Mutasi Antarinstansi
Sasaran: Pegawai PNS
·
Diperbarui: 04 November 2026
Alur dan Prosedur Mutasi PNS Antarinstansi Pemerintah (Pusat & Daerah)
Panduan teknis tahapan permohonan pindah instansi, penerbitan surat lolos butuh, pertimbangan teknis BKN, hingga pengangkatan resmi di instansi tujuan.
Perhatian Terhadap Variasi SOP Instansi:
PENTING: Beberapa Pemerintah Daerah menerapkan batasan masa pengabdian minimal 5 sampai 10 tahun sebelum mengizinkan permohonan mutasi ke luar daerah. Pastikan mengecek regulasi daerah/peraturan kepala daerah terkait.
1. Maksud & Tujuan Prosedur
Menjadi referensi alur birokrasi dan persyaratan administratif bagi PNS yang berencana mengajukan perpindahan tugas antar-instansi.
2. Persyaratan & Kriteria Kelayakan
- Status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh (bukan Calon PNS)
- Telah memenuhi masa ikatan dinas wajib di instansi asal (sesuai perjanjian penempatan)
- SKP bernilai minimal Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Surat Pernyataan Bebas Temuan / Hukuman Disiplin dari Inspektorat
- Tersedia formasi dan peta jabatan yang sesuai (Anjab/ABK) di instansi tujuan
3. Alur Langkah-Langkah Pelaksanaan
-
1
Pengajuan Permohonan Pribadi: PNS mengajukan surat permohonan mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi asal melalui pimpinan unit kerja.
-
2
Penerbitan Surat Persetujuan Melepas: PPK instansi asal menerbitkan persetujuan mutasi (rekomendasi melepas).
-
3
Pengajuan ke Instansi Penerima & Wawancara: Berkas diajukan ke instansi tujuan untuk uji kompetensi/wawancara dan penerbitan Surat Persetujuan Menerima (lolos butuh).
-
4
Pengusulan Pertek BKN: Instansi penerima mengusulkan penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN.
-
5
Penerbitan SK Mutasi: Setelah Pertek BKN terbit, PPK instansi penerima menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Penempatan.
4. Berkas & Dokumen Lampiran
Surat Permohonan Mutasi bermaterai
Fotokopi SK CPNS dan SK PNS legalisir
Fotokopi SK Pangkat Terakhir legalisir
Penilaian Prestasi Kerja / SKP 2 tahun terakhir
Surat Keterangan Bebas Temuan Inspektorat
Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar
5. Pengecualian & Ketentuan Khusus
Biaya perpindahan mutasi atas permintaan sendiri menjadi tanggungan pribadi PNS yang bersangkutan, bukan dibebankan pada APBN/APBD.
Dasar Hukum & Rujukan Resmi
Regulasi Acuan:
Buka Dokumen Resmi →
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
Nomor: 5 Tahun 2019 · Tahun 2019
Berita & Update Terkait Topik Ini
- Formasi CPNS Batam 2026: 363 Usulan untuk Guru dan Nakes (18 Nov 2026)
- Nama di KTP dan Ijazah Berbeda Saat Daftar CPNS? Ini yang Harus Diperhatikan Pelamar (18 Nov 2026)
- Pemkab Bangka Barat Usulkan 110 Formasi CPNS 2026, Ada 50 Guru dan 30 Tenaga Kesehatan (17 Nov 2026)
- Pemkot Jambi Usulkan 322 Formasi CPNS 2026, 213 Tenaga Teknis dan 109 Kesehatan (17 Nov 2026)