kontrak pppk Berdasarkan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa “Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja”. Selanjutnya dijelaskan secara rinci pada ayat (2) bahwa “Perjanjian Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)” dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 10 November 2021 Nomor: B/1621/M/SM.01.00/2021 Perihal Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK guru.
Perbedaan PPPK dan PNS
Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebanyakan orang menganggap bahwa PNS dan PPPK mempunyai status yang sama. Namun, keduanya punya definisi, hak, manajemen, dan bahkan proses seleksi yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) PNS dan PPPK dari segi Status Kepegawaian
Berdasarkan UU NO. 5/2014 dijabarkan bahwa PNS dan PPPK memiliki status yang berbeda. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
2) PNS dan PPPK berdasarkan Hak
Seorang ASN tentunya mempunyai hak atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, serta kewajiban yang perlu ditunaikan. Dalam Undang-Undang diatur bahwa PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama. Sedangkan dari segi hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi ASN PNS dan PPPK diatur sebagai berikut :
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- Pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
3) PNS dan PPPK dari segi Manajemen
Manajemen ASN terbagi atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Ada beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen PPPK yang kemudian menjadi perbedaan keduanya antara lain pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Calon PNS yang kemudian menjadi PNS dan kemudian mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahun, dapat mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus. Sedangkan PPPK umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja. Tidak ada jenjang karir karena PPPK adalah pegawai dengan perjanjian kerja dengan masa kerja yang telah ditentukan. Hal inilah yang juga menjadi dasar terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada ASN PPPK.
4) PNS dan PPPK dari segi Masa Kerja
PNS dan PPPK juga memiliki perbedaan dalam masa kerjanya. PNS memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. Sementara untuk PPPK, masa kerjanya sesuai surat perjanjian yang telah disepakati. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
5) PNS dan PPPK berdasarkan Proses Seleksi
Perbedaan selanjutnya adalah dari proses seleksi CPNS dan PPPK. Untuk mengikuti seleksi CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Untuk PPPK berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun, untuk PPPK Guru. Selain itu, dalam seleksi CPNS terdapat tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memiliki 3 materi soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan formasi yang diambil. Sementara untuk seleksi PPPK terdapat 4 (empat) materi yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.
Disamping perbedaan yang telah dijabarkan diatas, seorang CPNS, PNS dan PPPK yang datang dari berbagai macam latar belakang profesi harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Maka dari itu, ASN perlu memiliki nilai-nilai dasar (core values) yang menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional
Kontrak PPPK Guru
Honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status perjanjian kerja atau ASN PPPK terus menyuarakan peniadaan masa kontrak PPPK.
Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemendikbudristek, bahkan telah mengusulkan kepada KemenPAN-RB agar masa kontrak PPPK guru dihapuskan.
Dirjen Nunuk tetap berpegang teguh pada usulan tersebut dan terus berupaya agar disetujui oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Masa kontrak PPPK ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Dirjen Nunuk mengatakan bahwa dia tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru PPPK ditiadakan saja. Ia memiliki alasan yang kuat untuk tidak menginginkan sistem kontrak untuk guru PPPK.
Pertama, merekrut guru-guru profesional menjadi sulit. Selama rekrutmen PPPK guru dari 2021 hingga 2023, usulan dari pemerintah daerah minim.
oleh karena itu, diharapkan guru yang sudah direkrut bisa bekerja sampai batas usia pensiun (BUP) 60 tahun tanpa masa kontrak PPPK.
Kedua, proses pembelajaran bersifat kontinu sehingga memerlukan guru pembelajar. Setelah direkrut menjadi ASN PPPK, guru diwajibkan meningkatkan kompetensinya, dengan Kemendikbudristek menyediakan berbagai program peningkatan kompetensi.
Ketiga, Kemendikbudristek masih membutuhkan 1,2 juta guru hingga 2024, yang akan dipenuhi melalui rekrutmen 1 juta PPPK guru.
Dirjen Nunuk mengatakan bahwa guru PPPK yang sudah direkrut sebaiknya tidak perlu dibatasi dengan masa kontrak lagi.
Dirjen Nunuk khawatir bahwa jika masa kontrak PPPK dibatasi, akan memakan waktu lama untuk merekrut dan membina kembali.
oleh karena itu, Kemendikbudristek berusaha mempertahankan guru PPPK yang sudah ada sampai BUP, dan merekrut baru hanya untuk mengisi posisi yang kosong akibat pensiun, meninggal, atau berhenti.
Tahun ini, Kemendikbudristek akan merekrut sekitar 300 ribu guru untuk memenuhi kebutuhan 1,2 juta itu. Dengan demikian, target pemenuhan guru ASN melalui rekrutmen PPPK, insyaallah dituntaskan tahun ini termasuk 12 ribuan guru P1, lanjut Dirjen Nunuk.
Pada seleksi PPPK 2024 sendiri mendatang formasi yang dibuka akan lebih difokuskan pada tenaga kependidikan (tendik).
