357 Ribu Guru ASN Diproyeksikan Pensiun hingga 2030, Puncaknya Terjadi pada 2028

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap proyeksi sekitar 357 ribu guru Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memasuki masa pensiun sepanjang periode 2026–2030. Jumlah guru yang memasuki masa pensiun diperkirakan mencapai puncaknya pada 2028. Data ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, pengusulan formasi ASN, serta pemerataan guru di berbagai daerah.

Informasi tersebut disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi, dalam diskusi panel bertema Kebijakan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru pada rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Proyeksi tersebut bukan sekadar angka statistik kepegawaian. Jumlah guru yang akan memasuki masa pensiun perlu diperhitungkan agar sekolah tidak mengalami kekurangan tenaga pendidik, terutama di daerah yang selama ini masih menghadapi persoalan distribusi guru.

BKN Ungkap 357 Ribu Guru ASN Pensiun pada 2026–2030

Dalam paparan yang dipublikasikan Kemendikdasmen pada 13 November 2026, BKN menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan proyeksi pensiun guru untuk periode 2026 hingga 2030.

Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 357 ribu orang. Sementara itu, tahun 2028 diprediksi menjadi periode dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun paling tinggi.

Proyeksi ini menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam merencanakan pengadaan dan pengusulan formasi guru pada tahun-tahun mendatang.

BKN juga menekankan pentingnya pengelolaan data kepegawaian secara akurat. Pengelolaan tersebut mencakup seluruh tahapan manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, promosi, mutasi, hingga pensiun.

Dengan data yang terkelola dengan baik, pemerintah diharapkan dapat memperkirakan kebutuhan tenaga pendidik dan menyiapkan langkah antisipasi sebelum terjadi kekosongan guru di sekolah.

Jumlah Guru ASN Mencapai 2,3 Juta Orang

Dalam kesempatan yang sama, BKN turut memaparkan gambaran jumlah ASN secara nasional.

Berdasarkan data BKN per 1 Februari 2026, jumlah ASN di Indonesia tercatat mencapai sekitar 6,69 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,3 juta orang atau kurang lebih 34 persen merupakan ASN yang berprofesi sebagai guru.

Komposisi ASN guru tersebut mencakup:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS).

• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

• PPPK paruh waktu.

Angka tersebut menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu kelompok profesi terbesar dalam struktur ASN nasional.

Selain bertugas di sekolah negeri, BKN juga mencatat lebih dari 49 ribu ASN guru mengajar pada satuan pendidikan swasta di berbagai provinsi. Jumlah tersebut setara sekitar 2,16 persen dari keseluruhan ASN guru.

Data ini memperlihatkan bahwa pengelolaan tenaga pendidik tidak hanya berkaitan dengan jumlah guru yang tersedia, tetapi juga penempatan dan distribusinya pada satuan pendidikan yang membutuhkan.

Mengapa Pensiunnya 357 Ribu Guru Perlu Diantisipasi?

Pensiun merupakan bagian normal dari siklus kepegawaian. Namun, apabila jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun cukup besar, pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan pelayanan publik tetap terpenuhi.

Dalam sektor pendidikan, guru memiliki peran langsung dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Karena itu, kekosongan tenaga pendidik tidak bisa hanya dilihat dari jumlah guru secara nasional.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah.

1. Kebutuhan guru pengganti di sekolah

Guru yang memasuki masa pensiun akan meninggalkan posisi atau kebutuhan tenaga pendidik yang sebelumnya mereka isi.

Apabila kebutuhan tersebut tidak diperhitungkan sejak awal, sekolah berpotensi mengalami kekurangan guru. Dampaknya dapat berupa penyesuaian pembagian tugas mengajar, penambahan beban kerja guru yang masih aktif, hingga terganggunya pemenuhan kebutuhan pembelajaran.

Karena itu, perencanaan kebutuhan guru perlu dilakukan sebelum jumlah pegawai yang pensiun mencapai puncaknya.

Baca juga: PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi Penuh Waktu 2027, Apakah Gaji Otomatis Naik?

2. Pemerataan guru antarwilayah

Ketersediaan guru secara nasional tidak selalu menggambarkan kondisi setiap daerah.

Ada wilayah yang memiliki jumlah guru relatif mencukupi, tetapi ada pula daerah yang masih membutuhkan tenaga pendidik untuk mata pelajaran atau jenjang pendidikan tertentu.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan guru berdasarkan lokasi sekolah, jenjang pendidikan, serta bidang atau mata pelajaran yang dibutuhkan.

Penggantian guru yang pensiun juga tidak selalu bisa dilakukan dengan menempatkan guru baru di lokasi yang sama. Penempatan harus mempertimbangkan kebutuhan riil satuan pendidikan.

3. Perencanaan formasi ASN guru

Data pensiun dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebutuhan ASN.

Pemerintah perlu menghitung jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun, kebutuhan guru baru, ketersediaan anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Dengan demikian, pengadaan ASN guru diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, bukan sekadar berdasarkan perkiraan jumlah pegawai yang akan pensiun.

Apakah Pensiunnya 357 Ribu Guru Berarti Formasi CPNS dan PPPK Akan Dibuka?

Pertanyaan ini tentu menjadi perhatian banyak guru non-ASN maupun masyarakat yang ingin mengikuti seleksi ASN.

Namun, perlu dipahami bahwa proyeksi 357 ribu guru memasuki masa pensiun tidak otomatis berarti pemerintah akan membuka 357 ribu formasi CPNS atau PPPK.

Jumlah pensiun dan jumlah formasi yang dibuka merupakan dua hal berbeda.

Formasi ASN ditentukan melalui proses perencanaan kebutuhan pegawai. Pemerintah harus mempertimbangkan jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan, lokasi penempatan, kemampuan anggaran, serta persetujuan dan penetapan kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, tidak semua posisi yang ditinggalkan pegawai pensiun otomatis digantikan melalui rekrutmen baru.

Sebagian kebutuhan dapat ditangani melalui penataan distribusi tenaga pendidik, sementara kebutuhan lainnya dapat diusulkan melalui pengadaan ASN sesuai kebijakan pemerintah.

Karena itu, angka 357 ribu lebih tepat dipahami sebagai gambaran kebutuhan antisipasi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan hingga 2030.

Pemerintah Pernah Menyampaikan Kebutuhan Guru Mencapai 464 Ribu

Selain proyeksi pensiun, perkembangan kebutuhan tenaga pendidik juga pernah disampaikan dalam siaran pers Kemendikdasmen pada 22 September 2026.

Dalam keterangan tersebut, pemerintah menyampaikan perkiraan kebutuhan guru mencapai sekitar 464 ribu orang.

Kemendikdasmen juga menyebutkan bahwa rekrutmen guru CPNS direncanakan dilakukan secara bertahap mulai 2027 untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi juga disebut akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi menjadi guru PNS secara bertahap mulai 2027.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik menjadi bagian dari perencanaan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

Meski demikian, angka kebutuhan 464 ribu guru dan proyeksi 357 ribu guru pensiun tidak boleh dianggap sebagai angka yang sama atau dijumlahkan begitu saja. Keduanya merupakan informasi dengan konteks berbeda.

Kebutuhan guru menggambarkan perkiraan tenaga pendidik yang diperlukan, sedangkan proyeksi pensiun menggambarkan jumlah guru yang diperkirakan memasuki masa purnatugas dalam periode tertentu.

Rincian formasi, persyaratan, jadwal, dan mekanisme seleksi tetap harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan instansi yang berwenang.

Apa yang Perlu Diperhatikan Guru PNS, PPPK, dan Non-ASN?

Informasi mengenai proyeksi pensiun guru hingga 2030 penting diperhatikan oleh berbagai kelompok tenaga pendidik.

Bagi guru PNS, data tersebut menjadi gambaran bahwa perencanaan pensiun dan pengelolaan karier tetap menjadi bagian penting dalam manajemen kepegawaian. Guru yang mendekati batas usia pensiun perlu memastikan administrasi kepegawaiannya tercatat dengan benar.

Bagi guru PPPK, perkembangan kebutuhan guru perlu diikuti melalui pengumuman resmi pemerintah. Kebijakan pengadaan dan penataan tenaga pendidik dapat berkembang mengikuti kebutuhan instansi serta ketentuan yang berlaku.

Bagi guru non-ASN, proyeksi pensiun dapat menjadi informasi penting mengenai kebutuhan tenaga pendidik dalam jangka panjang. Namun, hal tersebut bukan jaminan bahwa seluruh guru non-ASN akan otomatis diangkat menjadi ASN atau memperoleh formasi tertentu.

Sementara itu, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi ASN guru perlu terus memantau pengumuman resmi, menyiapkan dokumen persyaratan, dan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

Kesimpulan: Puncak Pensiun Guru pada 2028 Jadi Perhatian Pemerintah

Proyeksi sekitar 357 ribu guru ASN memasuki masa pensiun sepanjang 2026–2030 menjadi salah satu tantangan penting dalam pengelolaan tenaga pendidik nasional.

Puncak pensiun yang diperkirakan terjadi pada 2028 perlu diantisipasi melalui perencanaan kebutuhan guru, pengadaan ASN, serta pemerataan tenaga pendidik di berbagai wilayah.

Data tersebut juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antara BKN, Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan kementerian terkait agar kebutuhan guru dapat dipetakan secara lebih akurat.

Bagi guru PNS, PPPK, maupun non-ASN, perkembangan ini layak diikuti karena berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan guru pada tahun-tahun mendatang.

Namun, satu hal yang perlu ditegaskan: proyeksi 357 ribu guru pensiun bukan pengumuman pembukaan 357 ribu formasi CPNS atau PPPK. Kepastian jumlah formasi dan jadwal seleksi tetap menunggu penetapan serta pengumuman resmi pemerintah.

SeputarASN akan terus mengikuti perkembangan kebijakan kepegawaian dan pendidikan, termasuk informasi terbaru mengenai kebutuhan guru, formasi ASN, serta kebijakan pemerintah bagi tenaga pendidik di Indonesia.

---

Sumber Rujukan Resmi

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) – Konsolnas 2026 Bingkai Upaya Lintas K/L dalam Mengelola dan Meningkatkan Kesejahteraan Guru.

https://www.kemendikdasmen.go.id/news/677c622c0bfb82c26d72fcce8ab5f438f430dd09542b15556f9c3291d02d5cdd

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) – Dukung Program Prioritas Pendidikan 2027, Komisi X DPR RI Setujui Pagu Kemendikdasmen Rp89,1 Triliun.

https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/16185-dukung-program-prioritas-pendidikan-2027-komisi-x-dpr-ri-setujui-pagu-kemendikdasmen-rp891-triliun

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Buku Statistik Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2025.

https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2026/03/Buku-Statistik-Aparatur-Sipil-Negara-Semester-II-2025.pdf

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan resmi kementerian/lembaga yang tersedia hingga 14 November 2026. Proyeksi pensiun dan rencana pengadaan ASN tidak dapat ditafsirkan sebagai penetapan formasi atau jadwal seleksi baru.