Langsung ke konten utama

Gaji Guru Non-ASN 2027 Bisa Dibayarkan dari Dana BOSP, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Guru non-ASN di sekolah negeri berpeluang menerima honor melalui dana BOSP mulai 2027. Simak ketentuan, mekanisme, dan penjelasan Kemendikdasmen.

Penulis: Junpo Bong
Editor: Junpo Bong
Terbit:
Waktu Baca: ~7 menit
Gaji Guru Non-ASN 2027 Bisa Dibayarkan dari Dana BOSP, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Pemerintah menyiapkan kebijakan pembayaran honor guru non-ASN melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mulai tahun 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk memberikan kepastian keberlanjutan pekerjaan bagi guru honorer yang masih mengajar di sekolah negeri, terutama mereka yang belum memperoleh status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan bahwa penggunaan dana BOSP tersebut dimaksudkan untuk mendukung pembayaran honor guru non-ASN sekaligus menjaga agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan.

Kebijakan ini menjadi perhatian karena masih banyak guru non-ASN yang menghadapi ketidakpastian status kepegawaian dan sumber pembayaran honor, khususnya menjelang berakhirnya perjanjian kerja pada Desember 2026.

Pemerintah Siapkan Pembayaran Honor Guru Non-ASN melalui BOSP pada 2027

Kebijakan penggunaan dana BOSP untuk membayar honor guru non-ASN disampaikan pemerintah melalui Kemendikdasmen pada September 2026.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen pada 28 September 2026, pemerintah memberikan ruang bagi sekolah negeri untuk mengalokasikan dana BOS bagi pembayaran honor guru non-ASN mulai tahun anggaran 2027.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan guru sekaligus memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan pengangkatan guru menjadi ASN, tetapi juga keberlanjutan pekerjaan bagi guru yang belum berhasil mengikuti seleksi.

Dengan demikian, guru non-ASN yang belum memperoleh status ASN tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan tugas mengajar dengan dukungan pembayaran honor sesuai ketentuan penggunaan dana BOSP.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan penjelasan Kemendikdasmen pada November 2026 mengenai keberlanjutan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.

Sebanyak 172.323 Guru Non-ASN Terdampak Kebijakan Ini

Berdasarkan informasi resmi Kemendikdasmen pada November 2026, terdapat sekitar 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pemerintah memutuskan memberikan perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN yang perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Selain itu, terdapat sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang turut masuk dalam kebijakan perpanjangan masa kerja tersebut.

Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi bersama DPR RI dan sejumlah kementerian terkait pada 6 November 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian persoalan status tenaga non-ASN sekaligus menjaga agar sekolah tidak kehilangan tenaga pendidik yang selama ini menjalankan kegiatan pembelajaran.

Bagi guru non-ASN, kebijakan ini memberikan kepastian bahwa berakhirnya perjanjian kerja pada Desember 2026 tidak serta-merta berarti mereka harus berhenti mengajar.

Bagaimana Mekanisme Pembayaran Honor melalui Dana BOSP?

Dana BOSP merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Salah satu komponen penggunaannya adalah pembayaran honor pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kebijakan yang disiapkan untuk 2027, sekolah negeri memperoleh ruang untuk menggunakan dana tersebut dalam mendukung pembayaran honor guru non-ASN.

Namun, penting dipahami bahwa penggunaan dana BOSP bukan berarti setiap guru otomatis memperoleh nominal pembayaran yang sama.

Besaran honor yang dapat dibayarkan tetap berkaitan dengan kemampuan keuangan satuan pendidikan, alokasi dana yang diterima, serta petunjuk teknis pengelolaan BOSP yang berlaku.

Karena itu, kondisi setiap sekolah dapat berbeda. Sekolah dengan jumlah guru non-ASN dan alokasi anggaran yang berbeda tentu memiliki kemampuan pembiayaan yang tidak selalu sama.

Pemerintah juga perlu memastikan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, kebijakan BOSP harus dipahami sebagai dukungan pembiayaan honor, bukan penetapan satu standar gaji nasional bagi seluruh guru non-ASN.

Apakah Semua Guru Honorer Bisa Dibayar Menggunakan Dana BOSP?

Tidak semua guru honorer otomatis dapat menerima pembayaran dari dana BOSP.

Kebijakan yang diumumkan Kemendikdasmen secara khusus membahas dukungan pembayaran honor guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri.

Dalam pelaksanaannya, sekolah tetap harus memperhatikan ketentuan penggunaan dana BOSP, status pendidik, data administrasi, serta petunjuk teknis yang berlaku pada tahun anggaran 2027.

Guru juga perlu memastikan data kepegawaiannya tercatat dengan benar dalam Dapodik. Data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pendataan guru dan penentuan kebijakan pendidikan.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kebijakan pembayaran honor melalui BOSP tidak otomatis mengubah status guru non-ASN menjadi ASN atau PPPK.

Status kepegawaian tetap mengikuti proses dan ketentuan seleksi maupun pengangkatan ASN yang ditetapkan pemerintah.

Bagaimana Nasib Guru Non-ASN yang Belum Lulus Seleksi CPNS atau PPPK?

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap guru non-ASN yang belum berhasil memperoleh status ASN.

Dalam penjelasan kebijakan pada September 2026, Kemendikdasmen menyebut guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi menjadi ASN sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi guru yang belum berhasil dalam seleksi, pemerintah menyiapkan keberlanjutan tugas mengajar dengan dukungan pembayaran honor melalui dana BOS sesuai ketentuan.

Sementara itu, dalam penegasan yang disampaikan pada November 2026, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa guru non-ASN yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi ketentuan perpanjangan masa kerja akan tetap dapat menjalankan tugasnya di sekolah.

Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan dasar hukum melalui surat edaran lanjutan yang akan mengatur keberlanjutan penugasan serta pemenuhan hak guru non-ASN pada 2027.

Dengan demikian, kebijakan pembayaran honor melalui BOSP merupakan salah satu bagian dari penyelesaian persoalan guru non-ASN, bukan satu-satunya kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Perlu Dibedakan dengan Relaksasi Dana BOSP Tahun 2026

Guru dan tenaga kependidikan juga perlu memahami perbedaan antara kebijakan penggunaan dana BOSP pada 2026 dan kebijakan yang disiapkan untuk 2027.

Pada 2026, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan relaksasi pembiayaan komponen honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN pada Dana BOSP.

Namun, relaksasi tersebut memiliki ruang lingkup khusus, yaitu membantu pembiayaan komponen honor PPPK paruh waktu dalam kondisi tertentu ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai.

Kebijakan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku untuk tahun anggaran 2026.

Artinya, aturan relaksasi tahun 2026 tidak boleh langsung dianggap sebagai dasar pembayaran honor guru non-ASN untuk 2027.

Untuk tahun 2027, pemerintah telah menyampaikan kebijakan tersendiri mengenai dukungan pembayaran honor guru non-ASN di sekolah negeri melalui dana BOSP.

Ketentuan teknis lebih lanjut tetap perlu mengacu pada peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tahun anggaran 2027.

Apa yang Perlu Disiapkan Guru Non-ASN Menjelang 2027?

Sambil menunggu ketentuan teknis lebih lanjut, guru non-ASN dapat memperhatikan beberapa hal berikut:

  1. Memastikan data Dapodik benar dan aktif. Periksa kesesuaian identitas, satuan pendidikan, status penugasan, serta data riwayat mengajar.

  1. Memastikan kejelasan perjanjian kerja. Guru perlu mengetahui masa berlaku perjanjian kerja dan mekanisme perpanjangan penugasan dari pemerintah daerah atau pihak yang berwenang.

  1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Tanyakan mekanisme pendataan serta pelaksanaan kebijakan pembayaran honor di satuan pendidikan masing-masing.

  1. Memantau petunjuk teknis BOSP 2027. Ketentuan penggunaan dana, persyaratan penerima, serta mekanisme pencairan perlu mengikuti regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah.

  1. Tetap memantau informasi seleksi ASN. Guru non-ASN masih memiliki kesempatan mengikuti seleksi ASN sesuai formasi, persyaratan, dan jadwal resmi yang ditetapkan pemerintah.

Langkah tersebut penting agar guru tidak hanya menunggu kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan administrasi kepegawaiannya tetap tertib.

Kesimpulan: Dana BOSP Menjadi Dukungan bagi Keberlanjutan Guru Non-ASN

Kebijakan penggunaan dana BOSP untuk membayar honor guru non-ASN mulai 2027 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan tenaga pendidik di sekolah negeri.

Kebijakan ini semakin penting setelah pemerintah mengumumkan perpanjangan masa kerja bagi sekitar 172.323 guru non-ASN yang telah terdata di Dapodik dan perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Meski demikian, guru perlu memahami bahwa pembayaran melalui dana BOSP tidak otomatis menjamin besaran honor yang sama di seluruh sekolah. Pelaksanaannya tetap mengikuti kemampuan anggaran satuan pendidikan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Oleh karena itu, guru non-ASN disarankan terus memantau pengumuman resmi Kemendikdasmen, dinas pendidikan, serta perkembangan aturan BOSP 2027 agar memperoleh informasi yang benar mengenai hak dan keberlanjutan tugasnya.

SeputarASN.com akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan guru, status tenaga non-ASN, dan aturan pembiayaan pendidikan terbaru.

---

Sumber Rujukan Resmi

  1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen – Kabar Baik bagi Guru Non-ASN di Tahun 2027

https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kabar-baik-bagi-guru-non-asn-di-tahun-2027/

  1. Kemendikdasmen – Pemerintah Perpanjang Masa Kerja 172.323 Guru Non-ASN di Sekolah Negeri

https://www.kemendikdasmen.go.id/news/78293dd544e614fbfdc4c1ad20c4af76789534f8c45d30ceb9bf754c3d74c803

  1. PAUDPEDIA Kemendikdasmen – Mulai Tahun 2027 Sekolah Negeri Boleh Pakai Dana BOSP untuk Membayar Gaji Guru Honorer

https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/berita/kepastian-kesejahteraan-dan-karier-guru-diperkuat-mulai-tahun-2027-sekolah-negeri-boleh-pakai-dana-bosp-bayar-gaji-guru-honorer

  1. Kemendikdasmen – Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 tentang Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non-ASN pada Dana BOSP Tahun Anggaran 2026

https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/upload/pages/SE_6_2026_1773305919.pdf

  1. Pusat Informasi Rumah Pendidikan – Ketentuan Penggunaan Dana BOS Reguler

https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/52427692181529-Ketentuan-Penggunaan-Dana-BOS-Reguler

Kalkulator Gaji ASN & Take-Home Pay (THP) 2026

Gunakan Smart Tools Kalkulator Gaji ASN untuk simulasi instan gaji pokok PP 5/2024, tunjangan kinerja (tukin), dan TPP daerah.

Hitung Gaji & THP ASN
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Catatan Redaksi: Seputar ASN adalah media digital independen informasi kebijakan publik dan kepegawaian yang dikelola oleh tim editorial secara mandiri, serta bukan situs web resmi instansi pemerintah Republik Indonesia. Seluruh laporan mengacu pada dokumen JDIH dan rilis resmi kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Gaji ASN & THP 2026 →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Simulasi Interaktif

Hitung Estimasi Gaji Pokok & Tunjangan Anda

Simulasikan estimasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, uang makan, dan estimasi take-home pay berdasarkan PP No. 5 Tahun 2024.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Hitung Estimasi Gaji
Presisi TMT

Hitung Masa Kerja Golongan & Jadwal KGB

Ketahui masa kerja golongan (MKG) dan masa kerja keseluruhan secara akurat dari TMT CPNS/PNS untuk keperluan kenaikan gaji berkala (KGB) atau usulan administrasi kepegawaian.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Hitung Masa Kerja & KGB
JB
Pemimpin Redaksi

Junpo Bong

Editor dan penulis kebijakan publik di Seputar ASN dengan fokus liputan pada regulasi manajemen kepegawaian, seleksi CASN (CPNS & PPPK), serta analisis peraturan perundang-undangan dari BKN dan KemenPAN-RB.

Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.