Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama PPT Madya Kementerian PANRB sedang Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/01). Rapat yang membahas mengenai evaluasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 yang hampir selesai. Tahapan akhir penyelesaian diantaranya penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.
Abdullah Azwar Anas menjelaskan, ada beberapa evaluasi sekaligus perbaikan yang dilakukan pemerintah dengan mengacu pada pelaksanaan seleksi CASN 2023. Evaluasi seleksi CASN 2023 diharapkan bisa lebih baik untuk proses rekrutmen yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN tahun 2024.
“Intinya, Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi,” ujar Anas pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/01).
Beberapa hasil evaluasi yang digaris bawahi diantaranya adalah kurang nya optimalisasi usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan, banyak tenaga non-ASN yang mengajukan komplain kepada Kementerian PANRB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun 2023.
“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ujar Menteri Anas.
Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah. Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga Kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya. “Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” ujar Menteri Anas.
Kurangnya optimalisasi usulan formasi dan pemenuhannya tersebut diharapkan bisa segera diperbaiki pada seleksi CASN 2024. Menteri Anas mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
Evaluasi selanjutnya adalah belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN. Sementara untuk formasi khusus PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar ternyata banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN.
“Beberapa catatan evaluasi rekrutmen CASN 2023 kami perbaiki untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN ke depan,” ujar Menteri Anas.
Sementara dari sisi teknis pelaksanaan CASN 2023, Plt. Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan, ada panitia seleksi instansi yang tidak akurat dalam melakukan verifikasi data peserta. “Proses pengisian daftar riwayat hidup juga terhambat karena masih terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta,” ucap Haryomo.
Terakhir mengenai progres pengisian DRH pada PPPK guru, baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi. Sedangkan pada PPPK teknis, dari total 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH. Sementara dari 126.212 peserta yang lolos PPPK tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru sebanyak 76.121 peserta. Rangkaian proses akan diselesaikan sampai dengan 13 Februari 2024 untuk akhir penetapan NI PPPK.
