Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengusulkan 9.993 kuota formasi CASN 2024 di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk Tahun Anggaran 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan kuota itu terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, dan fungsional teknis.
Ia menjelaskan usulan kebutuhan ASN tahun ini lebih banyak pada tenaga fungsional teknis, lalu diikuti oleh tenaga pendidik atau guru dan terakhir adalah usulan tenaga kesehatan.
Formasi CASN 2024 Prov Sulsel
Rinciannya, 5.591 formasi untuk tenaga fungsional teknis, 4.303 formasi tenaga guru, dan 99 formasi tenaga kesehatan.
Kata Sukarniaty, usulan tersebut merujuk pada kondisi pegawai dan tenaga non-ASN Pemprov Sulsel saat ini. Formasi yang diusul adalah ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami beberapa kali lakukan rapat persiapan dengan semua perangkat daerah mengenai usulan formasi tersebut,” ungkap Sukarniaty. Kementrian PAN-RB membuka 2,3 juta formasi ASN untuk Tahun Anggaran 2024. Rinciannya, 429.183 dibuka di instansi pusat
Kuota itu terbagi atas 207.247 formasi fresh graduate atau CASN umum, 15.460 formasi dosen, dan 191.787 formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Dibuka 221.936 formasi PPPK tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sementara itu, kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding untuk instansi pusat karena ASN kita di daerah jumlahnya lebih tinggi 70% dibanding ASN di pusat,” katanya.
Kebutuhan instansi daerah tercatat 1.867.333 formasi, yang terdiri dari 483.575 tenaga teknis bagi CASN fresh graduate dan 1,38 juta PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengungkapkan untuk mendorong optimalisasi usulan formasi, di awal tahun 2024 Kementerian PANRB telah melakukan sejumlah bimbingan teknis terkait pengadaan ASN 2024 kepada instansi pusat dan daerah. Kementerian PANRB juga mengadakan sosialisasi terkait Jabatan Pelaksana ASN di Instansi Pemerintah.
“Karena CASN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing K/L/D,” jelas Aba.
Aba menerangkan, optimalisasi pengisian formasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan PNS dan PPPK riil di masing-masing K/L/D. Kualifikasi pendidikan dan jabatan pada unit kerja pun wajib dipetakan.
“Instansi pemerintah juga diharapkan dapat memetakan tenaga non-ASN sesuai dengan unit kerjanya seoptimal mungkin,” pungkas Aba.
