Langsung ke konten utama

DPR Dorong Peta Jalan Guru Non-ASN Menuju 2027, Usulkan Penyatuan Status Pendidik

DPR mendorong peta jalan guru non-ASN menuju 2027 melalui usulan penyatuan status pendidik, transisi PPPK, dan kepastian keberlanjutan tugas mengajar.

Editor: Redaksi Seputar ASN
Terbit:
Waktu Baca: ~7 menit
DPR Dorong Peta Jalan Guru Non-ASN Menuju 2027, Usulkan Penyatuan Status Pendidik

Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan transformasi guru non-ASN menjelang 2027. Usulan tersebut mencakup kepastian status tenaga pendidik, penyelesaian penataan PPPK, hingga gagasan menyatukan status profesi guru melalui revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Gagasan itu disampaikan Abdul Fikri dalam Konvensi Guru bertema Transformasi Tata Kelola Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua di Universitas Harkat Negeri (UHN), Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Paparannya mengangkat tema Mewujudkan Ekosistem Guru Ideal dan Peta Jalan Non-ASN Menuju 2027.

Dalam publikasi E-Media DPR RI pada 16 November 2026, Fikri menyoroti pentingnya memastikan transisi status guru non-ASN berjalan terencana. Menurutnya, perubahan kebijakan kepegawaian tidak boleh sampai mengganggu keberlangsungan pembelajaran, terutama di sekolah negeri yang masih membutuhkan tenaga pendidik.

Ia juga mengusulkan agar tidak ada lagi kesenjangan status yang membuat profesi guru seolah terbagi dalam kelompok berbeda, baik berdasarkan status PNS, PPPK, honorer, maupun tempat mengajar di sekolah negeri dan swasta.

DPR Minta Pemerintah Menyiapkan Peta Jalan Guru Non-ASN Menuju 2027

Menjelang akhir 2026, penataan tenaga non-ASN menjadi salah satu persoalan penting dalam pengelolaan aparatur pemerintah.

Abdul Fikri menilai pemerintah perlu mempunyai peta jalan yang jelas untuk memastikan keberlanjutan tugas para pendidik yang selama ini telah mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Peta jalan tersebut diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan sekaligus, mulai dari kepastian status kepegawaian, kebutuhan guru di sekolah, mekanisme transisi, hingga perlindungan terhadap keberlanjutan layanan pendidikan.

Persoalan ini dinilai semakin penting bagi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan tenaga pendidik.

Jika penataan status dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan riil sekolah, perubahan administrasi kepegawaian berisiko menimbulkan kekosongan guru pada mata pelajaran atau satuan pendidikan tertentu.

Karena itu, Fikri mendorong agar kebijakan transisi tidak hanya berorientasi pada perubahan status pegawai, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran dan distribusi guru di setiap daerah.

PPPK Paruh Waktu Diusulkan Beralih Menjadi Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang

Salah satu gagasan yang disampaikan Fikri adalah mendorong skema transisi PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa melalui tes ulang pada awal 2027.

Usulan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian kepada tenaga pendidik yang telah mengikuti proses penataan dan kini berstatus PPPK Paruh Waktu.

Namun, masyarakat perlu membedakan usulan yang disampaikan anggota DPR dengan kebijakan pemerintah yang telah diumumkan sebelumnya.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti telah menyampaikan rencana pengalihan 242.482 guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi. Informasi tersebut dimuat Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen pada 9 Oktober 2026.

Dengan demikian, gagasan Fikri mengenai konversi tanpa tes merupakan dorongan agar proses transisi tersebut dilaksanakan secara jelas dan terencana, bukan pengumuman baru bahwa seluruh guru non-ASN otomatis diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Pengalihan status juga tetap perlu mengikuti ketentuan administrasi dan pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

Guru Non-ASN Diusulkan Memiliki Jalur Transisi Berdasarkan Usia

Dalam paparannya, Fikri juga menyampaikan gagasan mengenai skema transisi bagi guru non-ASN yang belum masuk dalam kelompok pengalihan status.

Ia mengusulkan pendekatan berdasarkan kelompok usia.

Pendidik yang berusia di atas 35 tahun diarahkan untuk memperoleh jalur melalui mekanisme PPPK atau skema yang mempertimbangkan sertifikasi dan masa pengabdian. Sementara itu, guru yang berusia di bawah 35 tahun diarahkan mengikuti seleksi CPNS.

Usulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian bagi tenaga pendidik dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda.

Akan tetapi, pembagian jalur berdasarkan usia tersebut masih merupakan gagasan yang disampaikan anggota DPR. Belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan seleksi CPNS atau PPPK yang berlaku secara nasional.

Apabila pemerintah akan mengadopsi pendekatan tersebut, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan usia, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi, kebutuhan formasi, serta mekanisme seleksinya.

Karena itu, guru non-ASN tetap perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah dan tidak menjadikan usulan tersebut sebagai jaminan pengangkatan.

Penyatuan Status Guru Melalui Revisi RUU Sisdiknas

Selain persoalan pengangkatan, Fikri mengusulkan penyatuan status profesi guru melalui revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Gagasan ini berkaitan dengan kesenjangan yang selama ini dirasakan sebagian pendidik akibat perbedaan status kepegawaian dan tempat bekerja.

Dalam pandangannya, profesi guru seharusnya memperoleh penghargaan dan perlindungan yang layak tanpa membedakan secara berlebihan antara guru PNS, PPPK, honorer, maupun guru yang bekerja di sekolah negeri dan swasta.

Penyatuan nomenklatur atau penyebutan status guru diharapkan dapat menjadi bagian dari pembenahan ekosistem pendidikan nasional.

Fikri juga mendorong agar pemerintah memperjuangkan standar kesejahteraan yang lebih baik bagi guru swasta, termasuk melalui dukungan subsidi pemerintah dan akses yang lebih setara terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Meski demikian, gagasan penyatuan status tersebut masih merupakan usulan politik dan legislasi. Perubahan status kepegawaian tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan dalam forum atau perubahan istilah.

Jika hendak diterapkan, diperlukan pembahasan dan persetujuan melalui proses pembentukan undang-undang serta aturan pelaksana yang mengatur hak, kewajiban, pengangkatan, penghasilan, dan perlindungan profesi guru.

Baca juga: Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Menjadi PPPK Penuh, Bagaimana Nasib Guru Honorer?

Apa Kebijakan Pemerintah yang Sudah Diumumkan untuk Guru Menuju 2027?

Di tengah munculnya usulan DPR, pemerintah sebenarnya telah menyampaikan sejumlah kebijakan penataan guru menuju 2027.

Berdasarkan informasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen pada 9 Oktober 2026, terdapat beberapa perkembangan yang perlu diperhatikan.

1. Pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu

Pemerintah menyampaikan rencana pengalihan 242.482 guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi.

2. Keberlanjutan tugas guru non-ASN

Guru yang masih berstatus non-ASN disebut tetap dapat diberikan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026. Pelaksanaan dan administrasinya perlu mengikuti ketentuan pemerintah dan instansi terkait.

3. Kesempatan PPPK Penuh Waktu mengikuti seleksi PNS

Pemerintah juga menyampaikan adanya kesempatan bagi guru PPPK Penuh Waktu yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Kesempatan tersebut bukan pengangkatan otomatis.

4. Rencana rekrutmen CPNS guru

Kemendikdasmen menyampaikan rencana rekrutmen guru CPNS secara bertahap mulai 2027 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang diperkirakan mencapai 464.856 orang.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa penataan guru tidak hanya menyangkut pengalihan status tenaga yang sudah bekerja, tetapi juga pemenuhan kebutuhan guru baru.

Bagaimana Kedudukan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026?

Pertanyaan mengenai keberlanjutan tugas guru non-ASN menjadi perhatian besar menjelang 2027.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur penataan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Namun, ketentuan tersebut perlu dibaca bersama kebijakan dan pengaturan teknis yang diterbitkan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah telah mengumumkan keputusan perpanjangan masa kerja bagi sekitar 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, terdaftar dalam Dapodik, dan perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan pemerintah pada 11 November 2026. Perpanjangan juga mencakup sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Hal ini penting karena keberlanjutan tugas mengajar dan status kepegawaian merupakan dua hal yang perlu dipahami secara terpisah.

Guru yang tetap diberikan tugas mengajar tidak otomatis berubah menjadi PNS atau PPPK. Status, hubungan kerja, hak, dan pembiayaannya tetap harus mengacu pada kebijakan serta dokumen resmi yang berlaku.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Guru Non-ASN?

Sambil menunggu tindak lanjut kebijakan pemerintah, guru non-ASN sebaiknya memastikan dokumen dan data kepegawaiannya tetap lengkap.

Beberapa hal yang dapat diperiksa antara lain:

  1. Memastikan data identitas dan riwayat penugasan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

  2. Memeriksa status keterdataan di Dapodik melalui operator sekolah.

  3. Menyiapkan dokumen pendidikan terakhir dan ijazah.

  4. Menyimpan bukti masa kerja serta surat keputusan atau perjanjian kerja.

  5. Memastikan data sertifikat pendidik dan riwayat PPG tercatat dengan benar apabila telah mengikuti program tersebut.

  6. Mengikuti informasi resmi dari Kemendikdasmen, BKN, KemenPANRB, dan pemerintah daerah.

  7. Mengonfirmasi status penugasan dan administrasi kepada dinas pendidikan atau instansi yang menaungi sekolah.

Guru juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang menjanjikan pengangkatan otomatis, kelulusan seleksi, atau perubahan status dengan pembayaran tertentu. Pengumuman resmi pemerintah dan dokumen kepegawaian tetap menjadi rujukan utama.

Kesimpulan

DPR mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan transformasi guru non-ASN menuju 2027 agar kepastian status pendidik dapat berjalan seiring dengan kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.

Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari percepatan transisi PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes ulang, penyusunan jalur bagi guru non-ASN berdasarkan kelompok usia, hingga penyatuan status profesi guru melalui revisi RUU Sisdiknas.

Namun, seluruh gagasan tersebut perlu dibedakan dari kebijakan pemerintah yang telah diumumkan dan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Usulan penyatuan status guru belum menjadi aturan baru, sedangkan mekanisme pengangkatan, seleksi, dan keberlanjutan tugas tetap mengikuti ketentuan resmi.

Bagi guru non-ASN, perkembangan ini penting untuk terus dipantau karena keputusan yang akan diterapkan pada 2027 berpengaruh terhadap kepastian kerja, pengembangan karier, dan keberlanjutan layanan pendidikan di sekolah.

SeputarASN.com akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan DPR terkait penataan guru non-ASN, PPPK, serta masa depan tenaga pendidik Indonesia.

Pusat Alat Bantu (Smart Tools) ASN

Gunakan kalkulator gaji, simulasi usia pensiun BUP BKN, kalkulator masa kerja, dan uji syarat kenaikan pangkat.

Jelajahi Smart Tools
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Penafian Independensi: Seputar ASN adalah portal literasi dan panduan kepegawaian mandiri, bukan perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia atau kantor berita pers konvensional. Seluruh ulasan merujuk pada dokumen terbuka JDIH kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi wewenang mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Lengkap →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Presisi TMT

Hitung Masa Kerja Golongan & Jadwal KGB

Ketahui masa kerja golongan (MKG) dan masa kerja keseluruhan secara akurat dari TMT CPNS/PNS untuk keperluan kenaikan gaji berkala (KGB) atau usulan administrasi kepegawaian.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Hitung Masa Kerja & KGB
Checklist Lengkap

Pastikan Berkas Layanan SIASN Anda Lengkap

Gunakan panduan checklist interaktif untuk menyiapkan syarat berkas mutasi, pencantuman gelar, kartu pegawai, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya agar bebas berkas TMS.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Buka Checklist Berkas
Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.