Anggaran Kemendikdasmen 2027 Bertambah Rp28 Triliun, Rp23 Triliun Disiapkan untuk Gaji dan Tunjangan Guru PPPK

Pemerintah menambah pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 sebesar Rp28 triliun menjadi Rp89,10 triliun. Dari tambahan tersebut, Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Kabar mengenai anggaran pendidikan tahun 2027 menjadi perhatian para guru, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang selama ini menantikan kepastian status dan kesejahteraan.

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp28 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran Kemendikdasmen meningkat dari sebelumnya Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun.

Menariknya, sebagian besar tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan guru. Sebanyak Rp23 triliun disiapkan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan guru yang akan beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Sementara itu, sisa tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dialokasikan untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tata kelola guru nasional yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan rencana pengalihan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Lantas, apakah anggaran Rp23 triliun tersebut akan membuat gaji guru PPPK meningkat? Siapa saja yang akan menerima manfaatnya? Bagaimana dengan guru honorer yang belum berstatus PPPK?

Berikut rincian anggaran pendidikan 2027 dan penjelasan mengenai kebijakan yang perlu diketahui para guru.

1. Anggaran Kemendikdasmen 2027 Naik dari Rp61,10 Triliun Menjadi Rp89,10 Triliun

Penambahan anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 disepakati dalam pembahasan bersama Komisi X DPR RI pada September 2026.

Berdasarkan informasi resmi Kemendikdasmen, penyesuaian pagu tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Setelah mendapatkan tambahan Rp28 triliun, anggaran kementerian meningkat menjadi Rp89,10 triliun.

Penambahan ini diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pendidikan, terutama peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan dan revitalisasi sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memperbaiki tata kelola pendidikan nasional.

Dengan demikian, kenaikan anggaran tersebut bukan hanya untuk pembangunan fisik sekolah, tetapi juga mendukung kebutuhan tenaga pendidik yang selama ini menjadi salah satu perhatian dalam penataan pendidikan nasional.

2. Rincian Tambahan Anggaran Rp28 Triliun: Rp23 Triliun untuk Guru PPPK

Dari total tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun, terdapat dua alokasi utama yang menjadi perhatian.

Berikut rinciannya:

Berdasarkan pembagian tersebut, sekitar 82,14 persen dari tambahan anggaran dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru, sedangkan sekitar 17,86 persen digunakan untuk revitalisasi satuan pendidikan.

Alokasi Rp23 triliun menjadi bagian yang paling menarik karena berkaitan langsung dengan kebijakan perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran tersebut agar proses penataan status guru dapat berjalan dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

Namun, perlu dipahami bahwa Rp23 triliun merupakan alokasi anggaran secara keseluruhan, bukan besaran tambahan gaji yang akan diterima masing-masing guru.

3. Sebanyak 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Direncanakan Beralih Menjadi PPPK Penuh Waktu

Salah satu kebijakan penting yang berkaitan dengan tambahan anggaran tersebut adalah rencana pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, pemerintah menyampaikan bahwa sebanyak 242.482 guru berstatus PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Dalam keterangan yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, pengalihan tersebut direncanakan menggunakan mekanisme otomatis tanpa seleksi ulang.

Selain perubahan status, para guru tersebut juga direncanakan menjadi pegawai pemerintah pusat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.

Artinya, perubahan yang disiapkan pemerintah tidak hanya menyangkut pembiayaan gaji dan tunjangan, tetapi juga penataan hubungan kepegawaian guru PPPK paruh waktu.

Selain 242.482 guru tersebut, terdapat sekitar 6.000 guru PPPK paruh waktu yang selama ini menjalankan tugas sebagai guru tetapi memiliki surat keputusan (SK) sebagai tenaga pelaksana. Kelompok ini juga masuk dalam rencana pengalihan status yang disampaikan pemerintah.

Meskipun demikian, guru tetap perlu menunggu petunjuk teknis mengenai administrasi pengalihan, penetapan status, dan pelaksanaan pembayaran hak kepegawaiannya.

4. Apakah Gaji Guru PPPK Akan Naik Setelah Menjadi Penuh Waktu?

Pertanyaan ini kemungkinan menjadi perhatian terbesar bagi guru PPPK paruh waktu.

Dengan adanya alokasi Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan, muncul harapan bahwa kesejahteraan guru akan mengalami peningkatan setelah perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.

Namun, perlu dibedakan antara tambahan anggaran pemerintah dengan besaran gaji yang diterima setiap guru.

Anggaran Rp23 triliun disiapkan untuk mendukung kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan guru yang masuk dalam kebijakan pengalihan status.

Besaran penghasilan masing-masing guru nantinya tetap bergantung pada ketentuan penggajian, golongan, masa kerja, jabatan, serta komponen tunjangan yang menjadi haknya.

Sampai dengan 10 November 2026, belum terdapat rincian resmi yang menunjukkan berapa nominal kenaikan penghasilan setiap guru setelah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu.

Karena itu, belum tepat apabila ada informasi yang menyebut seluruh guru PPPK paruh waktu otomatis akan menerima gaji dengan nominal tertentu hanya berdasarkan adanya anggaran Rp23 triliun.

Hal yang sudah disampaikan pemerintah adalah penyiapan anggaran untuk mendukung gaji dan tunjangan, bukan penetapan satu nominal penghasilan yang sama bagi seluruh guru.

Mendikdasmen Terbitkan SE Nomor 6 Tahun 2026: Honor Guru Non-ASN Kini Bisa Dibiayai Dana BOSP

5. Bagaimana dengan Guru Honorer yang Belum Diangkat Menjadi PPPK?

Selain guru PPPK paruh waktu, nasib guru non-ASN atau honorer juga menjadi bagian dari agenda penataan tenaga pendidik nasional.

Dalam keterangan Puslapdik Kemendikdasmen pada 9 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa guru yang masih berstatus non-ASN akan tetap diberikan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian legalitas penugasan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan di sekolah.

Pemerintah juga menyampaikan adanya kesempatan bagi sekitar 172 ribu guru non-ASN yang aktif bertugas di sekolah negeri untuk mengikuti seleksi menjadi guru PNS sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Namun, kesempatan tersebut tidak berarti seluruh guru honorer otomatis diangkat menjadi PNS.

Guru non-ASN tetap harus mengikuti mekanisme seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pemerintah.

Dengan demikian, terdapat beberapa kelompok guru yang menjadi perhatian dalam penataan kebijakan 2027, yaitu:

Penataan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan perubahan tata kelola tenaga pendidik secara bertahap, bukan hanya berfokus pada pengangkatan guru baru.

6. Rincian Pagu Anggaran Kemendikdasmen 2027 Sebesar Rp89,10 Triliun

Selain tambahan anggaran Rp28 triliun, terdapat pembagian anggaran Kemendikdasmen 2027 ke dalam lima program utama.

Berdasarkan informasi resmi Kemendikdasmen, berikut rincian pagu anggaran yang telah disesuaikan:

Dari pembagian tersebut, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran mendapatkan alokasi terbesar, yaitu Rp51,64 triliun.

Sementara itu, Program Wajib Belajar 13 Tahun memperoleh anggaran sebesar Rp31,83 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas kementerian, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

7. Revitalisasi Sekolah Juga Mendapat Tambahan Anggaran Rp5 Triliun

Selain kesejahteraan guru, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan.

Dari tambahan anggaran Rp28 triliun, sebesar Rp5 triliun dialokasikan untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Tambahan tersebut membuat anggaran revitalisasi meningkat menjadi Rp14,28 triliun dari sebelumnya Rp9,28 triliun.

Program revitalisasi satuan pendidikan diarahkan untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah di berbagai daerah.

Program ini menjadi penting karena kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian.

Melalui tambahan anggaran tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperluas pelaksanaan revitalisasi sekolah sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih aman dan layak.

Dengan demikian, tambahan anggaran pendidikan 2027 tidak hanya diarahkan untuk kesejahteraan guru, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan belajar peserta didik.

8. Mengapa Pemerintah Menyiapkan Anggaran Besar untuk Guru PPPK?

Penataan guru menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai proses rekrutmen ASN melalui jalur CPNS dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Namun, perubahan status kepegawaian dan distribusi guru di berbagai daerah masih membutuhkan penyelesaian.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan guru PPPK paruh waktu yang masih menantikan kepastian status dan penghasilan.

Dengan menyiapkan alokasi Rp23 triliun, pemerintah berupaya memberikan dukungan pembiayaan terhadap rencana pengalihan status tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi kebutuhan guru dalam jumlah besar.

Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional diperkirakan mencapai 464.856 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah merencanakan rekrutmen guru CPNS secara bertahap mulai 2027, dengan penugasan awal yang direncanakan pada 2028.

Artinya, kebijakan anggaran 2027 memiliki dua arah penting, yaitu penataan guru yang sudah bekerja dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik baru.

Kesimpulan: Rp23 Triliun Jadi Dukungan Penting Penataan Guru PPPK Tahun 2027

Penambahan anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp28 triliun untuk tahun 2027 menjadi perkembangan penting bagi dunia pendidikan dan kesejahteraan guru.

Dari tambahan tersebut, Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang direncanakan beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pemerintah juga telah menyampaikan rencana pengalihan sekitar 242.482 guru PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027, termasuk sekitar 6.000 guru yang selama ini memiliki SK sebagai tenaga pelaksana.

Sementara itu, Rp5 triliun lainnya digunakan untuk memperkuat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Meski menjadi kabar positif, para guru tetap perlu menunggu petunjuk teknis mengenai mekanisme pengalihan status, rincian penghasilan, tunjangan, dan administrasi kepegawaian.

Satu hal yang perlu dipahami, anggaran Rp23 triliun bukan berarti setiap guru otomatis memperoleh kenaikan gaji dengan nominal yang sama.

Perkembangan kebijakan ini patut terus dipantau karena akan berpengaruh terhadap penataan guru, pembiayaan pendidikan, dan kepastian status tenaga pendidik pada 2027.

FAQ: Pertanyaan Seputar Anggaran Guru dan PPPK 2027

1. Benarkah anggaran Kemendikdasmen 2027 naik Rp28 triliun?

Benar. Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kemendikdasmen dari Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun. Penambahan anggaran tersebut sebesar Rp28 triliun.

2. Berapa anggaran yang disiapkan untuk gaji guru PPPK 2027?

Sebesar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

3. Berapa jumlah guru PPPK paruh waktu yang direncanakan menjadi penuh waktu?

Berdasarkan informasi Puslapdik Kemendikdasmen, jumlahnya sebanyak 242.482 guru dengan rencana pengalihan mulai 1 Januari 2027.

4. Apakah pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu harus mengikuti tes ulang?

Dalam penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimuat Puslapdik pada 9 Oktober 2026, pengalihan tersebut direncanakan berlangsung secara otomatis tanpa seleksi ulang. Mekanisme administrasi pelaksanaannya tetap perlu mengikuti ketentuan pemerintah.

5. Apakah gaji guru PPPK akan naik pada 2027?

Belum ada rincian resmi mengenai nominal penghasilan baru masing-masing guru. Anggaran Rp23 triliun disiapkan untuk mendukung gaji dan tunjangan dalam kebijakan pengalihan status, bukan pengumuman kenaikan dengan nominal seragam.

6. Apakah guru non-ASN juga mendapatkan perhatian dalam kebijakan 2027?

Ya. Pemerintah menyampaikan bahwa guru non-ASN tetap dapat diberikan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026. Selain itu, sekitar 172 ribu guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi guru PNS sesuai persyaratan.

7. Berapa anggaran total Kemendikdasmen tahun 2027?

Pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 setelah penyesuaian menjadi Rp89,10 triliun.

8. Selain untuk gaji guru, digunakan untuk apa tambahan anggaran Rp28 triliun?

Sebesar Rp5 triliun dialokasikan untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, sedangkan Rp23 triliun untuk dukungan gaji dan tunjangan guru PPPK paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu.

SUMBER RUJUKAN RESMI DAN REFERENSI

Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan dari instansi pemerintah serta pemberitaan media nasional. Berikut sumber yang dapat digunakan untuk memeriksa informasi lebih lanjut.

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – PAUDPEDIA

Judul: Pagu Anggaran Kemendikdasmen Tahun 2027 Naik Menjadi Rp89,1 Triliun, Fokus pada Revitalisasi Sekolah dan Kesejahteraan Guru.

Tanggal: 23 September 2026.

URL: https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/berita/pagu-anggaran-kemendikdasmen-tahun-2027-naik-menjadi-rp-891-triliun-fokus-pada-revitalisasi-sekolah-dan-kesejahteraan-guru

Keterangan: Sumber utama mengenai tambahan anggaran Rp28 triliun, alokasi Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru, serta Rp5 triliun untuk revitalisasi sekolah.

2. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen

Judul: Kabar Baik di Tahun 2027 Untuk Guru Non-ASN dan Guru PPPK Paruh Waktu.

Tanggal: 9 Oktober 2026.

URL: https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kabar-baik-di-tahun-2027-untuk-guru-non-asn-dan-guru-pppk-paruh-waktu/

Keterangan: Informasi mengenai 242.482 guru PPPK paruh waktu yang direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu, kesempatan seleksi PNS, dan alokasi Rp23 triliun.

3. Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen

Judul: Dukung Program Prioritas Pendidikan 2027, Komisi X DPR RI Setujui Pagu Kemendikdasmen Rp89,1 Triliun.

Tanggal: 23 September 2026.

URL: https://pkplk.kemendikdasmen.go.id/dukung-program-prioritas-pendidikan-2027-komisi-x-dpr-ri-setujui-pagu-kemendikdasmen-rp891-triliun/

Keterangan: Rincian anggaran Kemendikdasmen 2027, pembagian lima program utama, dan kesepakatan penataan guru PPPK.

4. ANTARA News

Judul: Kemendikdasmen Terima Tambahan Rp28 Triliun Dukung Peralihan Guru PPPK.

Tanggal: 22 September 2026.

URL: https://www.antaranews.com/berita/5752997/kemendikdasmen-terima-tambahan-rp28-triliun-dukung-peralihan-guru-pppk

Keterangan: Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai tambahan anggaran dan peruntukan dana Rp23 triliun serta Rp5 triliun.

5. detikEdu

Judul: Rp23 T Dianggarkan untuk Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu.

Tanggal: 25 September 2026.

URL: https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8678538/rp-23-t-dianggarkan-untuk-alih-status-guru-pppk-paruh-waktu-ke-penuh-waktu

Keterangan: Pemberitaan mengenai alokasi anggaran untuk mendukung pengalihan status guru PPPK paruh waktu.

Catatan redaksi: Informasi dalam artikel ini mengacu pada sumber yang tersedia hingga 10 November 2026. Angka anggaran dan rencana kebijakan tidak boleh ditafsirkan sebagai penetapan nominal gaji per orang. Perubahan teknis dan pelaksanaan tetap mengikuti keputusan serta regulasi resmi pemerintah.