Langsung ke konten utama

Anggaran Tunjangan Guru 2026 Tembus Rp90 Triliun, Ini Rincian untuk ASN dan Non-ASN

Anggaran tunjangan guru pada 2026 mencapai sekitar Rp90 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk guru ASN dan non-ASN di seluruh Indonesia, dengan porsi anggaran serta skema penyaluran yang berbeda. Berikut rincian alokasi dan sasaran penerimanya.

Penulis: Junpo Bong
Editor: Junpo Bong
Terbit:
Waktu Baca: ~4 menit
Anggaran Tunjangan Guru 2026 Tembus Rp90 Triliun, Ini Rincian untuk ASN dan Non-ASN

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 triliun untuk mendukung pembayaran berbagai tunjangan guru sepanjang 2026. Anggaran tersebut mencakup lebih dari 1,7 juta guru ASN dan 916.075 guru non-ASN di seluruh Indonesia. Berikut rincian alokasi, jumlah penerima, serta capaian sertifikasi guru yang disampaikan Kemendikdasmen menjelang Hari Guru Nasional 2026.

Anggaran Tunjangan Guru 2026 Mencapai Rp90 Triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memaparkan perkembangan program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dalam rangka menyambut peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 19 November 2026, pemerintah mengungkapkan bahwa anggaran untuk mendukung pemberian tunjangan guru secara nasional sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp90 triliun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Temu Ismail, menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi untuk guru berstatus ASN dan non-ASN.

Untuk kelompok guru non-ASN, anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru mencapai Rp20,21 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 916.075 guru.

Sementara itu, anggaran tunjangan bagi guru ASN mencapai Rp70,64 triliun dan disalurkan kepada lebih dari 1,7 juta guru.

Anggaran guru ASN tersebut mencakup Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi, dan Dana Tambahan Penghasilan.

Besarnya alokasi anggaran ini menunjukkan bahwa pembiayaan tunjangan guru masih menjadi salah satu komponen penting dalam kebijakan pendidikan nasional.

Rincian Anggaran Tunjangan Guru ASN dan Non-ASN

Jika dilihat berdasarkan kelompok penerimanya, terdapat perbedaan alokasi anggaran antara guru ASN dan non-ASN.

Berikut rincian yang disampaikan Kemendikdasmen:

1. Guru non-ASN

  • Anggaran: Rp20,21 triliun.

  • Jumlah penerima: 916.075 guru.

  • Komponen: Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru.

2. Guru ASN

  • Anggaran: Rp70,64 triliun.

  • Jumlah penerima: Lebih dari 1,7 juta guru.

  • Komponen: Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi, dan Dana Tambahan Penghasilan.

Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan anggaran untuk berbagai komponen tunjangan, bukan bantuan tunai tambahan yang otomatis diterima setiap guru.

Besaran yang diterima masing-masing pendidik tetap bergantung pada jenis tunjangan, persyaratan penerima, serta ketentuan penyaluran yang berlaku.

Lebih dari 2,8 Juta Guru Sudah Tersertifikasi

Selain memaparkan anggaran tunjangan, Kemendikdasmen juga menyampaikan perkembangan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai lebih dari 2,8 juta orang atau sekitar 93 persen.

Capaian tersebut merupakan hasil percepatan pelaksanaan PPG dalam tiga tahun terakhir, baik bagi guru tertentu maupun calon guru.

Angka ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam peningkatan profesionalisme pendidik di Indonesia.

Sertifikat pendidik juga menjadi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 61.777 Guru Difasilitasi Meningkatkan Kualifikasi S-1/D-IV

Program peningkatan kesejahteraan guru juga berjalan beriringan dengan upaya pemenuhan kualifikasi akademik.

Kemendikdasmen mencatat sebanyak 61.777 guru telah difasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya hingga jenjang S-1 atau D-IV melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan 127 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Pelaksanaannya telah dimulai sejak 2025 melalui tiga tahap pendaftaran.

Program ini memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formalnya sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalisme.

Guru Juga Mendapat Penguatan Kompetensi Digital dan Pembelajaran

Dalam pemaparan yang sama, Kemendikdasmen turut menyampaikan sejumlah capaian peningkatan kompetensi guru.

Sebanyak 188.003 guru tercatat telah mendaftar dan mengikuti pembelajaran terkait Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial (KKA).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52.085 guru mengikuti pelatihan melalui kelompok kerja dan diklat bauran, sedangkan 135.918 guru mengikuti pelatihan mandiri.

Selain itu, terdapat 116.700 guru yang telah mengikuti pelatihan Pendidikan Inklusif tingkat dasar.

Pemerintah juga terus memperluas pelatihan melalui Ruang GTK. Tercatat sebanyak 518.133 guru mengikuti pelatihan daring melalui platform tersebut.

Capaian ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik tidak hanya berfokus pada tunjangan, tetapi juga pengembangan kemampuan mengajar dan penguasaan teknologi.

Bagaimana dengan Guru Non-ASN yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik?

Bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, perhatian terhadap kesejahteraan juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Dalam penjelasannya, Kemendikdasmen menyebutkan bahwa dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN yang memperoleh perpanjangan penugasan pada 2027 dapat mencakup:

  • Tunjangan Profesi Guru bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja.

  • Insentif bagi guru yang belum bersertifikasi.

  • Tambahan penghasilan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, dukungan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan guru yang sudah tersertifikasi.

Namun, setiap jenis tunjangan maupun insentif memiliki ketentuan dan persyaratan masing-masing sehingga tidak otomatis diterima oleh seluruh guru non-ASN.

Kesimpulan

Anggaran tunjangan guru yang mencapai sekitar Rp90 triliun sepanjang 2026 menjadi salah satu capaian yang disampaikan Kemendikdasmen menjelang Hari Guru Nasional.

Dari jumlah tersebut, Rp70,64 triliun dialokasikan untuk tunjangan guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk guru non-ASN.

Di sisi lain, percepatan sertifikasi telah membawa lebih dari 2,8 juta guru atau sekitar 93 persen mencapai status tersertifikasi.

Informasi ini penting bagi para guru untuk memahami perkembangan kebijakan kesejahteraan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi pendidik.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penyaluran tunjangan, persyaratan penerima, serta kebijakan terbaru bagi guru ASN dan non-ASN, masyarakat dapat mengikuti pengumuman resmi dari Kemendikdasmen dan instansi terkait.

---

Sumber Rujukan Resmi:

  1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – [Capaian Kemendikdasmen untuk Guru: Anggaran Tunjangan Capai Rp90 T dan Percepatan Sertifikasi Guru](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/16507-capaian-kemendikdasmen-untuk-guru-anggaran-tunjangan-capai-rp90-t-dan-percepatan-sertifikasi-guru)

  1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan – [Portal Resmi GTK Kemendikdasmen](https://gtk.kemendikdasmen.go.id/)

Sumber Data: Siaran Pers Kemendikdasmen Nomor 973/sipers/A6/XI/2026, diterbitkan 19 November 2026.

Kalkulator Gaji ASN & Take-Home Pay (THP) 2026

Gunakan Smart Tools Kalkulator Gaji ASN untuk simulasi instan gaji pokok PP 5/2024, tunjangan kinerja (tukin), dan TPP daerah.

Hitung Gaji & THP ASN
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Catatan Redaksi: Seputar ASN adalah media digital independen informasi kebijakan publik dan kepegawaian yang dikelola oleh tim editorial secara mandiri, serta bukan situs web resmi instansi pemerintah Republik Indonesia. Seluruh laporan mengacu pada dokumen JDIH dan rilis resmi kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Gaji ASN & THP 2026 →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Pusat Data Daerah

Cek Regulasi & Besaran TPP Pemda

Ketahui dasar hukum penetapan, kriteria beban kerja, dan komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Lihat Direktori TPP Daerah
Simulasi Interaktif

Hitung Estimasi Gaji Pokok & Tunjangan Anda

Simulasikan estimasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, uang makan, dan estimasi take-home pay berdasarkan PP No. 5 Tahun 2024.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Hitung Estimasi Gaji
JB
Pemimpin Redaksi

Junpo Bong

Editor dan penulis kebijakan publik di Seputar ASN dengan fokus liputan pada regulasi manajemen kepegawaian, seleksi CASN (CPNS & PPPK), serta analisis peraturan perundang-undangan dari BKN dan KemenPAN-RB.

Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.