Tunjangan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tabel Besaran Tukin per Kelas Jabatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025 (Mulai Berlaku: 17 Oktober 2025)
Tabel Nominal Belum Tersedia / Menunggu Verifikasi
Regulasi penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum diterbitkan atau dokumen lampiran resmi belum diverifikasi tim redaksi.
Pratinjau Dokumen: Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025
Permenkum Nomor 39 Tahun 2025.pdf (1,5 MB)
Riwayat Peraturan & Perubahan Tukin
Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum
Tahun: 2025 · Mulai Berlaku: 17 Oktober 2025
Draf penetapan massal dari Profil Tier TIER-RB-80-STD. Memerlukan verifikasi substansi per instansi.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025
Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum
Pencairan tunjangan kinerja bulanan diproses langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan KPPN masing-masing satker.
Besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam tabel merupakan batas nominal standar berdasarkan Peraturan Presiden. Jumlah bersih yang diterima pegawai (*Take-Home Pay*) dapat berbeda tergantung pada:
- Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan.
- Tingkat kehadiran dan rekapitulasi absensi elektronik.
- Potongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).
- Kebijakan khusus remunerasi satker BLU atau eselon tertentu.
Gunakan Smart Tools untuk menghitung akumulasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan estimasi THP.
Buka Kalkulator Gaji ASN