Langsung ke konten utama

Kota Bogor Kekurangan 700 Guru, Usulan 274 CPNS Masih Menunggu Persetujuan

Pemkot Bogor mengusulkan 274 formasi CPNS 2026. Daerah ini masih kekurangan sekitar 700 guru dan 30 kepala sekolah, sementara penetapan formasi menunggu pusat.

Penulis: Junpo Bong
Editor: Junpo Bong
Terbit:
Waktu Baca: ~8 menit
Kota Bogor Kekurangan 700 Guru, Usulan 274 CPNS Masih Menunggu Persetujuan

Kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah daerah menyebut kekurangan sekitar 700 guru serta masih terdapat kurang lebih 30 jabatan kepala sekolah yang belum terisi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan sektor pendidikan diprioritaskan dalam usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor yang disampaikan dalam pemberitaan Radar Bogor pada 12 November 2026, pemerintah kota telah mengusulkan sebanyak 274 formasi CPNS kepada pemerintah pusat.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa kebutuhan aparatur yang diajukan mencakup sejumlah bidang, terutama pendidikan dan kesehatan. Pemerintah kota juga mengusulkan kebutuhan pegawai untuk bidang lainnya, termasuk kebinamargaan.

Namun, jumlah 274 tersebut belum dapat dianggap sebagai formasi final yang sudah disetujui. Pemerintah Kota Bogor masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai jumlah kebutuhan yang dapat direalisasikan.

Di sisi lain, persoalan kekurangan pegawai semakin terasa karena terdapat ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun pada 2026. Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, menyebut jumlah ASN yang memasuki masa purnatugas tahun ini mencapai 372 orang.

Kota Bogor Masih Membutuhkan Sekitar 700 Guru

Salah satu persoalan utama yang melatarbelakangi pengajuan kebutuhan CPNS di Kota Bogor adalah kekurangan tenaga pengajar.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih mengalami defisit sekitar 700 guru. Selain itu, terdapat kurang lebih 30 jabatan kepala sekolah yang belum terisi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tenaga pendidik memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah negeri.

Kekurangan guru tidak hanya berkaitan dengan jumlah pegawai secara keseluruhan, tetapi juga perlu dilihat berdasarkan distribusi tenaga pendidik, jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan kebutuhan masing-masing sekolah.

Sekolah yang kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu dapat menghadapi persoalan pengaturan jadwal pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar.

Meski demikian, angka sekitar 700 guru yang disampaikan pemerintah kota tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah formasi CPNS yang akan dibuka. Kebutuhan riil tenaga pendidik masih harus disesuaikan dengan perencanaan pegawai, kualifikasi jabatan, serta keputusan pemerintah pusat.

Rincian Usulan 274 Formasi CPNS Kota Bogor 2026

Pemkot Bogor telah mengajukan kebutuhan sebanyak 274 formasi CPNS untuk memenuhi kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

Pengajuan tersebut mencakup beberapa bidang yang dinilai membutuhkan tambahan pegawai.

Berikut gambaran kebutuhan yang disampaikan pemerintah kota:

Bidang kebutuhan

Informasi

Pendidikan

Menjadi salah satu prioritas, dengan kekurangan sekitar 700 guru

Kesehatan

Menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan tenaga pelayanan kesehatan

Kebinamargaan

Termasuk bidang lain yang turut diusulkan

Total usulan

274 formasi CPNS

Perlu diperhatikan bahwa pemerintah kota belum memublikasikan rincian pembagian 274 formasi berdasarkan jabatan atau jenis tenaga.

Belum tersedia pula informasi resmi mengenai berapa formasi yang secara khusus dialokasikan untuk guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis.

Oleh sebab itu, calon pelamar sebaiknya tidak menggunakan angka kebutuhan guru sebanyak 700 orang sebagai perkiraan jumlah formasi guru yang akan dibuka.

Jumlah kebutuhan pegawai dan jumlah formasi yang disetujui merupakan dua hal berbeda. Pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian terhadap usulan yang disampaikan pemerintah daerah.

Sekitar 30 Jabatan Kepala Sekolah Belum Terisi

Selain kekurangan guru, Pemkot Bogor juga menghadapi persoalan belum terisinya sejumlah jabatan kepala sekolah.

Dedie A. Rachim menyebut terdapat kurang lebih 30 jabatan kepala sekolah yang belum terisi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pendidikan di daerah tidak hanya berkaitan dengan guru sebagai tenaga pengajar, tetapi juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan kepemimpinan satuan pendidikan.

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengelola kegiatan pendidikan, mengoordinasikan tenaga pendidik, mengawasi pelaksanaan pembelajaran, serta memastikan pelayanan sekolah berjalan sesuai ketentuan.

Namun, kekosongan jabatan kepala sekolah tidak otomatis berarti seluruh posisi tersebut akan diisi melalui rekrutmen CPNS baru.

Pengisian jabatan kepala sekolah memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Karena itu, kebutuhan kepala sekolah harus dibedakan dari kebutuhan pengadaan pegawai baru melalui seleksi CPNS.

Sebanyak 372 ASN Kota Bogor Memasuki Masa Pensiun pada 2026

Kebutuhan tambahan pegawai di lingkungan Pemkot Bogor juga berkaitan dengan banyaknya ASN yang memasuki masa purnatugas.

Kepala BKPSDM Kota Bogor Dani Rahadian menyampaikan bahwa jumlah ASN yang memasuki masa pensiun pada 2026 mencapai 372 orang.

Berkurangnya jumlah pegawai akibat pensiun dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya manusia di sejumlah perangkat daerah, terutama apabila posisi yang ditinggalkan belum dapat segera diisi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Namun, jumlah ASN yang pensiun tidak otomatis sama dengan jumlah pegawai baru yang harus direkrut. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap jabatan yang kosong, beban kerja, kebutuhan organisasi, serta kemungkinan penataan pegawai.

Selain rekrutmen, penyesuaian struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan.

Dengan demikian, usulan 274 formasi CPNS merupakan salah satu langkah pemenuhan kebutuhan pegawai, bukan satu-satunya cara untuk mengatasi kekurangan ASN.

Mengapa Usulan CPNS Kota Bogor Belum Bisa Langsung Dibuka?

Calon pelamar perlu memahami bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan dan membuka seleksi CPNS secara mandiri.

Pemkot Bogor dapat menyusun analisis kebutuhan pegawai dan mengajukan jumlah formasi kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, kebutuhan tersebut harus melalui proses evaluasi dan penetapan sesuai mekanisme pengadaan ASN.

Dalam keterangannya kepada Radar Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa pengadaan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah mengajukan kebutuhan sesuai kondisi instansinya.

Jumlah formasi yang nantinya disetujui menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian PANRB dan BKN.

Secara umum, calon pelamar perlu membedakan tahapan berikut:

  1. Pengusulan kebutuhan: Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi organisasi dan beban kerja.

  2. Evaluasi kebutuhan: Pemerintah pusat menilai usulan berdasarkan perencanaan ASN dan kebijakan pengadaan nasional.

  3. Penetapan formasi: Jumlah dan rincian kebutuhan ditetapkan sesuai keputusan pemerintah yang berwenang.

  4. Pengumuman seleksi: Instansi mengumumkan jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan, dan jadwal pendaftaran.

  5. Pendaftaran melalui SSCASN: Pelamar memilih formasi yang benar-benar tersedia dalam sistem seleksi.

Karena itu, meskipun Pemkot Bogor telah mengusulkan 274 formasi, masyarakat tetap perlu menunggu pengumuman resmi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh kebutuhan tersebut dapat dilamar.

Apakah Formasi Guru CPNS Bogor Akan Dibuka untuk Semua Jurusan?

Belum ada rincian resmi yang dapat memastikan seluruh jurusan pendidikan akan memperoleh kesempatan melamar dalam usulan CPNS Kota Bogor 2026.

Apabila kebutuhan guru nantinya disetujui, kualifikasi pendidikan akan ditentukan berdasarkan jabatan yang tersedia dan persyaratan masing-masing formasi.

Sebagai contoh, kebutuhan guru pada jenjang atau mata pelajaran tertentu dapat memiliki persyaratan program studi yang berbeda.

Calon pelamar perlu memperhatikan beberapa informasi ketika pengumuman formasi diterbitkan, antara lain:

  • Nama jabatan guru yang tersedia.

  • Jenjang pendidikan atau satuan pendidikan penempatan.

  • Kualifikasi pendidikan minimal.

  • Program studi yang diperbolehkan.

  • Persyaratan sertifikat pendidik apabila dipersyaratkan.

  • Unit kerja dan lokasi penempatan.

  • Persyaratan umum dan khusus seleksi.

Guru honorer maupun lulusan baru juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa mereka pasti dapat mengikuti formasi tersebut hanya karena pemerintah kota menyampaikan adanya kekurangan guru.

Kesempatan mengikuti seleksi harus mengikuti persyaratan resmi pada masing-masing jabatan.

Apa yang Perlu Disiapkan Calon Pelamar CPNS Kota Bogor?

Meskipun rincian formasi belum diumumkan, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS dapat mulai menyiapkan dokumen dan memeriksa data identitas.

Persiapan sejak awal dapat membantu mengurangi risiko kesalahan ketika pendaftaran resmi dibuka.

Berikut beberapa hal yang sebaiknya diperiksa:

1. Pastikan NIK dan data kependudukan benar

Periksa kesesuaian NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pada KTP serta data kependudukan.

2. Periksa kesesuaian data ijazah

Pastikan nama, tanggal lahir, program studi, perguruan tinggi, dan informasi pendidikan sesuai dengan dokumen asli.

3. Siapkan dokumen pendidikan

Simpan ijazah dan transkrip nilai dalam bentuk dokumen digital yang jelas dan dapat dibaca.

4. Periksa kualifikasi pendidikan

Jangan hanya melihat nama jabatan. Pastikan program studi yang dimiliki benar-benar sesuai dengan persyaratan formasi ketika diumumkan.

5. Pantau pengumuman resmi

Periksa informasi dari Pemkot Bogor, BKPSDM, Kementerian PANRB, BKN, dan portal SSCASN.

6. Hindari informasi pendaftaran tidak resmi

Jangan memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan atau menawarkan jalur khusus penerimaan CPNS.

Seluruh proses seleksi harus mengikuti mekanisme resmi pemerintah.

Cara Memantau Pengumuman CPNS Kota Bogor 2026

Calon pelamar yang ingin mengikuti perkembangan usulan 274 formasi dapat memantau beberapa kanal pemerintah berikut.

Pemerintah Kota Bogor

https://kotabogor.go.id/

Portal resmi untuk informasi pemerintahan dan pengumuman daerah.

BKPSDM Kota Bogor

https://bkpsdm.kotabogor.go.id/

Kanal yang perlu dipantau untuk informasi manajemen kepegawaian dan pengadaan ASN di lingkungan Pemkot Bogor.

Kementerian PANRB

https://www.menpan.go.id/

Sumber informasi kebijakan dan penetapan kebutuhan ASN di tingkat nasional.

Badan Kepegawaian Negara

https://www.bkn.go.id/

Portal resmi untuk informasi kepegawaian dan kebijakan teknis seleksi ASN.

Portal SSCASN

https://sscasn.bkn.go.id/

Portal resmi untuk mengakses informasi dan proses pendaftaran seleksi CASN ketika periode seleksi telah diumumkan.

Calon pelamar sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial. Pengumuman yang memuat rincian jabatan dan persyaratan harus diperiksa melalui kanal resmi instansi penyelenggara.

Kesimpulan

Kebutuhan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menjadi perhatian setelah pemerintah daerah menyampaikan masih kekurangan sekitar 700 guru dan memiliki kurang lebih 30 jabatan kepala sekolah yang belum terisi.

Untuk memenuhi sebagian kebutuhan pegawai, Pemkot Bogor telah mengusulkan 274 formasi CPNS 2026 kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta mencakup kebutuhan lain seperti kebinamargaan.

Tantangan pemenuhan ASN juga semakin besar karena sebanyak 372 pegawai dilaporkan memasuki masa pensiun pada 2026.

Meski demikian, jumlah 274 formasi masih berstatus usulan dan belum dapat dianggap sebagai kuota final. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai jumlah serta rincian kebutuhan yang dapat disetujui.

Bagi calon pelamar, terutama lulusan pendidikan dan tenaga kesehatan, perkembangan ini patut dipantau. Namun, kepastian jabatan, jurusan yang dapat mendaftar, persyaratan, dan jadwal seleksi baru dapat diketahui setelah pengumuman resmi diterbitkan.

Pusat Alat Bantu (Smart Tools) ASN

Gunakan kalkulator gaji, simulasi usia pensiun BUP BKN, kalkulator masa kerja, dan uji syarat kenaikan pangkat.

Jelajahi Smart Tools
🔔
Saluran Informasi & Daftar Bacaan ASN

Simpan Artikel Ini & Ikuti Update Regulasi Terbaru

Jangan lewatkan pengumuman resmi BKN, KemenPAN-RB, tabel gaji, serta jadwal CPNS & PPPK langsung di perangkat Anda.

Catatan Redaksi: Seputar ASN adalah media digital independen informasi kebijakan publik dan kepegawaian yang dikelola oleh tim editorial secara mandiri, serta bukan situs web resmi instansi pemerintah Republik Indonesia. Seluruh laporan mengacu pada dokumen JDIH dan rilis resmi kementerian/lembaga terkait. Ketetapan administratif kepegawaian tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing.
⚡
Simulasi Cepat Interaktif (Tanpa Pindah Halaman)

Cek Estimasi Gaji Pokok & Penghasilan ASN (PNS & PPPK Penuh Waktu)

Kalkulator Gaji ASN & THP 2026 →
Gaji Pokok (MKG 0 – Maks) Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500 Golongan IX (S1/D4 — Guru, Nakes, Teknis)
Tunj. Keluarga & Beras + Rp 738.184 / bln Suami/Istri (10%), Anak (2%/anak) & Pangan
Estimasi Take-Home Pay (Awal) Rp 6.941.784 / bln Hingga Rp 9.288.290 (MKG Maks)

*Mengacu tabel resmi PP No. 5 Tahun 2024 (PNS) & Perpres No. 11 Tahun 2024 (PPPK).

Cek TPP Pemda →

Alat Bantu & Referensi Terkait Bahasan Ini

Pusat Data Daerah

Cek Regulasi & Besaran TPP Pemda

Ketahui dasar hukum penetapan, kriteria beban kerja, dan komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Lihat Direktori TPP Daerah
Kepatuhan UU 20/2023

Kapan Anda Memasuki Batas Usia Pensiun?

Periksa estimasi TMT pensiun Anda secara presisi berdasarkan tanggal lahir, kelompok jabatan (manajerial/nonmanajerial/fungsional), dan ketentuan UU ASN No. 20 Tahun 2023.

Mengacu ketentuan regulasi resmi Simulasi Usia Pensiun
JB
Pemimpin Redaksi

Junpo Bong

Editor dan penulis kebijakan publik di Seputar ASN dengan fokus liputan pada regulasi manajemen kepegawaian, seleksi CASN (CPNS & PPPK), serta analisis peraturan perundang-undangan dari BKN dan KemenPAN-RB.

Aparatur Sipil Negara & Komunitas

Bagikan Informasi Ini ke Rekan Kerja & Grup Instansi

Bantu rekan ASN, PNS, atau PPPK di unit kerja Anda memahami regulasi dan ketentuan kepegawaian resmi terbaru.