Langsung ke konten utama

THR TPG 2026 Belum Jelas, Ribuan Guru Masih Menunggu Kepastian Pencairan, Ini Aturan dan Hak Penerimanya

Pencairan tambahan TPG dalam THR 2026 masih menjadi pertanyaan sejumlah guru. Simak aturan PP Nomor 9 Tahun 2026, syarat penerima, perbedaan ketentuan PNS dan PPPK, serta kepastian pembayarannya.

Editor: Redaksi Seputar ASN
Terbit:
Waktu Baca: ~9 menit
THR TPG 2026 Belum Jelas, Ribuan Guru Masih Menunggu Kepastian Pencairan, Ini Aturan dan Hak Penerimanya

SEPUTARASN.COM – Kepastian pembayaran tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai komponen Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 kembali menjadi perhatian kalangan pendidik. Memasuki pertengahan November 2026, sejumlah guru masih mempertanyakan kapan tambahan tunjangan tersebut akan diterima, meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai THR dan gaji ketiga belas tahun ini.

Persoalan ini kembali mencuat setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dilaporkan masih menunggu petunjuk dan ketentuan dari pemerintah pusat terkait kepastian pembayaran THR TPG bagi ribuan guru bersertifikat pendidik.

Berdasarkan laporan Radar Banyumas pada 13 November 2026, terdapat 6.747 guru kelas dan guru mata pelajaran jenjang SD dan SMP yang tercatat dalam Sistem Informasi Tunjangan di wilayah tersebut.

Jumlah tersebut merupakan data untuk Kabupaten Banyumas, bukan angka nasional.

Di sisi lain, ketentuan mengenai pemberian TPG sebagai komponen THR sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Namun, terdapat ketentuan berbeda antara guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD.

Lantas, apakah seluruh guru PNS dan PPPK berhak menerima tambahan THR sebesar satu kali TPG? Mengapa pencairannya masih dipertanyakan, dan bagaimana ketentuan yang berlaku?

Berikut penjelasan berdasarkan regulasi dan informasi yang tersedia hingga 17 November 2026.

1. Ribuan Guru Masih Menunggu Kepastian THR TPG 2026

Perhatian terhadap pencairan THR TPG 2026 kembali muncul setelah sejumlah guru mempertanyakan belum adanya kepastian pembayaran tambahan tunjangan profesi.

Salah satu daerah yang diberitakan masih menunggu kejelasan adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dalam laporan Radar Banyumas, Operator TPG Dinas Pendidikan Banyumas, Warsim, menyampaikan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Tunjangan bulan November 2026, terdapat 6.747 guru kelas dan guru mata pelajaran bersertifikat pendidik di jenjang SD dan SMP.

Pihak dinas belum dapat memastikan jadwal pembayaran karena masih menunggu petunjuk dan ketentuan dari pemerintah pusat.

Hal tersebut membuat guru yang masuk dalam kelompok penerima mempertanyakan kapan tambahan tunjangan tersebut akan masuk ke rekening masing-masing.

Dalam laporan yang sama dijelaskan bahwa pembayaran kepada guru penerima dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing, bukan melalui rekening Dinas Pendidikan terlebih dahulu.

Perlu dipahami bahwa kondisi di Banyumas tidak otomatis menggambarkan keadaan seluruh daerah di Indonesia. Mekanisme dan perkembangan pembayaran perlu diperiksa berdasarkan instansi yang mengelola anggaran masing-masing.

2. PP Nomor 9 Tahun 2026 Sudah Mengatur Komponen TPG dalam THR

Dasar hukum pemberian THR dan gaji ketiga belas tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 3 Maret 2026 dan menjadi dasar pemberian THR serta gaji ketiga belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan guru terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen sebesar yang diterima dalam satu bulan.

Sementara itu, Pasal 9 ayat (4) mengatur bahwa guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak sebesar TPG atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam satu bulan.

Untuk kelompok yang bersumber dari APBD, pemberiannya memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Artinya, pemerintah memang telah memberikan dasar hukum mengenai komponen TPG dalam THR. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa semua guru otomatis mendapatkan tambahan satu kali TPG dengan nominal yang sama.

3. Guru PNS Pusat dan Guru PNS Daerah Memiliki Ketentuan Berbeda

Salah satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah anggapan bahwa semua guru memiliki mekanisme pembayaran THR TPG yang sama.

Padahal, PP Nomor 9 Tahun 2026 membedakan sumber pembiayaan gaji pokok dan ketentuan pemberian tambahannya.

Berikut gambaran perbedaannya.

A. Guru dengan gaji pokok bersumber dari APBN

Bagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tambahan sebesar TPG yang diterima dalam satu bulan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3).

B. Guru dengan gaji pokok bersumber dari APBD

Bagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar TPG atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam satu bulan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (4).

Pemberian untuk kelompok APBD memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Dengan demikian, status sebagai guru PNS atau PPPK saja tidak cukup untuk memastikan besaran tambahan yang diterima. Sumber pembiayaan gaji, komponen penghasilan yang diterima, dan ketentuan penganggaran juga perlu diperhatikan.

4. Apakah Guru PPPK Juga Bisa Mendapatkan Tambahan TPG dalam THR?

Guru PPPK juga perlu memperhatikan ketentuan ini.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 2026, PPPK termasuk kelompok Aparatur Negara yang berhak menerima THR dan gaji ketiga belas sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, untuk tambahan berupa TPG, penentuannya tetap mengacu pada ketentuan khusus Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Dengan demikian, guru PPPK tidak otomatis memperoleh tambahan TPG hanya karena telah menerima THR reguler.

Perlu diperiksa apakah guru tersebut masuk dalam ketentuan penerima tambahan TPG, tidak menerima komponen penghasilan yang menjadi pengecualian dalam pasal tersebut, serta memenuhi mekanisme pembayaran yang berlaku.

Guru PPPK yang bekerja pada instansi daerah juga perlu memperhatikan pengaturan penganggaran APBD dan ketentuan pemerintah daerah.

5. Apakah Tambahan THR TPG Bisa Mencapai 100 Persen?

Istilah THR TPG 100 persen sering digunakan dalam pembicaraan di kalangan guru.

Istilah tersebut merujuk pada tambahan komponen THR yang besarnya dapat mencapai satu kali TPG bulanan sesuai ketentuan.

Namun, angka 100 persen bukan berarti setiap guru bersertifikat otomatis menerima tambahan satu kali TPG.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

  1. Guru harus masuk dalam kelompok penerima sesuai ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2026.

  2. Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN harus memperhatikan ketentuan tidak menerima tunjangan kinerja.

  3. Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD harus memperhatikan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan.

  4. Untuk guru yang bersumber dari APBD, pemberian tambahan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

  5. Pembayaran harus mengikuti ketentuan penganggaran dan administrasi yang berlaku.

Oleh karena itu, besaran satu kali TPG merupakan batas atau besaran sesuai ketentuan bagi kelompok yang memenuhi persyaratan, bukan hak otomatis seluruh guru tanpa melihat kondisi masing-masing.

6. Mengapa Pencairan THR TPG Masih Menjadi Pertanyaan?

Persoalan pencairan tidak selalu hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya anggaran.

Dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan pemerintah, terdapat sejumlah tahapan administrasi yang harus diselesaikan.

Untuk pembayaran yang bersumber dari APBN, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 sebagai petunjuk teknis pembayaran THR dan gaji ketiga belas.

Sementara itu, untuk pembayaran yang bersumber dari APBD, Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 2026 mengatur bahwa ketentuan teknis lebih lanjut diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran APBN dan APBD tidak sepenuhnya sama.

Dalam konteks daerah, proses penganggaran, penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi pembayaran, dan kemampuan fiskal dapat menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa semua daerah mengalami masalah pencairan yang sama.

7. DPR Soroti Mekanisme Penyaluran THR TPG melalui Pemerintah Daerah

Persoalan penyaluran tambahan TPG juga menjadi perhatian dalam pemberitaan pada 16 November 2026.

Radar Tulungagung melaporkan adanya sorotan anggota DPR terhadap mekanisme penyaluran dana yang berkaitan dengan komponen TPG dalam THR dan gaji ketiga belas.

Dalam pemberitaan tersebut, disampaikan adanya persoalan administrasi di sejumlah daerah, termasuk daerah yang disebut mengalami kendala alokasi serta daerah yang dikabarkan telah menerima dana tetapi belum menyalurkannya kepada guru.

Salah satu gagasan yang disoroti adalah evaluasi mekanisme penyaluran, termasuk usulan agar pembayaran dapat dilakukan langsung kepada guru.

Namun, penting untuk dipahami bahwa usulan transfer langsung tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi pemerintah yang berlaku secara nasional.

Sampai ada kebijakan atau regulasi baru, mekanisme pembayaran tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan sumber anggarannya.

8. Apa Perbedaan TPG Reguler dan Tambahan TPG dalam THR?

Guru juga perlu memahami bahwa TPG reguler tidak sama dengan komponen TPG dalam THR.

TPG reguler merupakan tunjangan profesi yang dibayarkan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan ketentuan penyaluran tunjangan.

Untuk guru non-ASN di bawah Kemendikdasmen, mekanisme penyaluran tahun 2026 antara lain mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026.

Sementara itu, tambahan TPG dalam THR merupakan komponen yang diatur tersendiri dalam PP Nomor 9 Tahun 2026.

Keduanya memiliki dasar dan mekanisme pembayaran yang berbeda.

Dengan demikian, apabila guru telah menerima TPG reguler pada bulan tertentu, hal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa komponen tambahan TPG dalam THR juga sudah dibayarkan.

Sebaliknya, keterlambatan pembayaran komponen tambahan THR juga tidak otomatis berarti TPG reguler guru ikut tertunda.

9. Bagaimana Cara Guru Memastikan Status Pembayaran?

Guru yang ingin memastikan status pembayaran sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi dari grup percakapan atau media sosial.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

Bagi guru PNS dan PPPK pada instansi daerah:

  • Menghubungi pengelola keuangan atau bagian kepegawaian instansi.

  • Meminta informasi kepada Dinas Pendidikan mengenai status penganggaran komponen THR.

  • Memastikan apakah terdapat ketentuan teknis dari pemerintah daerah.

  • Menanyakan status administrasi pembayaran kepada instansi yang berwenang.

Bagi guru pada instansi pusat:

  • Memantau informasi dari kementerian atau lembaga yang menaungi.

  • Memeriksa informasi pembayaran melalui unit keuangan atau kepegawaian.

  • Memastikan administrasi pembayaran telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 13 Tahun 2026.

Bagi guru penerima TPG reguler:

  • Memeriksa data dan status tunjangan melalui Info GTK apabila berada dalam mekanisme Kemendikdasmen.

  • Memastikan data rekening sesuai dan masih aktif.

  • Berkoordinasi dengan operator sekolah atau dinas apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Pemeriksaan status TPG reguler melalui Info GTK tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa komponen tambahan THR telah diproses atau dibayarkan.

10. Kapan THR TPG 2026 Akan Cair?

Hingga 17 November 2026, belum ditemukan pengumuman resmi nasional yang memastikan satu tanggal pencairan tambahan TPG dalam THR 2026 untuk seluruh guru.

Pemberitaan mengenai 6.747 guru di Banyumas menunjukkan bahwa setidaknya terdapat daerah yang masih menunggu kejelasan petunjuk pembayaran.

Namun, jadwal di satu daerah tidak dapat dijadikan patokan untuk seluruh Indonesia.

Guru perlu membedakan antara:

  • THR reguler yang diberikan menjelang Idulfitri.

  • Komponen tambahan TPG dalam THR sesuai PP Nomor 9 Tahun 2026.

  • Gaji ketiga belas yang memiliki jadwal dan ketentuan tersendiri.

  • TPG reguler yang dibayarkan berdasarkan ketentuan penyaluran tunjangan profesi.

Keempat hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki dasar dan mekanisme yang berbeda.

Apabila terdapat keterlambatan atau pembayaran susulan, kepastiannya harus merujuk pada informasi resmi dari instansi yang mengelola anggaran.

Kesimpulan

Pencairan tambahan TPG sebagai komponen THR 2026 masih menjadi perhatian guru, terutama setelah muncul laporan mengenai ribuan pendidik di Kabupaten Banyumas yang masih menunggu kepastian pembayaran.

Secara regulasi, PP Nomor 9 Tahun 2026 telah mengatur kemungkinan pemberian tambahan TPG dalam THR dan gaji ketiga belas melalui Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Namun, ketentuan tersebut memiliki persyaratan berbeda berdasarkan sumber pembiayaan gaji pokok serta komponen penghasilan yang diterima guru.

Karena itu, tidak semua guru otomatis memperoleh tambahan sebesar satu kali TPG.

Sampai pemerintah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan pembayaran, guru sebaiknya memantau informasi dari kementerian, pemerintah daerah, serta instansi yang menaungi masing-masing.

SeputarASN.com akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pembayaran tunjangan profesi, THR, dan hak keuangan guru agar pembaca mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan berdasarkan regulasi resmi.

---

SUMBER RUJUKAN DAN REGULASI RESMI

  1. Pemerintah Republik Indonesia – Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.

https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/c90059d4-9c8b-41f5-b633-bd5a32a526f1/2026pp009.pdf

  1. Kementerian Keuangan – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari APBN.

https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-13-tahun-2026/summary

  1. Kemendikdasmen – Informasi Umum TPG Non-ASN Tahun 2026.

https://pusatinformasi.ult.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/58134311444377-Informasi-Umum-TPG-Non-ASN

  1. Kemendikdasmen – Puslapdik Telah Salurkan TPG dan TKG Guru Non-ASN Setiap Bulan.

https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/puslapdik-telah-salurkan-tpg-dan-tkg-guru-non-asn-setiap-bulan/

SUMBER PEMBERITAAN TERKAIT

  1. Radar Banyumas – THR TPG Guru Banyumas Belum Cair, Sebanyak 6.747 Pendidik Masih Menunggu Kepastian, 13 November 2026.

https://radarbanyumas.disway.id/purwokerto/read/157947/thr-tpg-guru-banyumas-belum-cair-sebanyak-6747-pendidik-masih-menunggu-kepastian

  1. Radar Tulungagung – THR TPG Guru 2026 Belum Jelas, DPR Soroti Penyaluran Dana Lewat Pemda, 16 November 2026.

https://radartulungagung.jawapos.com/ekonomi/2611160013/thr-tpg-guru-2026-belum-jelas-dpr-soroti-penyaluran-dana-lewat-pemda

Pusat Alat Bantu (Smart Tools) ASN

Gunakan kalkulator gaji, simulasi usia pensiun BUP BKN, kalkulator masa kerja, dan uji syarat kenaikan pangkat.

Jelajahi Smart Tools
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Penafian Independensi: Seputar ASN adalah portal literasi dan panduan kepegawaian mandiri, bukan perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia atau kantor berita pers konvensional. Seluruh ulasan merujuk pada dokumen terbuka JDIH kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi wewenang mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Lengkap →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Simulasi Interaktif

Hitung Estimasi Gaji Pokok & Tunjangan Anda

Simulasikan estimasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, uang makan, dan estimasi take-home pay berdasarkan PP No. 5 Tahun 2024.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Hitung Estimasi Gaji
Pusat Referensi Resmi

Cek Besaran Tukin Kementerian & Lembaga

Telusuri tabel nominal tunjangan kinerja resmi per kelas jabatan (1 s.d. 17/27) di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat sesuai perpres yang berlaku.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Lihat Tabel Tukin K/L
Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.