atau ahli waris masih dapat mengurus berbagai manfaat sesuai status peserta dan ketentuan yang berlaku.

Untuk PNS aktif, manfaat yang perlu diperiksa meliputi Tabungan Hari Tua, Asuransi Kematian, Jaminan Kematian, Uang Duka Wafat, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa apabila memenuhi persyaratan.

Sementara itu, bagi pensiunan PNS yang meninggal dunia, keluarga dapat mengurus Askem, UDW, pensiun terusan selama empat bulan, serta pensiun janda/duda atau anak yang memenuhi ketentuan.

Khusus PNS yang meninggal dunia akibat tugas kedinasan dan ditetapkan tewas, ahli waris dapat mengajukan manfaat JKK sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal yang paling penting adalah memahami bahwa THT, Askem, JKM, UDW, dan pensiun merupakan manfaat yang berbeda. Masing-masing mempunyai dasar hukum, persyaratan, dan mekanisme pembayaran tersendiri.

Oleh karena itu, keluarga sebaiknya segera menghubungi instansi kepegawaian dan PT Taspen untuk memastikan seluruh hak yang dapat diterima tidak terlewatkan.

FAQ: Hak Ahli Waris PNS Meninggal Dunia

1. Jika PNS meninggal dunia, apakah ahli waris mendapatkan santunan Taspen?

Ya. Ahli waris dapat mengajukan manfaat sesuai status kepesertaan, antara lain THT, Askem, JKM, UDW, biaya pemakaman, dan beasiswa apabila memenuhi persyaratan.

2. Berapa Asuransi Kematian (Askem) PNS?

Berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2023, Askem sebesar Rp8 juta apabila peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia, Rp6 juta apabila istri atau suami meninggal, dan Rp4 juta apabila anak meninggal.

3. Apa perbedaan Askem dan JKM?

Askem merupakan bagian dari program THT yang diatur melalui PMK Nomor 23 Tahun 2023. Sementara itu, JKM adalah program perlindungan tersendiri yang diatur melalui PP Nomor 70 Tahun 2015 jo. PP Nomor 66 Tahun 2017.

4. Berapa santunan JKM PNS yang meninggal dunia?

Taspen mencantumkan santunan kematian sekaligus Rp15 juta, UDW tiga kali gaji terakhir, biaya pemakaman Rp7,5 juta, dan beasiswa Rp15 juta per anak maksimal dua anak dengan persyaratan kepesertaan.

5. Apakah istri PNS yang meninggal dunia mendapatkan pensiun bulanan?

Ya, apabila memenuhi persyaratan sebagai penerima pensiun janda. Besarannya mengikuti ketentuan pensiun yang berlaku.

6. Berapa lama pensiun terusan setelah pensiunan PNS meninggal dunia?

Berdasarkan informasi Taspen, pensiun terusan bagi pensiunan PNS atau pejabat negara diberikan selama empat bulan.

7. Apakah anak PNS yang meninggal dunia bisa mendapatkan pensiun?

Anak dapat memperoleh hak pensiun yatim/piatu apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Apakah PNS yang meninggal karena kecelakaan kerja mendapatkan santunan lebih besar?

Apabila memenuhi kriteria dan ditetapkan tewas, ahli waris dapat mengajukan manfaat JKK yang berbeda dari manfaat JKM biasa.

9. Apakah keluarga harus datang langsung ke kantor Taspen?

Tidak selalu. Keluarga dapat memanfaatkan layanan online Taspen melalui TOS atau menghubungi kantor cabang untuk mendapatkan informasi pengajuan klaim.

10. Apakah keluarga masih bisa mengurus Uang Duka Wafat setelah beberapa tahun?

Taspen mencantumkan batas pengajuan UDW selama lima tahun. Untuk kepastian pada kondisi tertentu, ahli waris perlu melakukan konfirmasi langsung kepada Taspen.

SUMBER REFERENSI RESMI

Artikel ini disusun berdasarkan regulasi dan informasi layanan resmi pemerintah serta PT Taspen.

1. PT Taspen – Program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian

Nama instansi: PT Taspen (Persero)

URL: https://taspen.co.id/produk-layanan/produk-taspen/tabungan-hari-tua

2. PT Taspen – Program Jaminan Kematian

Nama instansi: PT Taspen (Persero)

URL: https://taspen.co.id/produk-layanan/produk-taspen/jaminan-kematian

Informasi: Santunan kematian, UDW, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa.

3. PT Taspen – Program Pensiun

Nama instansi: PT Taspen (Persero)

URL: https://taspen.co.id/produk-layanan/produk-taspen/pensiun

Informasi: UDW, pensiun terusan, pensiun janda/duda, dan pensiun yatim/piatu.

4. PT Taspen – Layanan dan FAQ

Nama instansi: PT Taspen (Persero)

URL: https://www.taspen.co.id/produk-layanan/layanan-lainnya

Informasi: Hak ahli waris ASN aktif dan pensiunan serta persyaratan pengajuan manfaat.

5. PMK Nomor 23 Tahun 2023

Nama instansi: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

URL: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-23-tahun-2023

Informasi: Perubahan persyaratan dan besar manfaat THT PNS, termasuk Asuransi Kematian.

6. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Nama instansi: Pemerintah Republik Indonesia

URL: https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2023

Informasi: Payung hukum penyelenggaraan ASN dan hak jaminan sosial.

7. PP Nomor 70 Tahun 2015

Nama instansi: Database Peraturan BPK RI

URL: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5647/pp-no-70-tahun-2015

Informasi: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.

8. PP Nomor 66 Tahun 2017

Nama instansi: Database Peraturan BPK RI

URL: https://peraturan.bpk.go.id/Details/96706/pp-no-66-tahun-2017

Informasi: Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015.

9. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020

Nama instansi: Badan Kepegawaian Negara

URL: https://apps-denpasar.bkn.go.id/kms/law%3Aperbkn_4_tahun_2020

Informasi: Kriteria penetapan kecelakaan kerja, tewas, dan administrasi manfaat JKK.

10. UU Nomor 11 Tahun 1969

Nama instansi: Database Peraturan BPK RI

URL: https://peraturan.bpk.go.id/Details/49112/uu-no-11-tahun-1969

Informasi: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai.

11. PP Nomor 8 Tahun 2024

Nama instansi: Database Peraturan BPK RI

URL: https://peraturan.bpk.go.id/Details/276760/pp-no-8-tahun-2024

Informasi: Penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya.

Catatan Redaksi SeputarASN.com

Artikel ini disusun sebagai panduan informasi kepegawaian berdasarkan regulasi dan informasi layanan resmi yang dirujuk. Nominal manfaat, persyaratan penerima, dan proses pembayaran dapat berbeda sesuai status kepesertaan, riwayat iuran, dasar penghasilan, serta hasil verifikasi PT Taspen dan instansi terkait.

Pembaca disarankan melakukan konfirmasi langsung kepada PT Taspen dan instansi kepegawaian untuk memastikan hak manfaat sesuai kondisi masing-masing.