Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Bandung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperketat tata kelola pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2026 (perubahan atas Perwali Nomor 11 Tahun 2025) serta Perwali Nomor 2 Tahun 2026 untuk PPPK, pencairan tunjangan kini sepenuhnya berbasis pada kinerja dan tingkat kedisiplinan pegawai.

Dalam regulasi tersebut, formulasi pencairan TPP dihitung dari akumulasi dua komponen utama, yakni 70 persen penilaian produktivitas kerja dan 30 persen disiplin kerja. ASN yang tingkat kehadirannya di bawah atau sama dengan 50 persen dalam satu bulan otomatis tidak akan menerima pencairan TPP pada bulan berjalan. Selain itu, pelaporan aktivitas harian wajib diinput paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.

Lima Kategori Utama Item TPP Kota Bandung

"Berdasarkan standar penetapan besaran TPP pada Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 841/Kep.392-BKPSDM/2026 (untuk PNS) dan Kepwal Nomor 841/Kep.393-BKPSDM/2026 (untuk PPPK) yang ditetapkan pada 19 Januari 2026, alokasi tunjangan dibagi ke dalam lima kategori kriteria sebagai berikut:"

1. TPP Beban Kerja: Diberikan kepada seluruh ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal (minimal 6.750 menit per bulan) dengan alokasi sebesar 100% dari Basic TPP.

2. TPP Prestasi Kerja: Diberikan kepada pegawai yang memiliki capaian prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahlian dan inovasi jabatannya. Besaran umumnya ditetapkan sebesar 75% (untuk klasifikasi jabatan tertentu pada PNS) dan 48% (untuk PPPK dan jabatan pelaksana/fungsional umum) dari Basic TPP.

3. TPP Kondisi Kerja: Diperuntukkan bagi ASN yang bertugas pada lingkungan berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, khususnya tenaga kesehatan dan pegawai di lingkungan RSUD Bandung Kiwari serta RSGM Kota Bandung (berkisar 35% hingga 50% dari Basic TPP).

4. TPP Kelangkaan Profesi: Diberikan kepada pemangku jabatan tertentu yang membutuhkan keterampilan khusus dan langka di lingkungan pemerintah daerah (seperti jabatan pimpinan tinggi tertentu).

5. TPP Pertimbangan Objektif Lainnya: Mencakup tunjangan khusus di luar empat kategori di atas, seperti tunjangan bagi tenaga pendidik (guru) serta pengelola barang milik daerah.

Rincian Lengkap Besaran Pagu TPP per Kelas Jabatan (Kelas 1 – 15)

Berikut adalah tabel rincian pagu dasar (Basic TPP) dan nominal berdasarkan item kategori per kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (nominal kotor sebelum potongan PPh 21 dan pengurangan indikator kinerja/disiplin):

Ketentuan Khusus Jabatan Tertentu & Potongan

Selain tabel standar kelas jabatan di atas, Pemkot Bandung juga memberlakukan sejumlah ketentuan khusus dalam pencairan TPP:

• Tenaga Pendidik (Guru): Untuk kategori Pertimbangan Objektif Lainnya, guru ASN mendapatkan standar TPP sebesar Rp921.108 per bulan (di luar tunjangan profesi/sertifikasi pusat).

• Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): Diberikan TPP sebesar 80% dari kelas jabatannya (setara kelas 7 untuk jenjang ahli dan kelas 5 untuk jenjang terampil) terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

• Tugas Belajar: ASN yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya menerima 54,25% dari kelas jabatan terakhir, sedangkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang tugas belajar menerima 80%.

• Sanksi Pemotongan: Pegawai yang mengambil cuti akumulatif 10 hari kerja atau lebih dalam sebulan akan dikenakan pemotongan sebesar 5% per hari ketidakhadiran hingga maksimal potongan 55%, belum termasuk pengurangan akibat keterlambatan apel/presensi via aplikasi SIAP maupun hukuman disiplin.

(Sumber: JDIH Kota Bandung & Database Peraturan BPK)