Langsung ke konten utama

61 Ribu Formasi CPNS Guru Madrasah Disiapkan untuk 2027, PPPK Bisa Ikut Seleksi

Kemenag menyiapkan lebih dari 61 ribu formasi CPNS guru madrasah pada 2027. Kesempatan ini terbuka bagi pelamar umum dan guru PPPK yang memenuhi persyaratan.

Penulis: Junpo Bong
Editor: Junpo Bong
Terbit:
Waktu Baca: ~6 menit
61 Ribu Formasi CPNS Guru Madrasah Disiapkan untuk 2027, PPPK Bisa Ikut Seleksi

Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan lebih dari 61 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi guru madrasah pada 2027. Rencana ini membuka peluang bagi pelamar umum maupun guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rencana penyediaan formasi tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi tenaga pendidik madrasah, terutama guru yang selama ini masih berstatus non-ASN maupun PPPK dan menantikan kesempatan untuk menjadi PNS.

Menurut Amien Suyitno, pemerintah telah melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru untuk tahun 2027 bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Penyediaan formasi tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik di lingkungan madrasah.

Kemenag Siapkan Lebih dari 61 Ribu Formasi Guru

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa kebutuhan formasi PNS guru yang berada di bawah Direktorat Madrasah mencapai lebih dari 61 ribu.

Jumlah tersebut merupakan rencana formasi yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik madrasah pada 2027.

Dalam keterangannya, Amien menjelaskan bahwa sinkronisasi data kebutuhan guru telah dilakukan atas arahan Presiden. Koordinasi tersebut melibatkan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kebijakan serta pengadaan aparatur sipil negara.

Penyampaian rencana ini menjadi perkembangan penting bagi dunia pendidikan madrasah. Selama ini, kebutuhan guru masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan status kepegawaian.

Meski demikian, angka lebih dari 61 ribu tersebut perlu dipahami sebagai rencana kebutuhan formasi yang telah disampaikan pejabat Kemenag. Rincian akhir mengenai jumlah jabatan, lokasi penempatan, kualifikasi pendidikan, serta jadwal seleksi masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Guru PPPK Berpeluang Mengikuti Seleksi CPNS 2027

Salah satu informasi yang menarik perhatian dari rencana rekrutmen tersebut adalah kesempatan bagi guru yang sudah berstatus PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS.

Amien Suyitno menjelaskan bahwa kesempatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum. Guru PPPK yang memenuhi ketentuan juga memiliki peluang mengikuti seleksi untuk menjadi PNS.

Berdasarkan penjelasan Kemenag, salah satu persyaratan yang disebutkan adalah batas usia paling tinggi 35 tahun. Ketentuan ini juga berlaku bagi pelamar dari jalur umum.

Dengan demikian, guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi perlu memperhatikan persyaratan usia dan ketentuan lain yang nantinya ditetapkan dalam pengumuman resmi.

Kesempatan tersebut menjadi perhatian bagi guru PPPK yang masih memiliki keinginan untuk berkarier sebagai PNS. Namun, mengikuti seleksi CPNS tentu tidak berarti otomatis diangkat menjadi PNS karena setiap peserta tetap harus melewati tahapan seleksi sesuai ketentuan.

Guru PPPK yang Tidak Lulus Seleksi Tetap Berstatus PPPK

Selain membuka kesempatan mengikuti seleksi, Kemenag juga menyampaikan adanya perlindungan status kepegawaian bagi guru PPPK yang mencoba mengikuti seleksi CPNS 2027.

Guru PPPK yang mengikuti seleksi tetapi belum berhasil dinyatakan lulus tetap dapat menjalankan tugas dengan status kepegawaiannya sebagai PPPK.

Informasi ini menjadi penting karena sebagian guru mungkin mempertimbangkan risiko kehilangan pekerjaan atau status kepegawaiannya ketika mencoba mengikuti seleksi menjadi PNS.

Adanya penegasan mengenai keberlanjutan status PPPK diharapkan memberikan kepastian bagi guru yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut.

Meski begitu, guru tetap perlu memperhatikan ketentuan administrasi dan regulasi kepegawaian yang berlaku. Mekanisme teknis terkait keikutsertaan PPPK dalam seleksi CPNS juga perlu mengacu pada pengumuman resmi dari instansi penyelenggara.

Bukan Hanya Formasi CPNS, Kemenag Siapkan Sertifikasi untuk 50 Ribu Guru

Dalam momentum Hari Guru Nasional 2026, Kemenag juga menyampaikan sejumlah program lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Salah satunya adalah program sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru.

Program tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kompetensi sekaligus memperluas kesempatan guru memperoleh pengakuan profesional melalui sertifikasi pendidik.

Menurut keterangan Amien Suyitno, program sertifikasi tersebut direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sedangkan penambahan gelombang berikutnya akan menyusul.

Program ini menjadi perhatian khusus bagi guru yang belum memperoleh sertifikat pendidik dan masih menantikan kesempatan mengikuti proses sertifikasi.

Namun, guru tetap perlu melihat ketentuan masing-masing program, termasuk persyaratan peserta, tahapan pelaksanaan, serta jadwal resmi yang diumumkan Kemenag.

Lebih dari 100 Ribu Guru Non-ASN Disiapkan Mendapat BPJS Kesehatan Gratis

Perhatian pemerintah terhadap guru juga mencakup tenaga pendidik yang belum berstatus PNS maupun PPPK.

Kemenag menyampaikan rencana pemberian fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS bagi lebih dari 100 ribu guru non-ASN.

Program tersebut secara khusus menyasar guru yang belum berstatus PNS ataupun PPPK.

Amien Suyitno menjelaskan bahwa anggaran untuk program perlindungan kesehatan tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian teknis bersama kementerian dan lembaga terkait.

Selain perlindungan kesehatan, Kemenag juga menyampaikan adanya skema perlindungan lanjutan, termasuk peluang pemberian beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.

Program ini menjadi salah satu perhatian karena guru non-ASN masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan perlindungan sosial dalam menjalankan tugas pendidikan.

Apakah Pendaftaran CPNS Guru Madrasah 2027 Sudah Dibuka?

Meskipun Kemenag telah menyampaikan rencana lebih dari 61 ribu formasi guru madrasah, informasi tersebut belum berarti pendaftaran CPNS 2027 sudah dibuka.

Hingga informasi ini disusun, rincian lengkap mengenai jadwal pendaftaran, pembagian formasi berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan, serta lokasi penempatan masih perlu menunggu pengumuman resmi.

Calon pelamar sebaiknya tidak langsung berpatokan pada informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah kuota atau jadwal seleksi yang belum diumumkan secara resmi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sambil menunggu perkembangan berikutnya:

  1. Memastikan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang nantinya dibuka.

  2. Memperhatikan ketentuan batas usia bagi pelamar umum maupun guru PPPK.

  3. Menyiapkan dokumen pendidikan dan administrasi kependudukan.

  4. Memantau pengumuman resmi Kementerian Agama dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

  5. Memastikan informasi pendaftaran hanya berasal dari kanal resmi pemerintah.

Informasi mengenai seleksi dan pendaftaran ASN dapat dipantau melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di https://sscasn.bkn.go.id/.

Sementara itu, perkembangan kebijakan dan pengumuman di lingkungan Kementerian Agama dapat dipantau melalui https://kemenag.go.id/.

Peluang Baru bagi Guru Madrasah pada 2027

Rencana penyediaan lebih dari 61 ribu formasi CPNS guru madrasah menjadi salah satu perkembangan penting dalam kebijakan kepegawaian sektor pendidikan.

Kesempatan bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi juga memberikan peluang tambahan bagi tenaga pendidik yang ingin memperoleh status PNS, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Di sisi lain, program sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru serta fasilitas BPJS Kesehatan bagi lebih dari 100 ribu guru non-ASN menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pengangkatan pegawai, tetapi juga peningkatan kompetensi dan perlindungan kesejahteraan.

Namun, para guru tetap perlu menunggu rincian kebijakan dan pengumuman seleksi agar tidak keliru memahami rencana formasi sebagai lowongan yang sudah resmi dibuka.

SeputarASN.com akan terus mengikuti perkembangan informasi formasi CPNS guru madrasah 2027, termasuk persyaratan, jadwal seleksi, dan pembagian kebutuhan formasi apabila telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

---

Sumber Rujukan Resmi dan Referensi

  1. Kementerian Agama RI – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

https://aceh.kemenag.go.id/baca/afirmasi-kemenag-pada-momen-hari-guru-nasional-2026

  1. ANTARA News

Menag Pastikan Rekrutmen Guru PPPK Terverifikasi Secara Detail, 18 November 2026

https://www.antaranews.com/berita/5862315/menag-pastikan-rekrutmen-guru-pppk-terverifikasi-secara-detail

  1. Portal Resmi Kementerian Agama RI

https://kemenag.go.id/

  1. Portal Resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN)

https://www.bkn.go.id/

  1. Portal SSCASN BKN

https://sscasn.bkn.go.id/

Catatan redaksi: Angka lebih dari 61 ribu merupakan rencana formasi yang disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag. Jumlah final, rincian jabatan, lokasi penempatan, dan jadwal seleksi tetap menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Kalkulator Gaji ASN & Take-Home Pay (THP) 2026

Gunakan Smart Tools Kalkulator Gaji ASN untuk simulasi instan gaji pokok PP 5/2024, tunjangan kinerja (tukin), dan TPP daerah.

Hitung Gaji & THP ASN
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Catatan Redaksi: Seputar ASN adalah media digital independen informasi kebijakan publik dan kepegawaian yang dikelola oleh tim editorial secara mandiri, serta bukan situs web resmi instansi pemerintah Republik Indonesia. Seluruh laporan mengacu pada dokumen JDIH dan rilis resmi kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Gaji ASN & THP 2026 →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Checklist Lengkap

Pastikan Berkas Layanan SIASN Anda Lengkap

Gunakan panduan checklist interaktif untuk menyiapkan syarat berkas mutasi, pencantuman gelar, kartu pegawai, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya agar bebas berkas TMS.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Buka Checklist Berkas
Simulasi Interaktif

Hitung Estimasi Gaji Pokok & Tunjangan Anda

Simulasikan estimasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, uang makan, dan estimasi take-home pay berdasarkan PP No. 5 Tahun 2024.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Hitung Estimasi Gaji
JB
Pemimpin Redaksi

Junpo Bong

Editor dan penulis kebijakan publik di Seputar ASN dengan fokus liputan pada regulasi manajemen kepegawaian, seleksi CASN (CPNS & PPPK), serta analisis peraturan perundang-undangan dari BKN dan KemenPAN-RB.

Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.