Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Jawa Barat
Referensi resmi besaran, kriteria alokasi, dan ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Jawa Barat.
Pergub No. 1 Tahun 2026
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Rincian Besaran, Kriteria, dan Ketentuan TPP Jawa Barat
Rincian Lengkap TPP ASN Pemprov Jawa Barat 2026: Dasar Hukum, Skema Penilaian, dan Tabel Kelas Jabatan 1 hingga 16
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbarui mekanisme pengelolaan kinerja serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 68 Tahun 2023 yang diundangkan pada 2 Januari 2026.
Sementara itu, standar besaran nominal rupiah per kelas jabatan mengacu pada Pergub Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 beserta regulasi perubahannya untuk PNS, serta Pergub Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.1-BPKAD/2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mekanisme Penilaian dan Aturan Pemotongan TPP
Dalam regulasi terbaru Tahun Anggaran 2026, perhitungan pencairan TPP ASN Pemprov Jabar mengikat pada dua komponen utama, yakni 60 persen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan 40 persen Perilaku Kerja. Kebijakan ini memperketat kedisiplinan dengan pemberlakuan pengurangan nilai aktivitas kinerja setara 360 menit apabila pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, serta kewajiban verifikasi persetujuan pencairan setiap bulan.
Lima Komponen Pembentuk TPP Pemprov Jawa Barat
Berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022, alokasi tunjangan dibagi ke dalam lima kategori kriteria berikut:
TPP Beban Kerja: Diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal sesuai kelas jabatannya.
TPP Prestasi Kerja: Diberikan kepada pegawai yang memiliki capaian prestasi kerja tinggi dan inovasi sesuai bidang keahliannya.
TPP Kondisi Kerja: Diperuntukkan bagi ASN yang bertugas pada lingkungan berisiko tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan jiwa.
TPP Kelangkaan Profesi: Diberikan kepada pemangku jabatan tertentu dengan keahlian khusus yang langka (seperti jabatan pimpinan tinggi tertentu maupun dokter spesialis).
TPP Pertimbangan Objektif Lainnya: Mencakup alokasi uang makan, insentif pemungutan pajak/retribusi, serta tunjangan khusus pengelola keuangan daerah.
Tabel Rincian Pagu TPP ASN Pemprov Jawa Barat (Kelas 1 – 16)
Berikut adalah tabel rincian pagu standar TPP per kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (nominal kotor/bruto sebelum potongan PPh Pasal 21 dan faktor pengurang kinerja/disiplin):
Kelas Jabatan | Keterangan Jabatan Umum | Pagu TPP PNS (Bruto) | Pagu TPP PPPK Teknis (Bruto) |
|---|---|---|---|
Kelas 16 | Sekretaris Daerah (Sekda) | Rp44.920.000 | — |
Kelas 15 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/Badan) | Rp36.010.000 – Rp38.100.000 | — |
Kelas 14 | Kepala Biro / Staf Ahli Gubernur / Direktur RSUD | Rp32.510.000 | — |
Kelas 13 | Administrator Utama / Wakil Direktur RSUD | Rp27.640.000 | — |
Kelas 12 | Administrator (Kepala Bidang / Kepala Bagian / Camat) | Rp26.010.000 | — |
Kelas 11 | Administrator / Kepala Subbagian / Kasi Tertentu | Rp20.690.000 | — |
Kelas 10 | Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya / Pengawas Tertentu | Rp17.320.000 | — |
Kelas 9 | Pengawas (Kasubbag / Kasi) / JF Ahli Muda | Rp16.050.000 | — |
Kelas 8 | JF Ahli Pertama / Penyelia / Pelaksana Senior | Rp13.060.000 | Rp2.500.000 |
Kelas 7 | Pelaksana (S1/D4) / JF Mahir | Rp10.420.000 | Rp2.300.000 |
Kelas 6 | Pelaksana (D3) / JF Terampil | Rp8.210.000 | Rp2.150.000 |
Kelas 5 | Pelaksana (SLTA/SMK) / JF Pemula | Rp6.680.000 | Rp2.000.000 |
Kelas 4 | Pelaksana Umum | Rp4.730.000 | — |
Kelas 3 | Pelaksana Umum | Rp4.070.000 | — |
Kelas 2 | Pelaksana Umum | Rp3.530.000 | — |
Kelas 1 | Pelaksana Dasar | Rp3.100.000 | — |
Ketentuan Khusus Jabatan Tertentu
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): Menerima TPP sebesar 80 persen dari pagu kelas jabatan pelaksana atau fungsionalnya terhitung sejak tanggal mulai melaksanakan tugas sesuai SPMT.
Tenaga Pendidik (Guru ASN) & Tenaga Kesehatan: Besaran nominal riil menyesuaikan klasifikasi rumpun jabatan fungsional pendidikan (di luar Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi) serta faktor penyesuaian beban dan kondisi kerja pada masing-masing Perangkat Daerah (OPD) atau UPTD RSUD.
(Sumber: JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Pergub Jabar No. 1 Tahun 2026, Pergub No. 10 Tahun 2022, Pergub No. 67 Tahun 2023, dan Kepgub No. 910/Kep.1-BPKAD/2025)
Besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di atas merupakan alokasi maksimal atau dasar perhitungan resmi yang bersumber dari lampiran Peraturan Kepala Daerah setempat.
Nominal yang diterima secara riil oleh setiap PNS dan PPPK tidak bersifat mutlak atau otomatis sama persis, melainkan dipengaruhi secara langsung oleh faktor:
- Capaian Kinerja Individu: Evaluasi kinerja harian dan bulanan (SKP) sesuai target organisasi.
- Disiplin Kehadiran: Ketentuan pemotongan akibat keterlambatan, pulang mendahului jam kerja, atau ketidakhadiran tanpa keterangan sah.
- Kriteria Khusus: Kondisi kerja lapangan, tugas di wilayah terpencil, atau tingkat kelangkaan profesi.
- Kemampuan Fiskal Daerah: Penetapan alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan.